Oleh: Nuril Silfani
Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Khairun
Perekonomian Indonesia tidak lahir secara instan, melainkan terbentuk melalui proses sejarah yang panjang dan penuh dinamika. Setiap fase perkembangan ekonomi mencerminkan kondisi politik, sosial, dan global yang memengaruhinya. Dari masa kolonial hingga era reformasi, perjalanan ekonomi Indonesia menunjukkan bagaimana bangsa ini berupaya keluar dari berbagai tekanan menuju kemandirian ekonomi.
Pada era pra-kemerdekaan, struktur perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh kolonialisme. Sistem ekonomi yang berkembang bersifat agraris dan didominasi oleh kebijakan tanam paksa (cultuurstelsel) yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda sejak abad ke-19. Melalui sistem ini, rakyat dipaksa menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila untuk kepentingan Belanda. Akibatnya, perekonomian bersifat eksploitatif dan tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat lokal.
Selain itu, ekonomi kolonial juga bersifat dualistik. Di satu sisi terdapat ekonomi modern yang dikuasai oleh bangsa Eropa, sementara di sisi lain terdapat ekonomi tradisional yang dijalankan oleh rakyat pribumi. Ketimpangan ini menyebabkan keterbelakangan ekonomi, distribusi pendapatan yang tidak merata, serta terbatasnya kesempatan masyarakat untuk berkembang.
Memasuki masa awal kemerdekaan (1945–1959), Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang sangat berat. Warisan sistem kolonial, kerusakan akibat perang, serta lemahnya struktur ekonomi nasional membuat kondisi ekonomi tidak stabil. Pemerintah berupaya mengambil alih kendali ekonomi melalui nasionalisasi aset-aset milik Belanda. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya manajemen membuat kebijakan ini belum berjalan optimal.
Selain itu, berbagai program pembangunan seperti Rencana Pembangunan Lima Tahun juga belum mampu memberikan hasil maksimal. Kondisi politik yang tidak stabil, konflik daerah, serta kebijakan pembiayaan defisit melalui pencetakan uang justru memicu inflasi tinggi yang menurunkan daya beli masyarakat. Pada fase ini, terlihat bahwa kemerdekaan politik belum sepenuhnya diikuti oleh kemandirian ekonomi.
Pada masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Ir. Soekarno, pemerintah mencoba menerapkan berbagai sistem ekonomi, mulai dari liberal hingga ekonomi terpimpin. Beberapa kebijakan strategis dilakukan, seperti nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia dan pengambilalihan sektor-sektor penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun, kondisi ekonomi tetap belum stabil akibat buruknya pengelolaan ekonomi makro, kerusakan infrastruktur, serta konflik politik yang berkepanjangan. Meskipun sempat mencatat pertumbuhan, secara umum kondisi ekonomi masih tergolong lemah.
Perubahan signifikan mulai terlihat pada masa Orde Baru. Pemerintah berhasil menciptakan stabilitas politik dan ekonomi yang lebih baik. Fokus utama diarahkan pada pengendalian inflasi, pembangunan sektor pertanian, serta pembenahan sistem keuangan negara. Program pembangunan jangka panjang seperti Repelita mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, didukung oleh masuknya investasi asing.
Namun, keberhasilan tersebut juga menyimpan kelemahan. Ketergantungan terhadap utang luar negeri dan investasi asing, serta praktik ekonomi yang tidak transparan, menjadi masalah laten. Ketika krisis moneter Asia 1997 melanda, fondasi ekonomi Indonesia terbukti rapuh. Nilai tukar rupiah jatuh drastis, banyak perusahaan bangkrut, dan angka pengangguran meningkat tajam. Krisis ini tidak hanya mengguncang ekonomi, tetapi juga mengakhiri kekuasaan Orde Baru dan membuka jalan bagi era reformasi.
Era reformasi menjadi titik balik penting dalam perjalanan ekonomi Indonesia. Masa ini ditandai dengan upaya pemulihan ekonomi sekaligus perbaikan sistem politik dan demokrasi. Pada masa pemerintahan B. J. Habibie, pemerintah bekerja sama dengan lembaga internasional untuk menstabilkan ekonomi, yang mulai menunjukkan hasil positif.
Selanjutnya, pada masa Abdurrahman Wahid, kondisi ekonomi sempat membaik namun terganggu oleh ketidakstabilan politik. Pada masa Megawati Soekarnoputri, fokus diarahkan pada stabilitas ekonomi melalui restrukturisasi keuangan dan pengelolaan utang. Kemudian, di era Susilo Bambang Yudhoyono, perekonomian Indonesia semakin stabil dan mampu bertahan dari krisis global 2008 karena kuatnya permintaan domestik.
Memasuki pemerintahan Joko Widodo, pembangunan ekonomi difokuskan pada percepatan infrastruktur dan peningkatan daya saing nasional. Berbagai paket kebijakan ekonomi diluncurkan untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi kebijakan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Dari keseluruhan perjalanan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perekonomian Indonesia terus mengalami transformasi dari sistem yang eksploitatif menuju sistem yang lebih mandiri dan inklusif. Namun, tantangan seperti ketimpangan, ketergantungan terhadap faktor eksternal, serta efektivitas kebijakan masih menjadi isu yang perlu diatasi. Oleh karena itu, ke depan diperlukan kebijakan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
