POSTTIMUR.COM, SOFIFI- Aksi demonstrasi yang digelar Komite Perjuangan Rakyat (KOPRA) Institute di depan Polda Maluku Utara kini menuai kontroversi. Gerakan yang sebelumnya mengusung isu pemberantasan judi online (judol) itu justru diduga menjadi bagian dari agenda tertentu yang mengarah pada upaya menggoyang posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali.
Sejumlah sumber menyebutkan, aksi tersebut tidak sepenuhnya lahir dari aspirasi murni masyarakat, melainkan diduga sarat kepentingan politik dan pembentukan opini publik yang terstruktur. Dugaan itu menguat setelah muncul persoalan penunggakan pembayaran jasa publikasi kepada sejumlah media online yang terlibat dalam peliputan dan penyebarluasan informasi terkait aksi tersebut.
Direktur KOPRA Institute, Faisal Habeba, disebut-sebut menjalin kerja sama dengan delapan media lokal untuk mengawal rangkaian aksi demonstrasi melalui pemberitaan dan publikasi rilis yang menyoroti dugaan keterkaitan Sekda Morotai dengan isu judi online.
Namun setelah berbagai pemberitaan terbit dan isu tersebut ramai diperbincangkan publik, Faisal dituding belum menyelesaikan kewajiban pembayaran jasa publikasi kepada media yang terlibat. Nilai tunggakan tersebut diperkirakan mencapai Rp5 juta.
“Kami merasa dikelabui. Dari awal ada komitmen profesional terkait publikasi. Setelah berita naik dan isu itu menjadi perhatian publik, justru tidak ada kejelasan soal pembayaran yang telah disepakati,” ujar salah satu perwakilan media yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Keterangan serupa juga disampaikan salah satu perwakilan media online di Ternate. Ia mengaku diminta mengestimasi biaya pemberitaan, termasuk menghadirkan komentar dari akademisi dan praktisi hukum guna memperkuat konstruksi narasi yang dibangun.
“Kami diminta menghitung seluruh kebutuhan publikasi dan dijanjikan akan dibayar setelah yang bersangkutan kembali ke Morotai. Sampai sekarang belum ada realisasi pembayaran,” ungkapnya.
Di tengah polemik tersebut, muncul dugaan bahwa tujuan utama aksi demonstrasi bukan semata mendorong penegakan hukum, melainkan bagian dari strategi untuk membangun tekanan publik terhadap Sekda Morotai. Isu judi online yang tengah menjadi perhatian nasional diduga dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menggiring opini dan memengaruhi langkah aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah.
Terungkapnya dugaan tunggakan pembayaran terhadap media dan isu adanya kepentingan di balik aksi tersebut membuat sebagian pihak mulai mempertanyakan independensi gerakan yang dibawa KOPRA Institute. Sejumlah kalangan menilai, jika tudingan tersebut benar, maka gerakan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat berpotensi kehilangan legitimasi moral di mata publik.
Hingga berita ini ditulis, Faisal Habeba belum memberikan penjelasan rinci terkait tudingan tersebut. Saat dikonfirmasi mengenai pembayaran jasa publikasi yang belum diselesaikan, ia disebut masih sebatas memberikan janji tanpa kepastian waktu penyelesaian. (*)
