Oleh: Nailla Syakira Raharusun
Mahasiswa Program Studi Manajemen, Universitas Khairun Ternate
Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal tahun 2025 patut menjadi perhatian serius. Angka pertumbuhan hanya mencapai 4,87% year-on-year, menurun dari 5,02% tahun sebelumnya. Di balik angka ini tersembunyi persoalan krusial yang lebih nyata terasa di masyarakat: meningkatnya tingkat pengangguran. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2025 mencatat jumlah pengangguran mencapai 7,28 juta orang atau 4,76% dari total angkatan kerja. Angka ini naik dari 4,60% di tahun sebelumnya dan menjadi sinyal bahwa perlambatan ekonomi tidak hanya berdampak pada sektor makro, tetapi langsung menyentuh urusan dapur rumah tangga.
Secara teori, Hukum Okun menyatakan bahwa ketika ekonomi tumbuh, pengangguran akan menurun karena meningkatnya permintaan tenaga kerja. Namun, kenyataan tidak selalu seindah teori. Ketika pertumbuhan ekonomi melambat—apalagi tidak inklusif—lapangan kerja baru sulit tercipta. Hal ini semakin terasa di sektor padat karya seperti industri pengolahan, konstruksi, dan sektor informal, yang justru sangat bergantung pada perputaran ekonomi yang stabil. Ketergantungan pada konsumsi domestik dan tekanan inflasi juga memperburuk situasi. Daya beli masyarakat menurun, konsumsi melemah, dan akhirnya investasi pun ikut melambat.
Kondisi ini menjadi lebih kompleks ketika kita menyoroti Maluku Utara, sebuah provinsi dengan potensi sumber daya alam yang besar namun masih bergelut dengan tantangan ketenagakerjaan. Penelitian menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja yang terus meningkat tanpa pertumbuhan ekonomi yang memadai hanya akan memperbesar angka pengangguran. Namun di sisi lain, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)—yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan standar hidup—justru menjadi faktor penekan pengangguran. Masyarakat dengan kualitas SDM yang baik lebih siap menghadapi tantangan pasar kerja yang kian kompetitif.
Baca Juga:
Menakar Masa Depan Ekonomi Makro Maluku Utara: Antara Pertumbuhan dan Pemerataan
Membangun Maluku Utara Melalui Perencanaan Wilayah yang Berkeadilan dan Berkelanjutan
Meski secara statistik pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara berkontribusi terhadap penurunan pengangguran, efeknya sering kali tidak signifikan. Mengapa? Karena pertumbuhan itu tidak selalu diiringi oleh peningkatan investasi di sektor riil atau program pembangunan SDM yang merata. Tanpa kebijakan yang fokus pada pemerataan dan penguatan sektor produktif, angka pertumbuhan hanya akan menjadi prestasi atas kertas.
Oleh karena itu, sudah saatnya kita berhenti melihat pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan yang tidak inklusif dan tidak menciptakan lapangan kerja hanya akan memperlebar jurang ketimpangan sosial. Di tingkat nasional maupun daerah seperti Maluku Utara, pembangunan harus diarahkan pada penguatan kualitas SDM, pemerataan kesempatan kerja, serta investasi di sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.
Pertumbuhan ekonomi memang penting. Namun, lebih penting lagi adalah memastikan bahwa pertumbuhan tersebut menciptakan kesejahteraan nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menambah angka di laporan tahunan.
