API dan Pelta Desak Kapolri Baru Evaluasi Kasus Dugaan Penjualan 90 Ribu Ton Ore Nikel PT WKM

TERNATE, POSTTIMUR.COM – Anatomi Pertambangan Indonesia (API) bersama LSM Peduli Lingkungan Tambang (Pelta) Maluku Utara mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi penanganan kasus dugaan penjualan sekitar 90 ribu metrik ton ore nikel milik PT Wana Kencana Mineral (WKM) di Kabupaten Halmahera Timur.
Kedua organisasi tersebut meminta Mabes Polri turun tangan melakukan supervisi terhadap penyelidikan yang ditangani Polda Maluku Utara sejak Februari 2025. Pasalnya, hingga kini perkara yang berkaitan dengan status hukum material ore nikel tersebut belum memberikan kepastian yang jelas kepada publik.
Direktur Riset dan Opini API, Syafrudin Tahir, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dipandang sekadar sebagai aktivitas jual beli komoditas pertambangan. Ada sejumlah aspek hukum yang harus dibuka secara transparan, terutama menyangkut status material, kewenangan penguasaan, dasar hukum penjualan, hingga aliran dana hasil transaksi.
“Yang harus dijelaskan bukan hanya aktivitas penjualannya, tetapi juga bagaimana status hukum material tersebut, siapa yang memiliki kewenangan untuk menguasainya, atas dasar apa penjualan dilakukan, serta ke mana hasil penjualannya mengalir, apalagi kasus ini sudah menggantung bertahun-tahun,” kata Syafrudin.
Menurutnya, apabila ore tersebut benar berstatus barang sitaan pengadilan dan telah diserahkan kepada pemerintah daerah, maka setiap tindakan penguasaan maupun penjualannya harus memiliki landasan hukum yang jelas.
Ia mengingatkan bahwa kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak serta-merta menjawab persoalan kepemilikan dan kewenangan menjual material yang sedang dipersoalkan.
“Memegang IUP belum otomatis menjawab seluruh persoalan. Hak menambang berbeda dengan hak menguasai atau menjual material yang status hukumnya berdiri sendiri,” tegasnya.
Mantan Ketua HMI Cabang Ternate itu meminta penyidik tidak hanya berkutat pada pemeriksaan administrasi perusahaan, tetapi juga menelusuri seluruh rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi penjualan ore tersebut.
“Kami tidak sedang meminta aparat memaksakan seseorang menjadi tersangka atau suatu korporasi segera diseret dengan kasus tindak pidana. Tapi jika ada unsur pidana, proses hukum harus berjalan. Jika memang tidak ada, sampaikan kepada publik dengan argumentasi hukum yang bisa diuji,” ujarnya.
Pelta Soroti Perbedaan Pernyataan Polda Malut
Desakan serupa disampaikan Direktur Pelta Maluku Utara, Maruf Majid. Ia secara khusus menyoroti perbedaan keterangan yang disampaikan pihak Polda Malut terkait perkembangan penyelidikan kasus tersebut.
Maruf mengungkapkan, pada 12 Agustus 2026, Dirreskrimum Polda Malut Kombes Pol I Gede Putu Widyana menyampaikan bahwa pemeriksaan ahli dari Ditjen Planologi dan Gakkum Kementerian Kehutanan telah dilakukan. Bahkan, disebutkan bahwa gelar perkara belum menemukan tindak pidana, meskipun penyidik masih mencari bukti baru.
Namun, pada 7 September 2026, melalui hak jawab, pihak Ditreskrimum justru membantah informasi tersebut. Polda menyatakan belum pernah melakukan gelar perkara, sehingga belum ada hasil gelar perkara, dan penyelidikan masih terus berjalan.
Bagi Maruf, perbedaan keterangan dalam rentang waktu kurang dari sebulan itu harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Yang saya pahami, hukum harus memberikan kepastian, bukan memelihara ketidakjelasan,” tegasnya.
Ia mempertanyakan sejauh mana penyidik telah memeriksa pihak-pihak terkait, termasuk dokumen penjualan, status hukum ore, dasar persetujuan transaksi, serta aliran dana hasil penjualan.
“Apakah seluruh pihak yang berkaitan sudah dimintai keterangan? Apakah dokumen penjualan, status material ore, dasar persetujuan, dan aliran dana sudah diperiksa? Kalau semuanya sudah dilakukan, apa kesimpulan hukumnya?” ujarnya.
Maruf menegaskan, Pelta tidak menghendaki adanya kriminalisasi terhadap perusahaan maupun individu. Namun, kepastian hukum harus disampaikan berdasarkan fakta dan alat bukti.
“Kalau memang tidak ada pelanggaran, buktikan secara terbuka. Tetapi kalau ditemukan pelanggaran, jangan ada pihak yang dilindungi,” tambahnya.
Minta Mabes Polri Turun Supervisi
Atas persoalan tersebut, API dan Pelta meminta Kapolri memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara di Polda Maluku Utara.
Mereka mendorong Mabes Polri melakukan supervisi terhadap tahapan penyelidikan, memeriksa kelengkapan alat bukti, serta memastikan seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut telah dimintai keterangan.
Syafrudin menilai pergantian pimpinan tertinggi Polri harus menjadi momentum untuk menuntaskan berbagai perkara yang selama ini menyisakan tanda tanya di daerah.
“Pergantian Kapolri harus menjadi momentum untuk mengevaluasi perkara-perkara yang selama ini menyisakan tanda tanya,” katanya.
Sementara itu, Maruf berharap perhatian Kapolri baru tidak hanya terpusat pada perkara-perkara besar di tingkat nasional, tetapi juga persoalan daerah yang menyangkut kepentingan publik dan potensi kerugian negara.
“Jangan sampai kasus yang menyangkut kepentingan publik di daerah justru kehilangan perhatian di tingkat pusat,” ujarnya.
Status Ore dan Jejak Sengketa Hukum
Persoalan dugaan penjualan ore nikel PT WKM ini memiliki riwayat sengketa hukum yang cukup panjang.
Material tersebut sebelumnya disebut berkaitan dengan PT Kemakmuran Pertiwi Tambang (KPT), sebelum izin usaha pertambangan perusahaan tersebut dicabut dan kepemilikan material kemudian dikaitkan dengan PT WKM berdasarkan rangkaian putusan pengadilan.
Dalam arsip Direktori Putusan Mahkamah Agung, tercatat Gubernur Maluku Utara menerbitkan SK Nomor 235/KPTS/MU/2016 tertanggal 12 April 2016 yang membatalkan keputusan Bupati Halmahera Timur terkait kuasa pertambangan eksploitasi KPT.
Selanjutnya, PTUN Ambon melalui perkara Nomor 12/G/2016/PTUN.ABN menolak gugatan KPT terhadap keputusan tersebut.
PT WKM juga tercatat sebagai tergugat II intervensi dalam perkara tata usaha negara yang melibatkan PT Kemakmuran Inti Utama Tambang dan KPT melawan Gubernur Maluku Utara.
Namun, persoalan yang kini menjadi sorotan API dan Pelta bukan semata-mata mengenai sah atau tidaknya izin pertambangan, melainkan status hukum material ore yang dipersoalkan.
API sebelumnya menyebut sekitar 300 ribu metrik ton bijih nikel ditetapkan sebagai sitaan negara dalam rangkaian proses hukum tersebut. Akan tetapi, nomor putusan atau penetapan yang secara spesifik menjadi dasar status sitaan material itu belum diungkap secara terbuka dalam informasi yang menjadi rujukan mereka.
Padahal, dokumen tersebut penting untuk memastikan apakah material itu merupakan barang sitaan yang masih dalam penguasaan tertentu, barang rampasan yang telah menjadi milik negara, atau material yang memiliki dasar hukum untuk dialihkan kepada pemegang IUP baru.
Jaminan Reklamasi hingga Royalti Ikut Dipersoalkan
Selain status ore, persoalan jaminan reklamasi PT WKM juga pernah menjadi perhatian.
Dinas ESDM Maluku Utara pada 2018 menetapkan jaminan reklamasi sebesar Rp13.454.525.148 untuk periode 2018–2022 melalui Surat Nomor 340/5c./2018. Namun, dalam data yang pernah disorot, pembayaran yang tercatat hanya sebesar Rp124.120.000 pada 2018.
Di sisi lain, pada Januari 2026, KATAM Maluku Utara menyampaikan keterangan bahwa perusahaan telah melunasi jaminan reklamasi hingga 2027, dengan nilai sekitar Rp13,3 miliar untuk periode 2019–2022 dan Rp7,45 miliar untuk periode 2023–2027.
Perbedaan informasi tersebut membutuhkan penjelasan melalui dokumen resmi, termasuk bukti setoran dan administrasi penempatan jaminan reklamasi.
Sementara itu, Koordinator KATAM, Muhlis Ibrahim, dalam pernyataan tertulis pada Januari 2026 justru menyebut penjualan ore tersebut tidak menunjukkan adanya pelanggaran hukum maupun niat memperkaya diri atau korporasi secara melawan hukum.
Ia merujuk pada Surat Persetujuan Penjualan dari Gubernur Maluku Utara saat itu, Abdul Gani Kasuba, Nomor 543/1032/6 tertanggal 19 Juli 2018. Surat tersebut disebut diterbitkan atas permohonan PT WKM dengan berlandaskan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Menurut KATAM, penjualan baru dilakukan pada 2021 dan royalti sekitar Rp4,5 miliar telah disetorkan ke kas negara. Surat persetujuan itu juga disebut menegaskan posisi PT WKM sebagai pemegang IUP yang sah serta keterkaitan material ore dengan wilayah izinnya.
Menariknya, Muhlis sebelumnya pada Februari 2025 justru ikut mempersoalkan penjualan tersebut. Saat itu, ia menyebut ore yang dipersoalkan merupakan aset negara dan memperkirakan potensi kerugian daerah mencapai sekitar Rp30 miliar.
Adapun dari pihak perusahaan, PT WKM melalui Hendra PS sebelumnya hanya membenarkan bahwa penyelidikan atas persoalan tersebut sedang berjalan.
Di tengah perbedaan pandangan dan keterangan tersebut, API dan Pelta menegaskan akan terus mengawal perkara hingga ada kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Keduanya berharap Kapolri baru menjadikan persoalan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, khususnya dalam penanganan perkara yang menyangkut sumber daya alam dan kepentingan negara.
“Jangan sampai pergantian pimpinan Polri hanya menjadi pergantian nama dan jabatan, sementara persoalan lama yang menyangkut kepentingan negara tetap berjalan tanpa kepastian. Ini momentum untuk mengambil langkah-langkah mengembalikan martabat Polri di mata publik,” tegas mereka. (*)

