Oleh: Selviana Dwi Amrianti
Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Khairun
Perjalanan perekonomian Indonesia merupakan cerminan dari dinamika sejarah bangsa yang panjang dan kompleks. Setiap periode menghadirkan karakteristik serta tantangan tersendiri yang membentuk fondasi ekonomi Indonesia saat ini. Dari masa pra-kolonial hingga era reformasi, terlihat jelas bahwa perubahan sistem ekonomi tidak pernah terlepas dari pengaruh politik, kekuasaan, dan kondisi global.
Pada masa pra-kolonial, perekonomian Indonesia sebenarnya telah berkembang meskipun masih bersifat tradisional. Kegiatan ekonomi masyarakat didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan. Sistem barter menjadi alat transaksi utama sebelum adanya mata uang yang baku. Keberadaan kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi pusat perdagangan internasional. Letak geografis yang strategis menjadikan Nusantara sebagai jalur perdagangan penting, terutama untuk komoditas unggulan seperti rempah-rempah. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar dan terbuka terhadap dunia luar.
Namun, kondisi tersebut berubah drastis ketika bangsa Eropa, khususnya Belanda, datang dan menguasai Indonesia. Pada masa kolonial, sistem ekonomi mengalami eksploitasi besar-besaran melalui kebijakan tanam paksa (cultuurstelsel). Rakyat dipaksa menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila yang hasilnya lebih banyak menguntungkan pemerintah kolonial. Dalam pandangan saya, sistem ini menjadi bukti nyata bagaimana kebijakan ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat justru menciptakan penderitaan dan ketimpangan. Struktur ekonomi yang dualistik—antara sektor modern yang dikuasai asing dan sektor tradisional milik pribumi—menghambat perkembangan ekonomi nasional secara merata.
Memasuki masa awal kemerdekaan (1945–1965), Indonesia dihadapkan pada kondisi ekonomi yang sangat rapuh. Dampak penjajahan dan perang meninggalkan berbagai persoalan serius, seperti inflasi tinggi, rendahnya produksi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan modal. Pemerintah mencoba berbagai kebijakan, termasuk nasionalisasi perusahaan asing dan pengendalian ekonomi. Namun, ketidakstabilan politik menjadi hambatan utama. Menurut saya, pada fase ini terlihat bahwa stabilitas politik sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi.
Perubahan signifikan mulai terlihat pada masa Orde Baru (1966–1998). Pemerintah lebih fokus pada stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan yang terbuka terhadap investasi asing. Program seperti revolusi hijau berhasil meningkatkan produksi pertanian, bahkan membawa Indonesia mencapai swasembada pangan. Selain itu, sektor industri juga mengalami perkembangan pesat. Akan tetapi, keberhasilan tersebut tidak sepenuhnya tanpa cela. Ketimpangan distribusi pendapatan dan praktik korupsi menjadi masalah serius yang terakumulasi hingga akhirnya memicu krisis ekonomi Asia tahun 1997. Krisis ini menjadi titik balik yang mengguncang perekonomian sekaligus mengakhiri rezim Orde Baru.
Era reformasi yang dimulai sejak 1998 membawa harapan baru bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah mulai menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi dalam pengelolaan ekonomi. Pemulihan ekonomi berlangsung secara bertahap, ditandai dengan berkembangnya sektor jasa dan industri kreatif, terutama di era digital. UMKM juga menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Meski demikian, tantangan seperti ketimpangan ekonomi, pengangguran, dan dampak krisis global masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Sebagai penutup, saya berpandangan bahwa sejarah panjang perekonomian Indonesia memberikan pelajaran penting bahwa kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya pada pertumbuhan semata. Stabilitas politik, pemerataan pembangunan, serta pemanfaatan teknologi menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan. Dengan belajar dari masa lalu, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun sistem ekonomi yang lebih adil, mandiri, dan berkelanjutan.
