Oleh: Selvi Basrun
Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Khairun
Perekonomian Indonesia merupakan cerminan dari perjalanan panjang bangsa ini dalam menghadapi berbagai dinamika zaman. Perkembangannya tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses yang dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial, serta arah kebijakan pemerintah yang terus berubah. Dalam pandangan saya, memahami sejarah ekonomi Indonesia bukan hanya penting sebagai pengetahuan, tetapi juga sebagai pelajaran berharga dalam menentukan arah pembangunan di masa depan.
Pada masa penjajahan, fondasi ekonomi Indonesia justru dibentuk dalam situasi yang tidak menguntungkan. Sistem ekonomi kolonial yang diterapkan oleh Belanda bersifat eksploitatif dan hanya berorientasi pada kepentingan penjajah. Kebijakan Tanam Paksa (Cultuurstelsel) memaksa rakyat menanam komoditas ekspor seperti kopi, teh, dan rempah-rempah. Dampaknya sangat jelas, yakni terbentuknya struktur ekonomi yang tidak mandiri dan bergantung pada pasar luar negeri. Menurut saya, warisan ekonomi kolonial ini menjadi salah satu akar permasalahan ketimpangan yang masih terasa hingga kini.
Memasuki masa kemerdekaan (1945–1966), Indonesia dihadapkan pada tantangan besar untuk membangun kembali perekonomian yang porak-poranda akibat penjajahan dan perang. Pemerintah berupaya melakukan nasionalisasi perusahaan asing serta menyusun rencana pembangunan nasional. Namun, kondisi ekonomi saat itu masih belum stabil. Inflasi yang tinggi serta situasi politik yang tidak menentu menjadi hambatan utama. Dalam opini saya, masa ini adalah fase penting pembelajaran, di mana Indonesia mulai mencari jati diri dalam membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan karakter bangsa.
Periode Orde Baru (1966–1998) menjadi titik balik yang cukup signifikan. Stabilitas politik yang relatif terjaga memungkinkan pemerintah menjalankan program pembangunan secara terencana melalui Repelita. Fokus pada swasembada pangan, pembangunan infrastruktur, serta industrialisasi mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Selain itu, keterbukaan terhadap investasi asing dan pemanfaatan sumber daya alam memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara. Namun demikian, saya melihat bahwa keberhasilan ini tidak sepenuhnya berkelanjutan. Ketergantungan pada komoditas global serta maraknya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menjadi kelemahan mendasar yang akhirnya memicu krisis ekonomi 1997–1998.
Setelah runtuhnya Orde Baru, Indonesia memasuki era reformasi yang membawa perubahan besar dalam sistem ekonomi. Pemerintah mulai melakukan berbagai pembenahan struktural, termasuk reformasi sektor perbankan, penguatan regulasi, serta penerapan otonomi daerah. Sistem ekonomi menjadi lebih terbuka dan berorientasi pada mekanisme pasar. Indonesia juga semakin aktif dalam kerja sama internasional seperti AFTA, APEC, dan G20. Menurut saya, era ini menunjukkan kemajuan yang cukup pesat, terutama dengan berkembangnya sektor industri, jasa, perdagangan, dan teknologi informasi yang mulai menggeser dominasi sektor primer.
Meskipun demikian, tantangan tetap ada. Ketimpangan ekonomi, ketergantungan pada impor, serta dampak krisis global menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Namun, dengan potensi sumber daya alam dan manusia yang dimiliki, saya optimis bahwa Indonesia mampu terus berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia.
Sebagai penutup, saya berpendapat bahwa perjalanan panjang perekonomian Indonesia memberikan pelajaran penting bahwa pembangunan ekonomi harus dilakukan secara berkelanjutan, adil, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Sejarah bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi menjadi dasar untuk membangun masa depan yang lebih baik.
