Oleh : Dr. Nurul Hidayah,SE,M.Si
Akademisi FEB Unkhair
Setiap 28 Oktober, bangsa ini memperingati Sumpah Pemuda sebagai simbol persatuan dan tekad untuk membangun Indonesia yang maju. Namun, di Maluku Utara, perayaan ini terasa getir. Di balik semangat nasionalisme itu, ada realitas pahit yang terus menghantui generasi muda: meningkatnya pengangguran di tengah pertumbuhan ekonomi yang tampak mengagumkan di atas kertas.
Berdasarkan data pengangguran dari BPS tahun 2025 bahwa jumlah pengangguran di Maluku Utara tahun 2025 meningkat dari 27,86 ribu menjadi 29,53 ribu orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) naik dari 4,16% menjadi 4,26%. Angka ini bukan sekadar statistik—melainkan potret nyata ketimpangan pembangunan: ekonomi tumbuh, tetapi kesejahteraan tidak merata.
Ironisnya, Maluku Utara adalah provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Aktivitas tambang dan smelter nikel memang menggeliat, tetapi dampaknya belum menyentuh kehidupan pemuda di pedesaan dan pesisir. Investasi besar tak otomatis menciptakan lapangan kerja lokal. Pertumbuhan ini lebih terasa di sektor padat modal, bukan padat karya.
Pemuda menjadi pihak yang paling terdampak. Banyak lulusan SMA, SMK, maupun perguruan tinggi belum terserap karena ketidaksesuaian antara keterampilan mereka dengan kebutuhan industri. Inilah skill mis match yang disoroti artikel tersebut: pendidikan kita belum adaptif terhadap dinamika ekonomi baru. Akibatnya, banyak pemuda menganggur di tengah limpahan potensi sumber daya alam.
Namun, pemuda tidak boleh terjebak dalam posisi korban. Sumpah Pemuda mengajarkan bahwa perubahan hanya lahir dari kesadaran dan keberanian kolektif. Generasi muda Maluku Utara harus menjadi motor penggerak transformasi—tidak hanya menuntut peluang, tetapi juga menciptakannya.
Ada tiga jalan perjuangan yang relevan hari ini. Pertama, kemandirian ekonomi. Pemuda perlu mengembangkan wirausaha sosial berbasis potensi lokal—dari hasil laut, pertanian, hingga ekonomi digital. Kedua, berpikir kritis terhadap narasi pembangunan. Angka pertumbuhan tidak berarti apa-apa jika tidak inklusif. Pemuda harus berani menggugat struktur ekonomi yang timpang. Ketiga, bergerak secara kolektif. Perubahan besar lahir dari jejaring, bukan perjuangan individual. Semangat lintas daerah dan kolaborasi antar komunitas harus dihidupkan kembali, sebagaimana para pemuda 1928 mengesampingkan ego demi cita-cita bersama.
Sumpah Pemuda kini harus dimaknai ulang: bukan hanya ikrar persatuan, tetapi juga komitmen memperjuangkan keadilan ekonomi. Pemuda Maluku Utara harus bersuara lantang menolak pertumbuhan yang hanya dinikmati segelintir orang. Mereka harus memastikan bahwa pembangunan membuka kesempatan bagi semua, terutama bagi mereka yang hidup di wilayah pinggiran.
Maka, di peringatan Sumpah Pemuda tahun ini, mari kita tambahkan satu tekad baru:
“Kami putra dan putri Maluku Utara, bersumpah akan menolak ketimpangan, menciptakan keadilan ekonomi, dan memperjuangkan masa depan yang layak di tanah kelahiran kami.”
Sumpah ini bukan hanya ucapan, tetapi janji perjuangan generasi muda agar pertumbuhan tidak lagi menjadi milik segelintir, melainkan berkah bagi seluruh rakyat Maluku Utara.
