POSTTIMUR.COM, Jakarta_ Menyusul beredarnya ajakan aksi demonstrasi di Gedung KPK RI pada 29 Agustus 2025 terkait desakan pemeriksaan Menkop Budi Arie dalam kasus perjudian online (judol), Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi.
Koordinator LAKSI, Azmi Hidzaqi, menilai rencana aksi tersebut sarat dengan kepentingan politik praktis yang justru berpotensi menimbulkan kegaduhan.
“Informasi soal keterlibatan Budi Arie dalam kasus judol tidak bisa dipertanggungjawabkan. Justru beliau adalah korban framing media yang jahat. Masyarakat harus bijak menerima informasi dan tidak ikut-ikutan aksi yang hanya menguntungkan segelintir elit politik,” tegas Azmi dalam keterangan pers, Rabu (27/8).
LAKSI juga mendesak aparat kepolisian tidak mengeluarkan izin aksi pada hari Jumat mendatang. Menurut Azmi, demo di hari kerja berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, menimbulkan kemacetan, hingga merugikan publik yang sedang beraktivitas.
“Jangan ada aksi-aksi yang mengorbankan rakyat. Kita harus cerdas dan tidak mudah terhasut oleh narasi yang tidak jelas sumber dan tujuannya,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Azmi menilai isu judol sengaja dipolitisasi dengan tagar dan narasi provokatif untuk menggambarkan negara dalam kondisi krisis.
“Ini strategi klasik provokator. Menciptakan narasi liar agar massa mudah dimobilisasi. Kita harus menolak semua tindakan provokasi seperti ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, LAKSI juga menyampaikan dukungan terhadap Budi Arie. Menurut Azmi, berbagai capaian Budi Arie, mulai dari program Kopdes Merah Putih hingga pemblokiran situs judol saat menjabat Menkominfo, menunjukkan komitmen kerja nyata.
”Beliau sosok yang berkomitmen, tegak lurus pada perintah Presiden Prabowo, dan terbukti membawa perubahan. Jangan dilemahkan dengan isu-isu yang tidak benar,” tegas Azmi.
Azmi mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk tokoh agama, untuk tidak terjebak dalam politik praktis yang memanfaatkan isu sensitif.
“Indonesia butuh persatuan, bukan kegaduhan. Mari kita jaga kerukunan, jangan sampai aksi yang tidak jelas justru mengancam stabilitas dan keamanan,” pungkasnya.*Red
