Oleh: Dewi Sartika
Maluku Utara kini menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Indonesia. Masuknya investasi besar di sektor pertambangan nikel serta pembangunan smelter di berbagai wilayah, terutama di Halmahera Tengah, telah mengubah wajah perekonomian daerah dalam beberapa tahun terakhir. Namun, di balik gemerlap industri ekstraktif tersebut, tersimpan ironi yang patut menjadi perhatian bersama.
Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang selama ini menjadi tumpuan hidup masyarakat lokal justru berjalan lebih lambat di bawah bayang-bayang industri tambang. Padahal, jika menatap lima tahun ke depan, sektor perikanan memiliki peran strategis yang jauh lebih besar. Sektor ini bukan lagi sekadar pelengkap ekonomi daerah, melainkan dapat menjadi pilar utama untuk menyelamatkan Maluku Utara dari ancaman resource curse atau kutukan sumber daya alam ketika kejayaan nikel suatu saat mulai meredup.
Berdasarkan tren ekonomi makro terkini, kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku Utara diprediksi akan terus tumbuh secara stabil. Dalam beberapa tahun terakhir, nilai produksi perikanan tangkap menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dari sekitar Rp3,2 triliun menjadi Rp4,7 triliun. Komoditas unggulan seperti Frozen Yellowfin Tuna bahkan secara konsisten berhasil menembus pasar ekspor internasional.
Melihat tren tersebut, penulis memprediksi kontribusi PDRB subsektor perikanan Maluku Utara akan terus meningkat dalam lima tahun mendatang dengan estimasi pertumbuhan rata-rata sebesar 10–14 persen per tahun.
Prediksi Nilai PDRB Subsektor Perikanan Maluku Utara:
- 2027: Rp8,3 triliun
- 2028: Rp9,2 triliun
- 2029: Rp10,2 triliun
- 2030: Rp11,3 triliun
- 2031: Rp12,4 triliun
Peningkatan nilai PDRB tersebut diproyeksikan tidak hanya bergantung pada perikanan tangkap, tetapi juga didorong oleh perkembangan subsektor perikanan budidaya. Munculnya komoditas modern seperti budidaya udang vaname semi-intensif di Halmahera Barat menjadi indikasi bahwa sektor akuakultur di Maluku Utara mulai berkembang secara serius. Bahkan, subsektor budidaya diperkirakan mampu menyumbang hingga Rp4,2 triliun terhadap total target PDRB perikanan pada tahun 2031.
Meski prediksi menunjukkan tren positif, pertumbuhan ekonomi maritim Maluku Utara tetap berpotensi menghadapi “langit-langit pembatas” apabila berbagai persoalan struktural tidak segera dibenahi. Sejumlah riset menunjukkan bahwa dari total potensi perikanan yang dimiliki Maluku Utara, baru sekitar 9 persen yang berhasil dikelola secara optimal. Sisanya masih menjadi potensi besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Permasalahan utama terletak pada lemahnya konektivitas logistik dan minimnya infrastruktur rantai dingin (cold chain). Hingga kini, banyak nelayan masih terpaksa menjual hasil tangkapan dengan harga murah atau mengalami penurunan kualitas produk akibat keterbatasan fasilitas pascapanen. Tanpa dukungan cold storage dan pabrik es yang memadai di pulau-pulau sentra produksi, nilai tambah sektor perikanan justru akan terus mengalir ke daerah lain seperti Bitung maupun Makassar.
Karena itu, kebijakan pemerintah daerah ke depan perlu diarahkan pada dua strategi utama. Pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur hulu-hilir melalui perluasan kapasitas cold storage, pembangunan pabrik es, serta penyediaan armada kapal modern bagi nelayan kecil. Kedua, pemerintah perlu mendorong skema Direct Call atau ekspor langsung dari pelabuhan lokal seperti Ternate dan Morotai guna memangkas biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk perikanan daerah.
Ketergantungan ekonomi yang terlalu besar pada industri nikel yang padat modal tentu memiliki risiko tinggi terhadap fluktuasi harga komoditas global. Dalam konteks itu, sektor perikanan hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif—ekonomi yang mampu menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan, dan pelaku UMKM lokal.
Prediksi penguatan PDRB perikanan Maluku Utara ini tidak boleh berhenti sebagai angka di atas kertas. Dibutuhkan komitmen politik, keberpihakan anggaran, dan keseriusan pembangunan infrastruktur agar sektor perikanan benar-benar menjadi jalan menuju kejayaan ekonomi biru yang berkelanjutan di Maluku Utara.
Dewi Sartika
Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Khairun, yang saat ini sedang menempuh mata kuliah Statistik di bawah bimbingan Ibu Dr. Nurul Hidayah, S.E., M.
