Membangun Ketahanan UMKM Ternate melalui Penganggaran

Oleh: Suratman Kedafota, Muma La Muhamad, Sisgayana Kurningsih
Mahasiswa Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun
Data olahan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara hingga tahun 2024 mencatat 69.742 unit UMKM di Kota Ternate, tertinggi di Maluku Utara dan setara dengan sekitar 36 persen dari 194.996 UMKM di seluruh provinsi. Angka sebesar itu kerap dibaca sebagai tanda ekonomi lokal yang bergairah. Namun, jumlah unit usaha belum menjelaskan kesehatan, produktivitas, maupun daya tahan usaha tersebut. Pertanyaan yang lebih penting adalah seberapa banyak usaha itu yang mampu bertahan ketika biaya naik atau pembeli berkurang.
Opini ini berargumen bahwa penganggaran merupakan salah satu instrumen penting untuk memperkuat ketahanan UMKM Ternate, meskipun bukan satu-satunya penentu. Ketahanan di sini berarti kemampuan usaha untuk tetap berjalan dan menjaga modalnya ketika biaya naik atau penjualan turun. Keberlanjutan usaha jelas dipengaruhi oleh daya beli masyarakat, harga bahan baku, persaingan, dan akses pasar, yang sebagian besar berada di luar kendali pemilik usaha. Justru karena faktor eksternal itu sulit dikendalikan, kemampuan mengelola keuangan usaha menjadi lapisan pertahanan pertama.
Data yang sama mencatat 35.490 unit UMKM Ternate bergerak di sektor perdagangan dan 27.845 unit di sektor jasa, atau sekitar 91 persen jika digabungkan. Pola ini sejalan dengan struktur ekonomi kota. Pada 2024, perdagangan besar dan eceran menyumbang sekitar 26,6 persen PDRB Kota Ternate, terbesar di antara seluruh lapangan usaha. Pada 2025, sektor itu tumbuh 12,16 persen, tertinggi di antara lapangan usaha. Namun, pertumbuhan agregat tidak menjamin setiap usaha kecil di dalamnya berada dalam kondisi sehat.
Daya tahan usaha dagang dan jasa ditentukan oleh perputaran modal, persediaan, dan arus kas. Usaha dagang menanamkan modal pada persediaan. Semakin lambat barang terjual, semakin lama modal tertahan, padahal kebutuhan kas harian terus berjalan. Sementara itu, usaha jasa menanggung biaya tetap seperti sewa dan upah yang harus dibayar meskipun pelanggan sepi. Ketika keberhasilan hanya diukur dari omzet, kesenjangan antara uang masuk dan uang keluar mudah luput dari perhatian. Sebab, penjualan yang ramai tidak otomatis berarti laba atau kondisi kas yang sehat. Anggaran kas menggeser fokus dari omzet ke laba dan arus kas, sekaligus menjadi peringatan dini.
Perlu dibedakan antara anggaran dan pembukuan. Anggaran adalah rencana keuangan ke depan yang berisi target penjualan, perkiraan biaya, dan kebutuhan kas. Sementara itu, pembukuan merupakan pencatatan transaksi yang sudah terjadi. Keduanya saling melengkapi: pembukuan menyediakan data realisasi, sedangkan anggaran memberikan patokan pembanding.
Sebagai ilustrasi dengan angka hipotetis, sebuah kios menargetkan penjualan Rp15 juta per bulan dengan anggaran pembelian barang Rp11 juta, biaya sewa dan listrik Rp1,5 juta, serta upah Rp1 juta, sehingga laba yang direncanakan sebesar Rp1,5 juta. Apabila catatan akhir bulan menunjukkan pembelian barang membengkak menjadi Rp12,5 juta karena kenaikan harga, pemilik dapat langsung mengetahui bahwa laba menyusut menjadi nol. Selanjutnya, pemilik dapat menyesuaikan harga jual atau mencari pemasok lain pada bulan berikutnya, bukan menunggu hingga modal menipis. Tanpa pencatatan, anggaran tidak dapat dievaluasi. Sebaliknya, tanpa anggaran, catatan hanya menjadi arsip.
Pengelolaan keuangan usaha juga menuntut pemisahan yang tegas antara uang usaha dan uang pribadi. Pada usaha kecil yang mengelola keduanya dalam satu kantong, uang yang diambil untuk keperluan keluarga sering kali tidak tercatat sebagai biaya. Akibatnya, laba tampak lebih besar daripada kenyataannya, modal perlahan terkikis, dan anggaran apa pun kehilangan makna karena angka dasarnya tidak jelas. Langkahnya sederhana, misalnya dengan menetapkan gaji pemilik yang diambil dari usaha setiap bulan. Namun, hal ini menjadi prasyarat bagi pembukuan dan penganggaran yang dapat dipercaya.
Penganggaran juga relevan bagi akses pembiayaan, tetapi hubungannya perlu dipahami secara proporsional. Bank Indonesia Maluku Utara menyebut akses pembiayaan sebagai tantangan yang selalu dibicarakan oleh pelaku UMKM di daerah ini. Penelitian terhadap tiga UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate menemukan bahwa ketiganya terkendala dalam mengakses modal usaha karena terbatasnya pengetahuan tentang penyusunan laporan keuangan, meskipun sampel sekecil itu belum cukup untuk digeneralisasi.
Namun, persetujuan kredit seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) bergantung pada persyaratan administratif, riwayat pembiayaan, kemampuan membayar, dan ketentuan program. Anggaran dan pembukuan yang rapi tidak menjamin kredit disetujui, tetapi dapat memperkuat gambaran mengenai kemampuan usaha dalam mengelola keuangan dan memenuhi kewajibannya.
Di titik ini muncul persoalan kebijakan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate menyatakan komitmen untuk menyediakan ruang yang lebih luas bagi UMKM agar dapat naik kelas. Komitmen itu perlu disertai dengan ukuran keberhasilan yang tepat. Bantuan modal memang meringankan kebutuhan dana, tetapi modal tambahan hanya memperbesar jumlah uang yang dikelola, bukan otomatis meningkatkan kemampuan mengelolanya.
Usaha tanpa pemisahan uang, pencatatan, dan anggaran kas berisiko menggunakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan harian. Akibatnya, ketika dana habis, usaha kembali ke titik semula. Kekhawatiran serupa disampaikan Gubernur Maluku Utara pada Januari 2026, yang menyebut literasi keuangan sebagai kunci untuk naik kelas dan mengingatkan agar modal usaha tidak digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Karena itu, bantuan modal tanpa penguatan tata kelola keuangan berisiko menciptakan ketergantungan, bukan ketahanan.
Setidaknya ada lima langkah konkret yang dapat ditempuh Pemerintah Kota Ternate. Pertama, literasi keuangan yang disesuaikan dengan karakter usaha perdagangan dan jasa, dengan menggunakan contoh anggaran kas sederhana alih-alih teori akuntansi. Kedua, pendampingan penyusunan anggaran usaha secara berkelanjutan, misalnya dengan menugaskan satu pendamping untuk mendampingi kelompok usaha binaan selama beberapa bulan, bukan sekadar mengadakan pelatihan sekali jalan. Ketiga, digitalisasi pembukuan melalui aplikasi pencatatan sederhana yang mudah digunakan oleh pelaku usaha kecil. Keempat, integrasi pendampingan keuangan dengan akses pembiayaan, yakni menjadikan keikutsertaan dalam pendampingan sebagai bagian dari mekanisme penyaluran bantuan modal. Kelima, evaluasi program UMKM yang tidak hanya menghitung jumlah penerima bantuan, tetapi juga mengukur indikator kapasitas usaha, seperti kebiasaan mencatat transaksi, tersedianya anggaran kas, dan kemampuan usaha untuk bertahan setelah bantuan diterima.
Perguruan tinggi di Ternate, termasuk mahasiswa manajemen dan akuntansi, dapat menjadi mitra pendamping melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Bagi pelaku usaha sendiri, langkah awalnya sederhana: pisahkan uang usaha dari uang pribadi, catat pemasukan dan pengeluaran harian, serta susun anggaran kas bulanan yang realistis.
Pada akhirnya, ketahanan UMKM Ternate tidak ditentukan oleh banyaknya jumlah usaha, melainkan oleh kemampuan setiap usaha dalam mengelola sumber dayanya di tengah ketidakpastian. Anggaran tidak menghapus risiko, tetapi memberikan kesempatan kepada pemilik usaha untuk membaca risiko lebih awal. Karena itu, anggaran layak diperlakukan sebagai instrumen ketahanan, bukan sekadar formalitas administrasi.
Sumber Data: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara, data olahan UMKM hingga tahun 2024 (disampaikan oleh Kepala Dinas, Wa Zaharia, dan dilaporkan RRI Ternate, “Jumlah UMKM di Malut 2024, Usaha Mikro Capai 95 Persen”, 27 Januari 2025, dan “UMKM Maluku Utara Tumbuh Pesat, Serap Ratusan Ribu Tenaga Kerja”, 28 April 2026); BPS, PDRB Kota Ternate Menurut Lapangan Usaha 2024 (dikutip Databoks Katadata); Pemerintah Kota Ternate, “Wali Kota Sampaikan LKPJ 2025, Ekonomi Ternate Tumbuh 6,50 Persen”, 4 Maret 2026; Muhammad Daud bin Mahmud, “Struktur Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Ternate”, Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 12(1), 2022, hlm. 124–137; RRI Ternate, “UMKM Maluku Utara Miliki Kendala Pembiayaan Kredit Perbankan”, 24 Mei 2025; RRI Ternate, “Perindag Ternate Dorong UMKM Naik Kelas”, 17 November 2025 (pernyataan Kepala Dinas Perindag Kota Ternate, Nursida Dj. Mahmud); RRI Ternate, “Gubernur Sherly Ungkap Strategi UMKM Naik Kelas”, 21 Januari 2026.

