Oleh: Kholifatus Saniyah
Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Khairun
Kecelakaan maut yang melibatkan KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam, 27 April 2026, bukan sekadar peristiwa nahas biasa. Tragedi ini membuka mata publik bahwa sistem transportasi massal kita masih menyimpan celah besar dalam aspek keselamatan. Ketika dua rangkaian kereta bertabrakan dan menelan korban jiwa, pertanyaan mendasar pun muncul: apakah ini murni kendala teknis, atau ada kelalaian manusia yang dibiarkan terjadi?
Peristiwa memilukan itu bermula dari sebuah taksi listrik yang mogok di tengah perlintasan sebidang sekitar pukul 20.40 WIB. Kendaraan yang gagal dipindahkan kemudian tertabrak KRL Lin Lingkar Cikarang. Namun tragedi sesungguhnya justru terjadi beberapa menit kemudian. Saat KRL berhenti di jalur aktif, KA Argo Bromo Anggrek yang melaju dari belakang menghantam rangkaian tersebut dengan keras.
Benturan kedua inilah yang menyebabkan kerusakan paling fatal, terutama pada gerbong belakang khusus perempuan. Dalam hitungan detik, ruang yang seharusnya membawa penumpang pulang dengan aman berubah menjadi lokasi kepanikan, jeritan, dan duka mendalam. Banyak korban meninggal maupun luka berat berasal dari gerbong itu—mereka yang sedang berjuang mencari nafkah dan hendak kembali ke rumah, tetapi tak pernah sampai.
Dari sudut pandang manajemen risiko, kecelakaan ini memperlihatkan kegagalan berlapis. Pertama, risiko operasional: bagaimana mungkin sebuah kereta yang berhenti darurat masih berada di jalur aktif tanpa perlindungan maksimal? Kedua, risiko infrastruktur: mengapa perlintasan sebidang masih menjadi titik rawan yang terus berulang memakan korban? Ketiga, risiko koordinasi manusia: adakah komunikasi darurat yang terlambat, tidak tepat, atau bahkan gagal dijalankan?
Jeda waktu sekitar 12 hingga 17 menit antara tabrakan pertama dan kedua seharusnya cukup menjadi ruang untuk melakukan mitigasi. Jika sistem persinyalan bekerja optimal, jika prosedur penghentian perjalanan dijalankan cepat, atau jika koordinasi antarpetugas lebih sigap, besar kemungkinan benturan kedua dapat dicegah. Artinya, persoalan ini tidak bisa hanya dibebankan pada faktor teknis semata. Ada indikasi lemahnya kesiapsiagaan dan respons manusia dalam situasi krisis.
Dalam dunia manajemen, setiap organisasi wajib memiliki sistem antisipasi terhadap kondisi darurat. Transportasi publik terlebih lagi, karena menyangkut nyawa banyak orang. Keterlambatan keputusan beberapa menit saja bisa berarti hilangnya puluhan nyawa. Maka, tragedi Bekasi Timur harus dibaca sebagai peringatan keras bahwa keselamatan tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus menjadi budaya kerja yang hidup di setiap lini operasional.
Pernyataan tanggung jawab dari pihak operator untuk menanggung biaya pengobatan dan pemakaman korban tentu penting. Namun itu belum cukup. Yang dibutuhkan publik adalah transparansi investigasi, evaluasi menyeluruh, serta keberanian memperbaiki sistem tanpa kompromi. Jika ada kelalaian, harus diungkap. Jika ada kelemahan teknologi, harus diperbaiki. Jika ada prosedur usang, harus diganti.
Sebab pada akhirnya, setiap tiket yang dibayar penumpang bukan hanya untuk membeli perjalanan, tetapi juga jaminan keselamatan. Dan negara, bersama operator transportasi, wajib memastikan setiap orang yang berangkat memiliki kesempatan yang sama untuk kembali pulang.
Tragedi Bekasi Timur meninggalkan pesan pahit: tidak semua kecelakaan terjadi karena takdir, sebagian lahir dari kelalaian yang dibiarkan tumbuh dalam sistem. Jika tidak dibenahi hari ini, maka duka serupa hanya tinggal menunggu waktu untuk terulang kembali.
