Oleh: Dian Ristya Putri Wahyudi
Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Khairun Ternate
Maluku Utara, sebagai provinsi kepulauan yang terletak di kawasan timur Indonesia, memiliki posisi geografis yang strategis. Wilayah ini dianugerahi kekayaan alam luar biasa, mulai dari cadangan tambang nikel dan emas, potensi perikanan laut dalam, hingga pesona wisata bahari yang memikat. Namun di balik potensi besar tersebut, Maluku Utara juga dihadapkan pada tantangan nyata dalam hal perencanaan wilayah yang berkelanjutan dan merata.
Kondisi geografis Maluku Utara yang terdiri atas ratusan pulau menyebabkan perencanaan wilayah menjadi kompleks. Keterpencilan wilayah, keterbatasan infrastruktur dasar, hingga ketimpangan pembangunan antarwilayah menjadi hambatan nyata. Pembangunan masih terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Ternate dan Tidore, sementara banyak wilayah terpencil seperti Morotai atau Taliabu masih belum menikmati akses dan fasilitas publik yang layak. Ditambah lagi, ancaman terhadap lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang tidak terkendali menjadi alarm yang harus segera dijawab lewat pendekatan perencanaan yang bijak.
Namun demikian, bukan berarti masa depan Maluku Utara suram. Justru dari tantangan inilah muncul peluang untuk membangun model perencanaan wilayah yang lebih inovatif dan adaptif—berbasis potensi lokal dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Maluku Utara bisa menjadi contoh nyata penerapan island-based planning, yakni pendekatan perencanaan wilayah yang menghormati karakteristik unik setiap pulau dan komunitasnya.
Penguatan konektivitas antarwilayah harus menjadi prioritas utama. Tol laut, pelabuhan rakyat, hingga bandara perintis sangat penting untuk membuka keterisolasian dan mempercepat perputaran ekonomi. Selain itu, pembangunan pusat pertumbuhan baru di luar Ternate dan Tidore—seperti di Halmahera Tengah, Sofifi, atau Tobelo—akan mampu mengurangi ketimpangan pembangunan.
Langkah penting lainnya adalah memperkuat tata ruang berbasis lingkungan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disusun secara serius akan membantu mengatur pemanfaatan ruang agar tidak merusak ekosistem. Potensi tambang, perikanan, dan pariwisata harus diarahkan agar tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga memberi nilai tambah bagi masyarakat lokal.
Keberhasilan Kawasan Industri Weda Bay di Halmahera Tengah, misalnya, menunjukkan bahwa perencanaan kawasan yang baik bisa menghasilkan pusat ekonomi baru. Namun, pembelajaran penting dari kawasan ini adalah pentingnya memastikan bahwa manfaat ekonomi juga dirasakan oleh masyarakat setempat—bukan hanya elite atau korporasi besar.
Yang tak kalah penting adalah membangun kapasitas SDM dan lembaga perencanaan di tingkat kabupaten/kota. Tanpa tenaga ahli perencana yang memahami konteks lokal, dokumen perencanaan hanya akan menjadi formalitas belaka. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan sangat penting agar kebijakan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga.
Perencanaan wilayah di Maluku Utara bukan hanya soal membangun infrastruktur atau memetakan potensi ekonomi. Ini adalah soal bagaimana menciptakan keadilan spasial—agar setiap warga, di pulau manapun mereka tinggal, mendapatkan akses yang sama terhadap pembangunan. Dengan pendekatan yang integratif, inklusif, dan berkelanjutan, Maluku Utara memiliki peluang besar untuk menjelma menjadi provinsi kepulauan yang maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi.
