Oleh: Fitri Ramadani
Mahasiswa Program Studi Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun
Maluku Utara, sebagai provinsi kepulauan yang lebih dari 70 persen wilayahnya berupa lautan, menyimpan potensi luar biasa di sektor kelautan. Posisi geografis yang strategis dan kekayaan biota laut yang melimpah menjadikan sektor ini seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi daerah. Namun sayangnya, hingga kini potensi tersebut belum sepenuhnya dimaksimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sektor perikanan masih menjadi kontributor signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku Utara. Ikan-ikan pelagis seperti tuna, cakalang, dan tongkol menjadi andalan para nelayan lokal yang tersebar di berbagai wilayah pesisir. Bahkan, wilayah laut Maluku Utara merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 715—salah satu yang terkaya di Indonesia. Tidak hanya perikanan tangkap, budidaya laut seperti rumput laut, ikan kerapu, hingga kerang mutiara juga memiliki potensi besar yang masih belum tergarap maksimal.
Lebih jauh lagi, potensi wisata bahari Maluku Utara juga sangat menjanjikan. Destinasi seperti Pulau Dodola, Pantai Jikomalamo, dan Gura Ici memiliki daya tarik luar biasa bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Jika dikembangkan secara profesional dan berkelanjutan, sektor ini bisa membuka lapangan kerja baru serta menggairahkan ekonomi lokal masyarakat pesisir.
Namun demikian, tantangan dalam pengelolaan sumber daya laut Maluku Utara tidaklah ringan. Overfishing dan praktik penangkapan ikan ilegal masih marak terjadi, yang pada akhirnya mengancam kelestarian stok ikan dan menurunkan pendapatan nelayan. Infrastruktur pendukung seperti pelabuhan perikanan, cold storage, hingga sistem logistik yang memadai masih sangat minim. Belum lagi masalah klasik seperti rendahnya kualitas SDM, terbatasnya akses pembiayaan, dan lemahnya kelembagaan nelayan.
Permasalahan ini diperparah dengan ancaman pencemaran laut akibat aktivitas pertambangan dan limbah industri yang mencemari ekosistem laut. Tanpa intervensi dan pengawasan yang serius, potensi laut Maluku Utara justru bisa menjadi beban lingkungan di masa depan.
Oleh karena itu, optimalisasi sumber daya laut harus menjadi agenda prioritas. Pertama, perlu ada peningkatan investasi, baik dari pemerintah maupun swasta, untuk memperkuat infrastruktur dan modernisasi teknologi kelautan. Kedua, peningkatan kapasitas nelayan dan pembudidaya melalui pelatihan dan pendampingan sangat penting agar mereka lebih kompetitif dan efisien. Ketiga, pendekatan ekonomi biru harus menjadi fondasi utama—mengutamakan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari strategi pembangunan. Di samping itu, penguatan kelembagaan, koperasi, serta akses permodalan harus menjadi bagian dari solusi jangka panjang.
Optimalisasi laut bukan sekadar soal peningkatan pendapatan, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi. Jika dikelola secara bijak dan kolaboratif, laut dapat menjadi sumber kesejahteraan yang berkelanjutan bagi generasi sekarang dan masa depan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha adalah kunci utama untuk menjadikan Maluku Utara sebagai pusat ekonomi kelautan di Indonesia timur.
Dengan langkah yang tepat, laut bukan hanya cerita potensi, melainkan masa depan ekonomi Maluku Utara yang tangguh dan berdaya saing.
