POSTTIMUR.COM, JAKARTA- Kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia kembali menuai kritik. Kali ini, sorotan datang dari Sentrum Mahasiswa Indonesia Halmahera Barat DKI Jakarta (SEMAINDO) terkait penetapan PT Ormat Geothermal Indonesia sebagai pemenang lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Telaga Ranu.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 8.K/EK.04/MEM.E/2026. Namun, SEMAINDO menilai kebijakan ini menunjukkan rendahnya kepekaan Menteri ESDM terhadap kondisi sosial masyarakat Halmahera Barat yang hingga kini belum sepenuhnya pulih dari dampak bencana.
Ketua SEMAINDO Halmahera Barat DKI Jakarta, Sahrir Jamsin, menegaskan bahwa langkah Menteri Bahlil mencerminkan pola pembangunan yang terlalu berorientasi pada investasi, namun mengabaikan aspek keadilan sosial serta proses pemulihan daerah terdampak.
“Di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia, Kementerian ESDM terlihat lebih sibuk membuka karpet merah bagi investor dibandingkan memastikan masyarakat di daerah terdampak bencana benar-benar pulih,” ujar Sahrir.
SEMAINDO juga menilai proses lelang WKP Telaga Ranu dilakukan secara tergesa-gesa tanpa adanya konsultasi publik yang bermakna. Padahal, kawasan tersebut tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan kelestarian ekosistem, sumber air, serta ruang hidup masyarakat Halmahera Barat.
Menurut SEMAINDO, kebijakan ini mencerminkan kegagalan Menteri ESDM dalam membaca konteks sosial daerah. Alih-alih menunda kebijakan dan membuka ruang dialog dengan masyarakat, kementerian justru memaksakan agenda eksploitasi sumber daya alam di tengah kondisi darurat sosial.
“Jika ini disebut sebagai energi transisi, maka transisi untuk siapa yang diutamakan? Masyarakat tidak pernah dilibatkan. Ini bukan energi bersih, melainkan kebijakan yang kotor secara etis,” tegas Sahrir.
SEMAINDO menegaskan bahwa mereka tidak menolak investasi maupun pengembangan energi terbarukan. Namun, mereka menolak model pembangunan yang dinilai mengorbankan daerah pinggiran demi kepentingan korporasi besar.
Atas dasar tersebut, SEMAINDO mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi kebijakan Menteri ESDM dan memerintahkan penangguhan seluruh proses eksplorasi WKP Telaga Ranu hingga proses pemulihan Halmahera Barat dilakukan secara objektif, adil, dan partisipatif.
“Pembangunan yang dipaksakan di atas luka rakyat hanya akan melahirkan konflik baru. Ini merupakan tanggung jawab politik Menteri ESDM,” pungkas Sahrir.(*)
