Oleh : Dr. Nurul Hidayah,SE,M.Si
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun
Maluku Utara hari ini sedang berdiri di antara dua wajah pembangunan. Di satu sisi, angka ekonominya tampak sangat mengesankan. BPS mencatat ekonomi Maluku Utara tahun 2025 tumbuh 34,17 persen. Pada triwulan IV-2025, pertumbuhan ekonomi daerah ini masih mencapai 29,81 persen secara tahunan. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi berasal dari industri pengolahan sebesar 62,64 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa tumbuh 40,13 persen. Angka-angka ini menunjukkan bahwa Maluku Utara sedang bergerak cepat dalam peta ekonomi nasional. (BPS Maluku Utara)
Namun, di balik angka yang tinggi itu, ada pertanyaan yang tidak boleh diabaikan: apakah pertumbuhan tersebut telah benar-benar sampai ke kehidupan masyarakat? Apakah denyut ekonomi yang besar itu sudah terasa di pulau-pulau kecil, di pasar rakyat, di perahu nelayan, di kebun petani, dan di rumah-rumah sederhana masyarakat pesisir? Pertanyaan ini penting karena pertumbuhan ekonomi tidak selalu berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan. Dalam beberapa pemberitaan, capaian pertumbuhan sekitar 34 persen di Maluku Utara disebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan pembangunan, salah satunya karena konektivitas yang belum berkelanjutan. (Antara News Ambon)
Konektivitas dalam konteks Maluku Utara tidak bisa hanya dibaca sebagai pembangunan jalan, jembatan, dermaga, atau pelabuhan. Konektivitas harus dipahami sebagai jalan hidup masyarakat. Ia bukan sekadar garis yang menghubungkan satu titik dengan titik lain di atas peta, melainkan jembatan yang menghubungkan manusia dengan kesempatan. Ia memperpendek jarak antara nelayan dan pasar, antara anak-anak pulau dan sekolah, antara keluarga pesisir dan layanan kesehatan, antara hasil bumi dan pusat perdagangan.
Karena itu, pembangunan konektivitas perlu dilihat dengan lebih hati-hati dan lebih manusiawi. Kita tidak cukup berhenti pada panjang jalan yang dibangun, megahnya pelabuhan yang direncanakan, atau besarnya anggaran yang disiapkan. Yang lebih penting adalah sejauh mana infrastruktur itu mampu mendekatkan masyarakat dengan sumber-sumber penghidupan. Jalan, kapal, pelabuhan, dan dermaga seharusnya tidak hanya menjadi jalur bergeraknya barang dan industri, tetapi juga menjadi harapan bagi nelayan yang ingin menjual ikan dengan harga layak, bagi pedagang kecil yang ingin memperluas pasar, dan bagi masyarakat pulau yang ingin hidup lebih mudah.
Di sinilah tantangan konektivitas inklusif menjadi sangat penting. Jika pembangunan lebih cepat menghubungkan kawasan industri, sementara sentra perikanan, pelabuhan rakyat, pasar tradisional, dan pulau-pulau kecil masih menunggu giliran, maka pertumbuhan ekonomi berisiko terasa jauh dari denyut kehidupan masyarakat. Angka ekonomi boleh tampak tinggi, tetapi kesejahteraan hanya akan benar-benar bermakna ketika ia sampai ke dermaga kecil, perahu nelayan, pasar rakyat, dan rumah-rumah sederhana di pelosok kepulauan.
Maluku Utara adalah provinsi kepulauan. Karena itu, masa depan ekonominya tidak bisa hanya dibayangkan dari daratan dan kawasan industri. Laut adalah ruang hidup masyarakat. Laut adalah jalan, halaman, dapur, sekaligus sumber penghidupan. Data BPS menunjukkan produksi perikanan tangkap laut Maluku Utara pada 2022 mencapai 356.982 ton dengan nilai sekitar Rp7,78 triliun. Beberapa daerah memiliki potensi besar, seperti Halmahera Selatan 58.399 ton, Kota Ternate 48.234 ton, Halmahera Utara 40.286 ton, Halmahera Tengah 39.757 ton, dan Tidore Kepulauan 37.670 ton. (BPS Maluku Utara)
Data tersebut memperlihatkan bahwa perikanan bukan sektor pinggiran. Ia adalah kekuatan ekonomi rakyat yang sangat nyata. Sayangnya, potensi besar ini tidak akan tumbuh optimal bila konektivitas laut masih lemah. Ikan yang melimpah tidak otomatis menjadi kesejahteraan bila nelayan kesulitan membawa hasil tangkapan ke pasar. Produksi tinggi tidak otomatis menaikkan pendapatan bila rantai dingin, kapal pengangkut, pelabuhan rakyat, dan jadwal pelayaran belum tertata baik. Di banyak wilayah kepulauan, persoalan ekonomi sering kali bukan karena masyarakat tidak bekerja, tetapi karena hasil kerja mereka sulit bergerak menuju pasar.
Maka, orientasi konektivitas Maluku Utara perlu diperluas dari konektivitas industri menuju konektivitas maritim-inklusif. Pembangunan jalan tetap penting, tetapi transportasi laut harus menjadi tulang punggung ekonomi kepulauan. Pelabuhan rakyat, dermaga kecil, kapal logistik, cold storage, akses pasar ikan, dan rute pelayaran reguler harus dipandang sebagai infrastruktur ekonomi, bukan sekadar fasilitas transportasi. Dari sanalah ekonomi rakyat dapat bergerak lebih hidup.
Ternate, misalnya, dapat diperkuat sebagai simpul perdagangan, jasa, pendidikan, dan distribusi regional. Konektivitas dari Ternate menuju wilayah-wilayah produksi, sentra perikanan, pulau-pulau kecil, hingga kawasan pertumbuhan baru perlu dirancang secara lebih seimbang. Jalur laut yang efisien akan membuat mobilitas pekerja, barang, hasil laut, dan kebutuhan masyarakat menjadi lebih cepat dan lebih murah. Dengan begitu, konektivitas tidak hanya mengalirkan hasil industri, tetapi juga menghidupkan ekonomi masyarakat.
Memang, Gini Ratio Maluku Utara menunjukkan perbaikan. Pada September 2025, tingkat ketimpangan pengeluaran tercatat sebesar 0,275, turun dari 0,299 pada Maret 2025. Namun, angka ini tidak boleh membuat kita cepat puas. Menurunnya ketimpangan pengeluaran belum tentu berarti ketimpangan akses telah selesai. Masyarakat masih dapat mengalami ketimpangan dalam akses jalan, pelabuhan, transportasi laut, pasar, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. (BPS Maluku Utara)
Akhirnya, tantangan Maluku Utara bukan hanya menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, tetapi memastikan pertumbuhan itu memiliki jalan pulang kepada masyarakat. Konektivitas inklusif harus menjadi cara untuk menjahit pulau-pulau, menghidupkan sentra perikanan, memperkuat perdagangan antarpulau, dan membuka ruang ekonomi bagi masyarakat kecil.
Jika konektivitas hanya mempercepat arus industri, maka yang tumbuh adalah ekonomi sektoral. Tetapi jika konektivitas menghubungkan laut, pasar, nelayan, petani, UMKM, sekolah, rumah sakit, dan pelabuhan rakyat, maka yang tumbuh adalah ekonomi daerah. Maluku Utara tidak hanya membutuhkan infrastruktur yang megah, tetapi infrastruktur yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan harapan.
