POSTTIMUR.COM, JAKARTA – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Utara, Hasby Yusuf, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 tidak boleh hanya diukur dari besarnya angka pendapatan dan belanja negara, tetapi harus dilihat dari sejauh mana anggaran tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghadirkan keadilan pembangunan bagi seluruh daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasby Yusuf setelah mengikuti Sidang Bersama MPR RI, DPR RI dan DPD RI pada 15 Agustus 2026, yang salah satu agendanya mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto sekaligus penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027.
Dalam Nota Keuangan yang disampaikan Presiden, pendapatan negara pada 2027 diproyeksikan meningkat menjadi sekitar Rp3.426,2 triliun, sementara belanja negara meningkat hingga sekitar Rp4.907,2 triliun. Pendapatan perpajakan juga diproyeksikan meningkat menjadi sekitar Rp2.900 triliun, sedangkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) diproyeksikan menurun dari Rp. 575,1 menjadi Rp517,4 triliun.
Sementara dana transfer ke daerah, anggaran Transfer ke Daerah (TKD) disebut meningkat dari sekitar Rp696,9 triliun pada 2026 menjadi sekitar Rp735,0 triliun pada 2027. Dari sisi pendapatan dan belanja ada selisih pembiayaan atau kita kenal dengan Deposit kurang lebih 671,2 T. Nota keuangan ini sampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Hasby, besarnya postur APBN tersebut harus diikuti dengan keberpihakan yang jelas kepada masyarakat dan daerah.
“APBN adalah pilihan politik. Pertanyaannya bukan hanya seberapa besar APBN kita, tetapi kepada masyarakat mana APBN yang besar ini didistribusikan, daerah mana yang menjadi prioritas, dan siapa yang mendapatkan manfaat dari APBN yang semakin besar,” ujar Hasby.
Ia menilai tema kebijakan fiskal 2027 yang mengusung pertumbuhan ekonomi tinggi dan kesejahteraan yang lebih cepat harus diterjemahkan dalam kebijakan anggaran yang mampu menciptakan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diikuti dengan pemerataan. Jangan sampai pertumbuhan hanya terlihat dalam angka, sementara masyarakat di daerah belum merasakan dampaknya. APBN harus memberikan efek terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, kegiatan ekonomi, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah,” tegasnya.
Sebagai anggota DPD RI, Hasby mengatakan pihaknya memiliki mandat konstitusional untuk memberikan pertimbangan terhadap RAPBN atau Nota Keuangan yang disampaikan Presiden. Pertimbangan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada DPR RI sebagai bagian dari proses pembahasan APBN 2027.
Dalam memberikan pertimbangan politik sebagai wakil daerah, Hasby menyampaikan sedikitnya empat hal penting.
Pertama, keadilan bagi daerah penghasil sumber daya alam.
Hasby menegaskan bahwa peningkatan pendapatan negara, khususnya yang bersumber dari pajak dan pengelolaan sumber daya alam, harus mencerminkan rasa keadilan bagi daerah.
“Daerah-daerah penghasil sumber daya alam seperti Maluku Utara dan daerah lainnya harus mendapatkan proporsi keadilan yang nyata. Jangan hanya demi meningkatkan pendapatan negara, sumber daya alam di daerah dikeruk habis-habisan, tetapi daerah penghasilnya tidak mendapatkan imbal hasil yang adil,” katanya.
Ia menilai persoalan tersebut penting menjadi perhatian dalam pembahasan APBN 2027, terutama bagi Maluku Utara yang memiliki kekayaan sumber daya alam besar, tetapi masih menghadapi berbagai persoalan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Kedua, pengelolaan pembiayaan dan utang negara harus transparan dan produktif.
Hasby menilai kebutuhan pembiayaan yang besar harus dikelola secara hati-hati agar tidak menjadi beban bagi generasi mendatang.
“Kita harus memastikan utang negara dikelola secara terbuka, jujur, adil dan produktif. Jangan sampai negara semakin besar bebannya, kemudian beban tersebut pada akhirnya ditanggung oleh generasi yang akan datang, termasuk daerah,” ujarnya.
Ketiga, belanja negara harus lebih berkualitas dan berpihak kepada daerah.
Hasby meminta agar peningkatan belanja negara tidak hanya terkonsentrasi pada belanja pemerintah pusat, tetapi memberikan ruang yang lebih besar bagi daerah untuk menjalankan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakatnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah membuka kembali opsi penghapusan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) agar kapasitas fiskal daerah dapat kembali diperkuat.
“Jangan sampai belanja negara yang besar justru semakin memperkuat sentralisme. Daerah harus diberikan ruang untuk mengelola pembangunan sesuai kebutuhan dan karakter wilayahnya. Kalau pemerintah pusat melakukan revitalisasi puskesmas, sekolah, rumah sakit dan berbagai fasilitas publik, maka daerah juga harus diberikan peran yang kuat dalam pelaksanaannya,” kata Hasby.
Menurutnya, penguatan daerah penting agar pembangunan tidak hanya terpusat di Jakarta atau pemerintah pusat, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat daerah.
Keempat, distribusi APBN harus memperhatikan keadilan ruang.
Hasby menegaskan bahwa indikator jumlah penduduk tidak boleh menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan distribusi anggaran.
“Jangan hanya aspek demografis yang dilihat. Keadilan ruang juga harus menjadi pertimbangan utama. Daerah seperti Maluku Utara, Maluku dan Papua memiliki wilayah yang luas, laut yang besar, serta tantangan geografis yang berbeda. Karena itu, pendekatan pembangunan tidak bisa hanya berdasarkan jumlah penduduk,” tegasnya.
Ia juga meminta perhatian khusus terhadap daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), termasuk wilayah kepulauan yang menghadapi biaya pembangunan dan pelayanan publik yang jauh lebih tinggi akibat kondisi geografis.
Hasby berharap pembahasan APBN 2027 mampu menghasilkan kebijakan fiskal yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pemerataan dan keadilan pembangunan.
“APBN yang besar harus menghasilkan manfaat yang besar pula bagi rakyat. Ukuran keberhasilan APBN bukan hanya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi apakah pendapatan masyarakat meningkat, pelayanan publik membaik, daerah semakin kuat, dan kesenjangan pembangunan semakin kecil. Itulah pertimbangan dan pandangan politik saya sebagai wakil daerah dalam memberikan pertimbangan terhadap APBN 2027,” pungkas Hasby Yusuf. (*)
