Oleh: Fadira Abjan
Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Khairun
Kabupaten Halmahera Selatan sering dipandang sebagai salah satu daerah yang “beruntung” karena dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama dari sektor pertambangan nikel. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir seolah menjadi bukti keberhasilan pembangunan. Namun, di balik angka-angka makro yang impresif, tersimpan persoalan mendasar: daerah ini belum benar-benar mandiri secara fiskal, dan kesejahteraan masyarakat belum merata.
Fenomena ini menghadirkan sebuah paradoks klasik—kaya sumber daya, tetapi belum sepenuhnya berdaya secara ekonomi.
Masalah utama yang dihadapi Halmahera Selatan terletak pada tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Idealnya, otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun realitas menunjukkan bahwa sebagian besar pembiayaan pembangunan masih bertumpu pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Ketergantungan ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan ancaman serius bagi stabilitas fiskal daerah. Ketika kebijakan pusat berubah atau harga komoditas global berfluktuasi, struktur APBD daerah ikut terguncang. Artinya, ruang gerak pemerintah daerah menjadi terbatas dan rentan terhadap faktor eksternal.
Di sisi lain, sektor pertambangan nikel—terutama di wilayah Pulau Obi—memang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Namun pertumbuhan tersebut bersifat “bias” dan tidak inklusif. Aktivitas ekonomi yang tinggi lebih banyak berputar di lingkaran korporasi besar, sementara keterlibatan ekonomi masyarakat lokal masih minim.
Inilah yang disebut sebagai ekonomi enklave: sektor modern tumbuh pesat, tetapi terisolasi dari ekonomi rakyat. Rantai pasok industri yang belum terintegrasi dengan pelaku lokal membuat perputaran uang tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat sekitar. Akibatnya, pasar tradisional, nelayan, dan petani tidak merasakan dampak signifikan dari geliat industri tersebut.
Lebih jauh lagi, kehadiran industri besar justru memicu disparitas pendapatan yang semakin tajam. Pekerja tambang dengan standar upah tinggi mendorong kenaikan harga barang dan jasa di wilayah sekitar. Inflasi lokal pun tak terhindarkan. Sayangnya, masyarakat yang bekerja di sektor tradisional seperti perikanan dan pertanian tidak mengalami peningkatan pendapatan yang sebanding.
Kondisi ini menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Ada jurang yang lebar antara pertumbuhan dan pemerataan.
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah faktor geografis. Sebagai wilayah kepulauan, Halmahera Selatan menghadapi biaya pembangunan yang tinggi. Distribusi barang dan jasa antar pulau membutuhkan anggaran besar, sehingga sebagian besar belanja daerah terserap untuk kebutuhan operasional. Hal ini berdampak pada terbatasnya ruang fiskal untuk investasi produktif.
Di sisi lain, potensi PAD dari sektor non-tambang seperti perikanan, perkebunan, dan pariwisata belum tergarap optimal. Sistem administrasi yang masih konvensional serta minimnya infrastruktur pendukung—seperti cold storage dan akses pelabuhan—menjadi hambatan serius dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Melihat kompleksitas persoalan tersebut, Halmahera Selatan membutuhkan langkah transformasi yang tidak sekadar tambal sulam kebijakan. Digitalisasi sistem fiskal menjadi langkah awal untuk meningkatkan transparansi dan menutup kebocoran pendapatan. Penerapan e-tax dan e-retribution dapat menjadi instrumen penting dalam optimalisasi PAD.
Selain itu, diversifikasi ekonomi menjadi keharusan. Ketergantungan berlebihan pada sektor ekstraktif berpotensi menjerumuskan daerah dalam “kutukan sumber daya alam”. Sektor perikanan dan pertanian, khususnya komoditas kelapa, perlu didorong sebagai pilar ekonomi berkelanjutan yang lebih inklusif.
Tak kalah penting, pemerintah daerah perlu memperkuat keterlibatan ekonomi lokal dalam aktivitas industri besar. Regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk menggunakan tenaga kerja dan vendor lokal dapat menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang lebih luas bagi masyarakat.
Pada akhirnya, persoalan Halmahera Selatan bukan sekadar soal angka pertumbuhan, tetapi tentang bagaimana kekayaan alam dapat dikonversi menjadi kesejahteraan yang nyata dan merata. Kemandirian fiskal bukan hanya target administratif, melainkan fondasi utama bagi daerah untuk berdiri di atas kekuatannya sendiri.
Tanpa itu, pertumbuhan hanya akan menjadi statistik—bukan solusi.
