Jangan Berikan Ruang Kepada Pelaku Kekerasan Seksual

Oleh: Fatah D
Di tengah riuhnya Musyawarah Cabang (MUSYCAB), kita sering kali lupa pada satu pertanyaan paling mendasar: siapa yang layak memimpin? Ketua Umum bukan sekadar jabatan struktural. Ia adalah wajah organisasi, sosok yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan mengadu bagi kader perempuan ketika merasa tidak aman. Ia pula yang dituntut hadir dan bersikap ketika ada kader yang menjadi korban kekerasan. Karena itu, organisasi tidak boleh bermain-main dengan persoalan kekerasan seksual.
Bagi saya, prinsipnya sederhana: jangan berikan ruang kepada pelaku kekerasan seksual.
Sikap ini bukan didasarkan pada sentimen politik menjelang MUSYCAB, melainkan lahir dari kepedulian terhadap masa depan organisasi. Memberikan panggung kepemimpinan kepada seseorang yang memiliki persoalan serius terkait isu kekerasan seksual merupakan kesalahan fatal dalam menilai kelayakan seorang figur. Lebih dari itu, keputusan tersebut berpotensi mengirimkan pesan yang berbahaya kepada seluruh kader perempuan bahwa keamanan dan martabat mereka bukanlah prioritas organisasi.
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) lahir dan tumbuh dari nilai-nilai Islam, kemanusiaan, serta keberpihakan kepada kelompok yang lemah dan tertindas. Tidak ada ajaran Islam yang membenarkan kekerasan seksual. Tidak ada pula alasan moral maupun organisatoris yang dapat membenarkan seorang pemimpin menutupi, meremehkan, atau membiarkan tindakan kekerasan terhadap perempuan.
Karena itu, menjelang MUSYCAB PC IMM Kota Ternate, setiap kader semestinya memiliki keberanian untuk bersikap kritis terhadap setiap isu, laporan, maupun dugaan yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Diam bukanlah jawaban. Menghindar bukanlah sikap seorang pemimpin. Kader tidak boleh takut bersuara, sebab kekerasan seksual sering kali terus berlangsung bukan hanya karena tindakan pelaku, tetapi juga karena korban dibungkam dan saksi memilih untuk diam.
Dalam momentum MUSYCAB ini, diam berisiko menjadi bentuk pembiaran, sedangkan bersuara merupakan wujud keberpihakan. Saya tidak sedang mengajak kader untuk menghakimi seseorang tanpa proses dan pembuktian. Saya mengajak seluruh kader agar tidak gegabah memberikan mandat kepemimpinan kepada figur yang belum mampu menjamin rasa aman bagi kader perempuan.
Jika seorang calon pemimpin tidak mampu memberikan klarifikasi yang jujur, terbuka, dan meyakinkan atas persoalan atau dugaan kekerasan seksual yang dialamatkan kepadanya, maka kelayakannya untuk memimpin patut dipertanyakan. Sebab, pemimpin yang baik tidak cukup hanya pandai berpidato tentang keislaman dan keindonesiaan. Lebih dari itu, ia harus mampu menghadirkan lingkungan organisasi yang aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang membuat kader perempuan merasa aman berada dalam satu ruangan dengannya, bukan justru merasa takut, terancam, atau tidak terlindungi.
MUSYCAB kali ini bukan semata-mata tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Lebih dari itu, ini tentang nilai, keberanian, dan masa depan organisasi. Ini tentang pesan apa yang ingin kita wariskan kepada generasi kader berikutnya.
Apakah IMM Kota Ternate akan menjadi rumah yang aman dan bermartabat bagi perempuan? Ataukah justru menjadi panggung bagi figur yang memiliki persoalan serius terkait kekerasan seksual?
Pilihan ada di tangan kita. Jangan gadaikan nilai kemanusiaan demi kepentingan politik sesaat. Jangan korbankan rasa aman kader perempuan demi ambisi kekuasaan.
Saya memilih untuk berpihak pada korban, menjaga martabat organisasi, dan menegaskan satu prinsip: JANGAN BERIKAN RUANG KEPADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL.

