POSTTIMUR.COM, HALTIM – Ketua Pengurus Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Halmahera Timur, Julfikram Hi. Idris, S.E., menyatakan sikap tegas terhadap dugaan ujaran kebencian dan penghinaan yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Provinsi Maluku Utara.
Menurut Julfikram, tindakan oknum tersebut dinilai telah melampaui batas etika sebagai pejabat publik. Selain melarang organisasi mahasiswa mengikuti kegiatan diskusi buku, oknum itu juga diduga melontarkan pernyataan yang merendahkan serta menyerang secara personal tokoh Muhammadiyah, Dr. Kasman Hi. Ahmad.
“Ini bukan hanya persoalan perbedaan pandangan, tetapi sudah masuk pada bentuk kemunduran etika publik dan pelecehan terhadap tradisi keilmuan,” tegas Julfikram dalam pernyataan resminya.
Ia menilai, pernyataan tersebut berpotensi mengandung unsur ujaran kebencian yang dapat merusak tatanan sosial serta mengganggu harmoni antarumat beragama.
Atas dasar itu, Pemuda Muhammadiyah Halmahera Timur menyampaikan sejumlah tuntutan. Pertama, mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat melalui Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Demokrat Maluku Utara untuk segera menjatuhkan sanksi tegas hingga Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap oknum anggota DPRD dimaksud.
Kedua, mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Maluku Utara agar segera memproses dugaan pelanggaran etik secara terbuka, transparan, dan tanpa kompromi.
Ketiga, Pemuda Muhammadiyah Haltim juga menegaskan bahwa tindakan tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga perlu ditindak secara hukum apabila terbukti mengandung unsur pidana.
Sebagai bentuk respons atas persoalan tersebut, Pemuda Muhammadiyah Haltim juga menyerukan aksi demonstrasi terbuka. Aksi ini ditujukan sebagai bentuk tekanan moral dan politik agar pihak-pihak terkait segera mengambil langkah tegas.
Julfikram mengajak seluruh kader Pemuda Muhammadiyah, warga Muhammadiyah, serta simpatisan di Halmahera Timur untuk turut ambil bagian dalam aksi tersebut.
“Aksi ini adalah komitmen kami untuk melawan ujaran kebencian, menjaga ruang intelektual dari pembungkaman, serta mengawal etika dan kehormatan lembaga publik,” ujarnya.
Ia menegaskan, jika tidak ada langkah tegas dari pihak terkait, maka hal ini akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi serta membuka ruang bagi perilaku serupa di masa mendatang.
“Hidupkan perlawanan, lawan kebencian. Turun ke jalan adalah pilihan terhormat ketika kehormatan dilecehkan,” pungkasnya.(*)
