Masri Hamja: Hendra Karianga Keliru Tafsir Pernyataan Bupati Halbar soal Loloda

HALBAR, POSTTIMUR.COM – Staf Khusus Bupati Halmahera Barat (Halbar) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik, Masri Hamja, menilai pernyataan Dr. Hendra Karianga yang menyebut ucapan Bupati Halbar James Uang sebagai bentuk pelecehan terhadap masyarakat Loloda merupakan penilaian yang keliru dan tidak utuh dalam memahami konteks persoalan.
Masri menegaskan, frasa “membangun gedung di tengah hutan” yang disampaikan Bupati James Uang tidak bermaksud merendahkan martabat maupun mendiskreditkan masyarakat Loloda. Pernyataan tersebut, menurutnya, lebih merujuk pada tantangan pembangunan infrastruktur di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan aksesibilitas.
Ia menjelaskan, kondisi geografis dan keterisolasian wilayah menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembangunan, terutama terkait mobilisasi material bangunan, peralatan, serta dukungan logistik.
“Pernyataan itu berbicara tentang hambatan teknis pembangunan akibat keterbatasan akses wilayah, bukan ditujukan kepada masyarakat Loloda sebagai subjek,” tegas Masri.
Menurutnya, Hendra Karianga tidak memahami pernyataan Bupati secara holistik. Sebaliknya, penilaian yang disampaikan dinilai hanya bertumpu pada penggalan kalimat sehingga memunculkan kesan seolah-olah Bupati menyamakan masyarakat Loloda dengan hutan atau merendahkan martabat mereka.
Masri menilai, cara pandang parsial semacam itu berpotensi membentuk persepsi yang keliru di tengah masyarakat karena mengabaikan konteks pembicaraan mengenai tantangan pembangunan daerah.
Ia juga menyoroti bahwa framing tersebut berisiko membenturkan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat Loloda. Padahal, menurut Masri, komitmen Pemerintah Kabupaten Halbar terhadap pembangunan wilayah Loloda terus didorong melalui berbagai upaya strategis.
Salah satu langkah konkret yang disorot adalah perjuangan pemerintah daerah mengusulkan pembangunan ruas jalan Kedi-Jano. Proyek tersebut direncanakan mulai dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2027.
“Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen untuk membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan konektivitas antarwilayah di Loloda dengan kecamatan lainnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Masri menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam demokrasi. Namun, kritik seharusnya dibangun berdasarkan pemahaman yang utuh terhadap persoalan, bukan dengan mengambil penggalan pernyataan kemudian membangun persepsi negatif.
Ia berharap ruang diskursus publik tetap mengedepankan objektivitas dan proporsionalitas agar tidak melahirkan kesalahpahaman maupun memperkeruh hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat Loloda.
“Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang objektif dan proporsional, bukan narasi yang berpotensi memecah belah hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat Loloda,” pungkasnya.
Reporter: Witho

