Oleh: Rudi Banapon
Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Khairun Ternate
Maluku Utara, sebagai provinsi kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau, menyimpan potensi besar namun sekaligus menghadapi tantangan serius dalam proses pembangunannya. Letak geografis yang tersebar, infrastruktur yang belum merata, serta ketimpangan antarwilayah menjadi penghalang utama dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, perencanaan pembangunan wilayah menjadi kunci penting untuk membawa Maluku Utara keluar dari ketertinggalan menuju masa depan yang lebih inklusif.
Maluku Utara memiliki keunggulan alam yang luar biasa—mulai dari sektor pertambangan, perikanan, hingga pariwisata bahari. Namun sayangnya, kekayaan tersebut belum memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Ini disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan sumber daya dan rendahnya konektivitas antarpulau. Sebagian besar aktivitas ekonomi dan pelayanan publik masih terpusat di Ternate dan Tidore, meninggalkan wilayah lain dalam kondisi terpinggirkan.
Ketimpangan ini diperparah oleh rendahnya akses terhadap layanan dasar di pulau-pulau kecil dan terpencil, seperti pendidikan, kesehatan, dan internet. Akibatnya, terjadi perbedaan kualitas hidup yang cukup mencolok antara pusat pertumbuhan dan daerah hinterland. Hal ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah daerah untuk mengubah pendekatan pembangunan yang selama ini bersifat sektoral dan tidak merata.
Perencanaan pembangunan wilayah di Maluku Utara harus berbasis pada pendekatan spasial dan partisipatif, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan ekonomi. Dokumen seperti RPJPD, RPJMD, RTRW, dan RAD SDGs seharusnya menjadi landasan kuat untuk membangun perencanaan yang visioner sekaligus realistis. Visi pembangunan jangka panjang tidak boleh terjebak pada rutinitas birokrasi, tetapi harus menjadi alat transformasi wilayah.
Selain itu, pembangunan tidak bisa dilakukan secara sektoral saja. Perlu penguatan sinergi antarwilayah dan antarprogram, di mana konektivitas fisik dan digital menjadi prasyarat mutlak. Proyek infrastruktur seperti Pelabuhan Sofifi, Bandara Kuabang, dan jalan penghubung antarwilayah harus dipercepat dan ditingkatkan kualitasnya, agar distribusi ekonomi dan pelayanan publik dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil.
Maluku Utara tidak boleh terus-menerus bergantung pada sektor tambang yang rentan terhadap fluktuasi pasar dan berdampak besar terhadap lingkungan. Diversifikasi ekonomi harus menjadi agenda utama. Pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan sektor pariwisata bahari yang berkelanjutan, perikanan budidaya, dan pertanian organik berbasis komoditas lokal seperti pala, cengkeh, dan kelapa.
Pengembangan kawasan strategis seperti Kawasan Industri Weda Bay dan Obi juga harus disertai dengan perhatian terhadap aspek sosial dan ekologis, agar tidak melahirkan ketimpangan baru dan kerusakan lingkungan yang lebih parah. Di sisi lain, pembangunan harus melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama, bukan hanya objek.
Meski upaya pembangunan terus dilakukan, sejumlah tantangan besar masih membayangi. Terutama keterbatasan infrastruktur dasar, ketimpangan antarwilayah, dan ketergantungan terhadap sektor ekstraktif. Pemerintah daerah perlu segera membenahi kapasitas perencanaan kelembagaan dan memperkuat regulasi tata ruang, terutama dalam hal pengawasan aktivitas pertambangan.
Pembangunan wilayah di Maluku Utara bukan hanya soal membangun fisik atau meningkatkan angka PDRB, tetapi tentang bagaimana menjamin bahwa setiap warga, di pulau manapun mereka tinggal, memiliki kesempatan yang sama untuk hidup layak. Perencanaan pembangunan yang inklusif, terintegrasi, dan berorientasi masa depan adalah fondasi utama dalam mewujudkan Maluku Utara yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
