Oleh: Shyavaira R. Lutfi Manan
Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Khairun
Keuangan daerah bukan sekadar instrumen administratif, melainkan fondasi utama dalam menggerakkan pembangunan ekonomi dan sosial. Di Kalumpang, Kota Ternate, pengelolaan keuangan daerah memperlihatkan dinamika khas wilayah kepulauan yang sedang berkembang—di satu sisi dibayangi keterbatasan struktural, namun di sisi lain menyimpan potensi ekonomi lokal yang menjanjikan jika dikelola secara optimal.
Salah satu persoalan mendasar terletak pada rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Struktur ekonomi yang masih didominasi sektor informal dan usaha skala kecil membuat kapasitas penghimpunan pajak dan retribusi menjadi terbatas. Banyak pelaku usaha mikro belum terdaftar secara resmi, sehingga belum terintegrasi dalam sistem perpajakan daerah. Dampaknya, ruang fiskal pemerintah menjadi sempit dan kemampuan membiayai pembangunan secara mandiri pun terbatas.
Kondisi ini berimplikasi pada tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Meski berperan penting dalam menjaga stabilitas anggaran, ketergantungan yang berlebihan justru berpotensi mengurangi fleksibilitas daerah dalam menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.
Di sisi lain, pengelolaan belanja daerah juga menghadapi tantangan serius. Komposisi anggaran masih didominasi belanja rutin, seperti belanja pegawai dan operasional pemerintahan. Akibatnya, porsi belanja produktif—yang seharusnya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi—menjadi terbatas. Tanpa keberanian melakukan pergeseran kebijakan anggaran ke arah yang lebih produktif, sulit bagi Kalumpang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Persoalan transparansi dan akuntabilitas turut memperumit situasi. Meski kerangka regulasi telah tersedia, implementasi di tingkat lokal masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan kapasitas sumber daya manusia hingga lemahnya sistem pengawasan. Minimnya keterbukaan informasi berisiko menimbulkan penyalahgunaan anggaran serta menurunkan kepercayaan publik. Karena itu, penerapan prinsip good governance tidak bisa lagi ditawar.
Namun demikian, Kalumpang tidak kekurangan peluang. Sektor perikanan, misalnya, merupakan potensi unggulan yang selaras dengan karakter wilayah kepulauan. Penguatan rantai nilai—dari produksi hingga pemasaran—dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi secara signifikan. Selain itu, aktivitas perdagangan lokal yang bertumpu pada pasar tradisional juga memainkan peran penting dalam menjaga perputaran ekonomi masyarakat.
Perkembangan UMKM pun menjadi peluang strategis yang perlu mendapat perhatian serius. Dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran—termasuk melalui platform digital—dapat mendorong UMKM naik kelas dan menjadi kontributor penting bagi PAD.
Untuk itu, inovasi berbasis teknologi menjadi langkah yang tak terelakkan. Digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, sekaligus meminimalkan potensi kebocoran. Sistem pembayaran non-tunai, misalnya, tidak hanya mempermudah masyarakat, tetapi juga memperkuat akurasi pencatatan keuangan daerah.
Selain mengandalkan sumber konvensional, pemerintah daerah juga perlu menjajaki skema pembiayaan alternatif seperti kerja sama dengan sektor swasta melalui public-private partnership (PPP). Skema ini memungkinkan pembiayaan proyek infrastruktur tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD, meski tetap harus dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ketat.
Lebih jauh, partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola keuangan yang responsif. Keterlibatan publik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan anggaran dapat memastikan kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan. Forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) harus dioptimalkan sebagai ruang dialog yang inklusif.
Dalam jangka panjang, penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah menjadi faktor penentu. Aparatur yang profesional, kompeten, dan berintegritas akan mampu mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan dan sistem evaluasi kinerja harus menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi.
Pada akhirnya, keuangan daerah Kalumpang berada di persimpangan antara tantangan dan peluang. Keterbatasan PAD, ketergantungan pada dana transfer, serta isu transparansi memang menjadi pekerjaan rumah yang mendesak. Namun, dengan strategi yang tepat—mulai dari optimalisasi potensi lokal, inovasi pengelolaan keuangan, hingga penguatan partisipasi dan kapasitas kelembagaan—Kalumpang memiliki peluang besar untuk mencapai kemandirian fiskal.
Dengan komitmen pemerintah daerah dan dukungan aktif masyarakat, keuangan daerah tidak lagi sekadar alat administratif, melainkan motor utama dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Kalumpang secara berkelanjutan.
