Foto : Basir Udin Ketua SDM & SDA Himpunan Mahasiswa Taliabu
TIMURPOST.com, TALIABU — Keberadaan investasi ialah demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, salah satunya adalah soal tambang yang masuk pada suatu wilayah harusnya sesuai prosedural dan memberikan efek perekonomian pada masyarakat khususnya di wilayah lingkar tambang.
Basir Udin Ketua SDM & SDA Himpunan Mahasiswa Taliabu mengatakan, PT. Bintani Mega Indah sejak awal telah melakukan “pembohongan publik” kepada masyarakat Desa Todoli dengan akan didirikannya pelabuhan tambang di Todoli, pola-pola licik yang dimainkan pihak perusahaan dengan oknum-oknum berwatak penjilat yang memuluskan dan pemaksaan masuknya pelabuhan tanpa ada persetujuan dari masyarakat umum di Desa Todoli.
Kini telah menjadi efek domino yang terus memunculkan masalah demi masalah di tengah-tengah masyarakat. Soalan inipun ditanggapi oleh salah satu tokoh pemuda Basir Udin.
Hasil konfrimasi kami via telepon, ia menuturkan “kami telah memantau isu ini sejak beberapa bulan lalu, mengumpulkan informasi dan data-data terkait keberadaan perusahaan PT. BMI khususnya menyangkut perencanaan pembangunan di Desa Todoli dan kami dapati semuanya non prosedural.” ucapnya via seluler
“Termasuk ada dari pihak keluarga dikampung sempat mengelukan terkait nominal pembayaran ganti rugi, yang ditawarkan oleh pihak perusahaan dengan harga ada yang Rp. 10.000 permeter setelah itu ada juga yang Rp. 15.000 an, termasuk herga tanah dan tanaman, ini kami anggap pembodohan kepada orang-orang tua kami”. Tandasnya kesal.
“Yang paling kami sesalkan adalah kenapa pihak perusahaan berani-beraninya melakukan aktifitas pembangunan pelabuhan tanpa meminta persetujuan masyarakat umum di Desa Todoli. Yang lucunya melalui salah satu media online pihak perusahaan menyatakan bahwa sudah melakukan sosialisasi terkait pembangunan pelabuhan dan mendapatkan persetujuan masyarakat umum di Todoli padahal belum pernah ada. Sedangkan dampaknya kepada masyarakat sendiri”. Keluh lelaki yang juga menjabat pada salah satu pengurus besar mahasiswa Taliabu tersebut
Masih lanjut basir “kita patut curigai jangan-jangan ada rekayasa dibalik ini, yang membawa nama masyarakat untuk mengijinkan aktifitas perusahaan padahal masyarakat belum pernah menyetujui. apalagi soal sosialisasi Amdal juga tidak ada, Bahasan transparansi Corporate Social Responsibility (CSR) juga nihil, ini tidak sesuai dengan UU. PT nomor 40 tahun 2007.” tegasnya
Kami punya lembaga, dan saya saat ini sedang mealukan pembacaan lebih lanjut dan konsolidasi untuk melakukan gerakan mempreasur soal ini, ketika selesai pembcaan kami akan berkoordinasi dengan teman-teman mahasiswa Taliabu di berbagai daerah untuk melakukan aksi serentak agar menjadikan ini isu nasional, sebab sebagai anak kampung saya tidak akan membiarkan orang tua-tua kami dipermainkan oleh pihak perusahaan. Tutupnya
#tp/Syahdan
