POSTTIMUR.COM, HALTIM_ Narasi bahwa Halmahera Timur (Haltim) akan menjadi kawasan lumbung pangan oleh pemerintah provinsi Maluku Utara (Malut), kini mendapat kritikan tajam dari salah satu tukang kebun asal Wasile.
Bukan Nurhakiki namanya jika tidak kritis terhadap realitas. Pria berumur 30 tahun ini membuat tekel keras terhadap Pemerintah Provinsi Malut dan Pemda Haltim yang secara terbuka menjanjikan Haltim akan menjadi wilayah lumbung pangan dalam kegiatan gerakan tanam padi pada Rabu tanggal 5 November 2025.
Tukang kebun ini menganggap kehadiran Gubernur Malut ke Subaim kemarin tidak menyentuh persoalan utama yaitu, rusaknya Sungai Muria akibat aktivitas tambang.
Menurutnya, 1600 hektar yang di gadang-gadang Pemda Haltim akan memberikan dampak positif pada sektor pangan maka memperhatikan faktor lingkungan.
”antara sungai dan lumbung pangan tidak bisa dipisahkan. Air itu nyawa bagi tanah, dan menjadi indikator sehat dan tidaknya pertumbuhan ekonomi daerah tersebut” jelasnya. Kamis (06/11/2025).
Nurhakiki mengatakan, saat ini, petani di Subaim harus pasrah, petugas tertentu melakukan menutup pintu air ketika hujan tiba karena takut limbah masuk ke sawah.
“Itu tanda bahwa petani kita sudah kehilangan kemandirian dalam hal paling mendasar jika sumber air itu rusak. Mereka bekerja keras menanam, tapi tidak lagi punya kemandirian atas sumber kehidupan yang memberi mereka panen”
Dalam berbagai unggahan di media terkait kegiatan gerakan tanam padi, dirinya hanya melihat masyarakat berfoto bersama Gubernur yang populer itu. Sekilas tampak hangat, tapi di balik gambar itu ada ironi.
Menurutnya, Lumbung pangan mungkin hanya sebatas seremoni menanam bersama, sementara yang sedang dibangun pelan-pelan adalah lumbung suara jika dilihat dalam aspek politik.
”Subaim menjadi pilihan strategis, bukan semata karena kesuburan tanahnya, tapi karena potensi politiknya. Sebagai wilayah transmigrasi, penduduk Subaim relatif patuh dan pasif terhadap perubahan. Di sinilah kekuasaan bisa hadir dengan mudah, lewat janji bibit dan pupuk, lalu pergi meninggalkan, sisanya adalah foto bersama dan baliho bekas”tandasnya.
Di sisi lain, baginya. proyek “lumbung pangan” tersebut juga bisa dibaca sebagai bentuk greenwashing, yaitu upaya menutupi jejak tambang dengan narasi hijau.
”Dengan menanam di satu sisi, pemerintah berusaha menutupi kerusakan di sisi lain. Padahal, pertanian tidak bisa tumbuh di atas tanah yang terluka dan sungai yang tercemar”
Meski demikian. Dirinya percaya bahwa subaim bisa menjadi lumbung pangan, akan tapi bukan dengan menutup mata terhadap meenjamurnya tambang yang mencemari sungai dan tanah karena lumbung pangan itu sejati lahir dari tanah yang sehat, air yang bersih dan bisa diminum, jika tidak maka masyarakat yang berani bersuara.
“Selama masyarakat terus diam, pemimpin seperti Sherly akan terus datang, bukan karena kepedulian terhadap tanah ini, tetapi karena tahu bahwa diam adalah peluang untuk di terima kemauannya”tegasnya
Nurhakiki menawarkan, jika Subaim dijadikan tempat lumbung pangan maka tentu harus menyelesaikan problem lingkuangan yang yang berpengaruh terhadap produktivitas pertanian.
“Karena itu, kalau kita sungguh ingin Subaim jadi lumbung pangan, kita harus mulai dari menyembuhkan sungai dahulu, menata kembali tanah, dan memerdekakan suara petani, baru menanam bersama, hasilnya pun milik bersama, bukan beberapa cuma kalangan” tutupnya.(*)
