POSTTIMUR.COM, Jakarta_ Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) menyatakan dukungan penuh terhadap program bantuan laptop gratis yang digulirkan Kementerian Sosial (Kemensos) bagi siswa Sekolah Rakyat dan para guru. Program tersebut dinilai sebagai langkah konkret pemerintah dalam menghadirkan pendidikan yang berpihak, setara, dan berkeadilan bagi masyarakat miskin.
Koordinator LAKSI, Azmi Hiddzaqi, menilai meskipun pemerintahan baru berjalan sekitar satu tahun, berbagai program nyata telah dirasakan langsung oleh masyarakat miskin. Salah satunya adalah program pembagian laptop gratis yang dinilai bukan sekadar bantuan perangkat, tetapi simbol revolusi pendidikan rakyat.(15/12)
“Program ini menunjukkan bahwa negara benar-benar hadir untuk rakyat. Bantuan laptop bukan proyek seremonial, tetapi upaya serius pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari keluarga miskin dan miskin ekstrem,” ujar Azmi dalam keterangan tertulisnya.
Menurut LAKSI, Kemensos telah memahami kebutuhan mendasar masyarakat miskin di era digital. Laptop yang dibagikan menjadi sarana penting bagi siswa dan guru dalam menunjang proses pembelajaran, sekaligus membuka akses internet dan informasi yang selama ini sulit dijangkau oleh masyarakat di level akar rumput.
LAKSI menilai program ini memberikan dampak positif yang signifikan, khususnya dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan siswa. Dengan adanya laptop, siswa dapat mengembangkan soft skill melalui pembelajaran kolaboratif, riset dan analisis data, keterampilan komunikasi digital, pemecahan masalah, hingga manajemen diri melalui berbagai proyek interaktif dan platform pembelajaran daring.
“Manfaatnya nyata, bukan klaim sepihak. Siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan siap menghadapi tantangan dunia digital. Guru pun terbantu dalam menyampaikan materi pembelajaran secara lebih efektif,” lanjut Azmi.
Selain itu, LAKSI juga menanggapi berbagai kritik dan opini negatif yang berkembang di ruang publik terkait pengadaan laptop Sekolah Rakyat. Pihaknya mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang tidak berbasis data dan fakta.
LAKSI menegaskan bahwa proses pengadaan laptop telah dilakukan sesuai aturan, transparan, dan akuntabel. Bahkan, program ini melibatkan pendampingan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta pengawasan Kejaksaan Agung dan Polri guna mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan penyimpangan.
“Pengawasan ketat ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran. Spesifikasi laptop juga disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan digital siswa, sebagaimana telah dilaporkan sejumlah media pada periode Agustus hingga November 2025,” tegasnya.
LAKSI berharap program bantuan laptop ini dapat terus dilanjutkan dan diperluas, sehingga tidak ada lagi anak bangsa yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan bermutu hanya karena keterbatasan ekonomi.(*)
