Oleh: Sindi Arsita
Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Khairun
Perjalanan perekonomian Indonesia merupakan refleksi dari dinamika sejarah yang panjang, mulai dari masa kerajaan hingga era reformasi. Setiap periode menghadirkan corak dan kebijakan ekonomi yang berbeda, yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh kekuatan eksternal seperti perdagangan global dan kolonialisme.
Pada masa ekonomi tradisional, jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, Nusantara telah dikenal sebagai pusat perdagangan maritim yang strategis. Hubungan dagang dengan India, Tiongkok, hingga wilayah Barat menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat telah berkembang cukup maju. Dalam konteks ini, sistem ekonomi yang berlaku sering disebut sebagai “kapitalisme politik”, di mana penguasa memiliki peran dominan dalam mengatur jalur perdagangan, distribusi barang, serta penarikan pajak. Kerajaan seperti Sriwijaya menjadi contoh nyata bagaimana kekuatan politik mampu mengendalikan aktivitas ekonomi secara signifikan.
Memasuki masa kolonial, terutama sejak kehadiran Belanda melalui Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), arah perekonomian Indonesia mengalami perubahan drastis. Sistem ekonomi yang diterapkan lebih berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan negara penjajah. Kebijakan tanam paksa menjadi simbol dominasi ekonomi kolonial yang menempatkan masyarakat lokal sebagai objek produksi. Meskipun sistem ini sempat meningkatkan ekspor komoditas, dampaknya adalah ketimpangan sosial dan ekonomi yang tajam serta ketergantungan pada pasar internasional.
Setelah kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang tidak ringan. Pada masa Orde Lama, kondisi ekonomi diwarnai oleh inflasi tinggi, keterbatasan kas negara, dan hambatan perdagangan akibat situasi politik global. Pemerintah berupaya mengatasi hal ini melalui berbagai kebijakan, seperti program pinjaman nasional dan diplomasi ekonomi. Namun, dalam era Demokrasi Liberal, penerapan sistem pasar bebas belum berjalan optimal karena lemahnya kesiapan pelaku ekonomi domestik, khususnya pengusaha pribumi, dalam menghadapi persaingan.
Berbeda dengan periode sebelumnya, era Orde Baru menitikberatkan pada stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional. Melalui program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), pemerintah berhasil menekan inflasi dan meningkatkan produksi dalam negeri, termasuk pencapaian swasembada beras. Meski demikian, keberhasilan tersebut tidak lepas dari berbagai persoalan, seperti kesenjangan pembangunan antar daerah, meningkatnya utang luar negeri, serta praktik korupsi yang semakin mengakar.
Memasuki era Reformasi, Indonesia berupaya bangkit dari krisis moneter Asia yang mengguncang perekonomian nasional. Pemerintah melakukan berbagai langkah pembenahan, mulai dari memperkuat stabilitas makroekonomi, meningkatkan transparansi, hingga membuka pasar yang lebih kompetitif. Namun demikian, tantangan besar masih tetap ada, terutama dalam hal pemerataan kesejahteraan, pengurangan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta perbaikan struktur ekonomi agar lebih inklusif dan berkeadilan.
Secara keseluruhan, sejarah perekonomian Indonesia menunjukkan bahwa setiap periode memiliki kontribusi sekaligus permasalahan tersendiri. Oleh karena itu, refleksi terhadap perjalanan sejarah ini menjadi penting agar kebijakan ekonomi di masa depan dapat lebih adaptif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.
