POSTTIMUR.COM, JAILOLO – Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Komisariat Halmahera Barat akan menggelar Musyawarah ke-I pada Sabtu, 1 Agustus 2026, bertempat di Rumah Kopi, Desa Hatebicara, mulai pukul 17.00 WIT hingga selesai.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh ISEI Cabang Ternate selaku Koordinator Provinsi Maluku Utara ini mengusung tema “Peran ISEI Memperkuat Sinergi untuk Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Menuju Halmahera Barat Inklusif di Era Digital.” Tema tersebut menjadi komitmen ISEI dalam mendorong kolaborasi berbagai pihak untuk memperkuat pembangunan ekonomi daerah yang adaptif dan berkelanjutan.
Musyawarah ini menjadi momentum penting dalam pembentukan dan penguatan kelembagaan ISEI Komisariat Halmahera Barat. Selain memilih kepengurusan, forum ini juga diharapkan menghasilkan berbagai gagasan strategis yang dapat menjadi rekomendasi bagi pembangunan ekonomi di Kabupaten Halmahera Barat.
Ketua ISEI Cabang Ternate Koordinator Provinsi Maluku Utara, Prof. Dr. Rusman Soleman, SE., M.Si., Ak., CA, bersama Sekretaris Dr. Muhammad Thahrim, SE., M.Si, dijadwalkan hadir untuk membuka sekaligus memberikan arahan kepada peserta musyawarah.
Ketua Panitia, Zunaidi Z. Yakin, SE., M.M, mengatakan seluruh persiapan telah dimatangkan agar pelaksanaan musyawarah berlangsung lancar dan menghasilkan kepengurusan yang mampu membawa ISEI semakin berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah.
“Musyawarah ini bukan hanya agenda organisasi, tetapi juga menjadi ruang konsolidasi pemikiran para akademisi, praktisi, birokrat, dan pelaku usaha dalam merumuskan langkah-langkah strategis bagi kemajuan ekonomi Halmahera Barat,” ujarnya.
Panitia pelaksana terdiri atas Zunaidi Z. Yakin, SE., M.M sebagai Ketua Panitia, M. Rifai Badarudin, S.E sebagai Sekretaris Panitia, dan Novita Cicilia Pattirane, S.E sebagai Bendahara Panitia.
Melalui Musyawarah ke-I ini, ISEI Komisariat Halmahera Barat diharapkan menjadi wadah yang mampu menghimpun para sarjana ekonomi untuk memberikan kontribusi nyata melalui kajian ilmiah, pendampingan masyarakat, serta rekomendasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing. (*)
