POSTTIMUR.COM, TERNATE- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mei Bergerak menggelar aksi unjuk rasa di Kota Ternate, Senin (4/5/2026). Aksi tersebut menjadi momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) sekaligus Hari Pendidikan Nasional, dengan membawa berbagai tuntutan yang menyoroti persoalan lokal hingga nasional.
Dalam aksinya, massa secara khusus mengkritik kebijakan Pemerintah Kota Ternate terkait relokasi pedagang di kawasan Pasar Higienis Gamalama. Mereka menilai kebijakan tersebut dilakukan tanpa penyediaan tempat pengganti yang layak bagi para pedagang kecil.
Koordinator aksi, Asrun M. Jen Dosu, menyampaikan bahwa peringatan dua momentum besar ini dimanfaatkan untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai belum terselesaikan, terutama terkait penataan pasar di Ternate.
Menurut Asrun, pihaknya telah melakukan investigasi serta pendampingan terhadap para pedagang, termasuk di kawasan Barito. Dari hasil temuan tersebut, aliansi menilai kebijakan relokasi tidak berpihak pada masyarakat kecil.
“Beberapa waktu lalu kami menemukan pedagang, terutama ibu-ibu, direlokasi ke wilayah permukiman di Kelurahan Makassar Timur tanpa fasilitas yang layak. Ini jelas menjadi persoalan serius,” ujar Asrun dalam orasinya.
Ia juga menyoroti minimnya sosialisasi dari pemerintah terkait kebijakan tersebut, meskipun merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang larangan berjualan di badan jalan. Menurutnya, pemerintah seharusnya memastikan kesiapan fasilitas sebelum melakukan penertiban.
Tak hanya itu, mahasiswa turut mengkritik kondisi penataan pasar yang dinilai masih semrawut. Mereka menilai belum adanya pengelompokan jenis dagangan secara teratur menjadi penyebab utama ketidaktertiban di dalam pasar.
Persoalan pengelolaan sampah juga menjadi sorotan. Massa aksi menilai keberadaan tempat pembuangan sampah di tengah area jualan justru mengganggu aktivitas pedagang, meskipun para pedagang telah membayar retribusi kebersihan.
“Seharusnya yang direlokasi itu tempat pembuangan sampah sementara, bukan pedagang. Ini yang menjadi problem utama di pasar,” tegas Asrun.
Selain isu lokal, Aliansi Mei Bergerak juga mengangkat persoalan nasional terkait buruh. Mereka menekankan pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta mendesak perusahaan untuk lebih memperhatikan kesejahteraan pekerja, termasuk menjamin hak berserikat.
Di sektor pendidikan, mahasiswa turut menyoroti kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh. Mereka mengingatkan potensi beban anggaran terhadap sektor pendidikan dan kesehatan jika program tersebut tidak dirancang secara matang.
Aliansi mendorong agar anggaran pendidikan difokuskan pada kebutuhan mendasar, seperti pemberian beasiswa, pembiayaan sekolah, serta dukungan bagi lembaga pendidikan swasta.
Asrun menegaskan, aksi tersebut merupakan bentuk tekanan moral agar pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Aksi ini adalah bentuk respons kami terhadap berbagai persoalan, baik di tingkat lokal maupun nasional, yang harus segera dibenahi,” pungkasnya. (*)
