Oleh : Dr. Nurul Hidayah, SE,M.Si
(Dosen Senior FEB Unkhair)
Kenaikan angka pengangguran di Maluku Utara seharusnya menjadi peringatan serius bagi kita semua. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di provinsi ini meningkat dari 27,86 ribu orang pada 2024 menjadi 29,53 ribu orang pada 2025, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) naik dari 4,16 persen menjadi 4,26 persen. Sekilas, angka 0,1 poin persentase tampak kecil. Namun, sesungguhnya tren ini memutus penurunan pengangguran sejak 2022, dan menandakan adanya persoalan struktural yang tak bisa diabaikan.
Struktur Ekonomi yang Rapuh
Perekonomian Maluku Utara masih terlalu bergantung pada sektor primer, terutama pertambangan nikel dan perikanan. Ketergantungan ini menjadikan daerah rentan terhadap fluktuasi harga global. Saat harga nikel turun, perusahaan mengurangi produksi, dan ribuan pekerja kehilangan penghasilan. Sayangnya, hilirisasi yang dijanjikan belum berjalan maksimal. Kita lebih sering mengekspor bahan mentah ketimbang mengolahnya menjadi produk bernilai tambah di dalam negeri. Padahal, industri pengolahan nikel maupun hasil laut bisa menjadi motor penciptaan lapangan kerja baru.
Keterampilan yang Tidak Nyambung
Persoalan berikutnya adalah skill mismatch. Banyak lulusan SMA maupun perguruan tinggi tidak sesuai dengan kebutuhan industri lokal. Akibatnya, ketika lowongan terbuka, tenaga kerja yang ada tidak bisa mengisi posisi tersebut. Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya lembaga pelatihan vokasi. Balai Latihan Kerja (BLK) memang ada, tetapi belum sepenuhnya terhubung dengan dunia usaha dan industri. Akibatnya, kurikulum pelatihan sering kali tidak relevan. Hasilnya, lulusan tetap sulit terserap, sementara angka pengangguran terus bertambah.
Infrastruktur yang Tertinggal
Sebagai provinsi kepulauan, Maluku Utara menghadapi tantangan geografis yang nyata. Transportasi antar-pulau masih mahal dan tidak efisien. Biaya logistik tinggi membuat investor enggan masuk. Belum lagi masalah energi: listrik belum sepenuhnya stabil, padahal industri pengolahan butuh pasokan yang terjamin. Di era digital, internet cepat adalah kebutuhan dasar. Sayangnya, jaringan digital masih belum merata. Kondisi ini bukan hanya menghambat ekonomi digital, tetapi juga memutus peluang anak muda untuk bekerja secara daring dari daerahnya sendiri.
Tekanan Global
Kita juga tidak bisa menutup mata terhadap dinamika global. Perlambatan ekonomi dunia pasca-pandemi menekan permintaan komoditas. Negara mitra dagang mengurangi impor, dan ekspor Maluku Utara pun melemah. Karena struktur ekonomi kita terbuka tapi tidak beragam, guncangan eksternal langsung terasa. Artinya, persoalan ini bukan hanya soal lokal, tetapi juga akibat dari ketergantungan kita pada pasar global yang rapuh.
Dampak Sosial yang Membayangi
Peningkatan pengangguran bukan sekadar statistik. Ia berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Daya beli rumah tangga melemah, konsumsi menurun, dan kemiskinan meningkat. Bagi pemuda, pengangguran adalah racun sosial: mengikis optimisme, memicu keresahan, bahkan meningkatkan risiko kriminalitas. Bila tren ini dibiarkan, Maluku Utara tidak hanya menghadapi krisis ekonomi, tetapi juga ancaman instabilitas sosial
Jalan Keluar: Dari Hilirisasi hingga Investasi Padat Karya
Lalu, apa yang bisa dilakukan? Pertama, hilirisasi sektor unggulan harus dipercepat. Perikanan dan pertanian bukan hanya soal bahan mentah; ia bisa diolah menjadi produk bernilai tinggi, dari fillet tuna hingga minyak pala. Setiap tahap pengolahan berarti lapangan kerja baru. Kedua, program reskilling dan upskilling tenaga kerja harus menjadi prioritas. BLK, politeknik, dan sekolah vokasi harus bekerja sama dengan industri agar kurikulum sesuai kebutuhan nyata.
Ketiga, pemerintah daerah perlu berani menawarkan insentif investasi padat karya. Industri pengolahan perikanan, agroindustri pala dan cengkeh, hingga pariwisata berbasis ekowisata laut adalah sektor yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Namun, insentif saja tidak cukup. Infrastruktur transportasi, energi, dan digital harus dibangun lebih serius. Tanpa itu, kita hanya akan terus mengandalkan sektor ekstraktif yang tak pernah kokoh dalam jangka panjang.
Mengajak Semua Pihak Terlibat
Masalah pengangguran tidak bisa ditanggung pemerintah saja. Dunia usaha harus lebih proaktif membuka kesempatan kerja lokal, bukan membawa pekerja dari luar daerah. Lembaga pendidikan mesti berani berbenah, memastikan lulusannya siap kerja. Masyarakat pun harus terbuka pada peluang baru, termasuk sektor digital dan ekonomi kreatif.
Penutup
Kenaikan pengangguran di Maluku Utara adalah sinyal bahaya. Ia memperlihatkan rapuhnya fondasi ekonomi kita, sekaligus menjadi cermin kegagalan kita mengantisipasi perubahan zaman. Namun, di balik tantangan, selalu ada peluang. Jika pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bergerak bersama mempercepat hilirisasi, memperkuat pendidikan vokasi, membangun infrastruktur, dan menarik investasi padat karya, maka Maluku Utara bukan hanya mampu menekan angka pengangguran, tetapi juga melangkah menuju ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
