POSTTIMUR.COM, TERNATE – Forum Dosen Universitas Khairun (Unkhair) melakukan audiensi dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Utara untuk membahas sejumlah persoalan strategis yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), pembangunan daerah, kemandirian pangan, pendidikan, hingga pengelolaan potensi ekonomi daerah. Rabu (13/8/2026).
Audiensi tersebut menjadi ruang dialog antara kalangan akademisi dan kepolisian untuk mendorong pembangunan Maluku Utara yang lebih partisipatif, mandiri, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah penguatan kamtibmas di Maluku Utara. Kondisi keamanan dan ketertiban dinilai menjadi fondasi penting dalam memastikan seluruh proses pembangunan dan aktivitas ekonomi berjalan secara kondusif.
Selain persoalan kamtibmas, Forum Dosen juga membahas program kemandirian pangan yang dilakukan Polda Maluku Utara dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Pendekatan tersebut dinilai penting agar program ketahanan pangan tidak hanya bersifat bantuan, tetapi mampu menciptakan kemandirian dan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat.
Dalam audiensi itu, Kapolda Maluku Utara juga menyoroti pentingnya program beasiswa bagi anak-anak Maluku Utara. Menurutnya, program tersebut perlu diperkuat dan bahkan didorong menjadi kewajiban bagi perusahaan berskala industri, khususnya perusahaan pertambangan yang beroperasi di Maluku Utara.
Gagasan tersebut dinilai strategis karena kehadiran perusahaan di daerah tidak hanya diukur dari investasi dan kontribusi ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana perusahaan memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal.
“Program beasiswa bagi anak-anak Maluku Utara harus diwajibkan kepada seluruh perusahaan berskala industri, terutama perusahaan pertambangan yang ada di Maluku Utara,” demikian poin yang disampaikan Kapolda dalam audiensi tersebut.
Pembahasan lainnya datang dari Dr. Azis Hasyim, yang menyoroti persoalan kendaraan bermotor dengan pelat nomor di luar kode daerah Maluku Utara. Ia mendorong adanya langkah pemerintah provinsi dalam mengoptimalkan penarikan pajak kendaraan sekaligus mendorong kendaraan milik masyarakat maupun perusahaan yang beroperasi di Maluku Utara untuk melakukan mutasi menjadi pelat nomor daerah.
Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk memperkuat potensi penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor serta memastikan kendaraan yang digunakan dalam aktivitas ekonomi di Maluku Utara memberikan kontribusi fiskal bagi daerah.
Forum juga membahas pengembangan budidaya perikanan sebagai salah satu sektor potensial Maluku Utara. Pengembangan sektor ini diharapkan tidak berhenti pada kegiatan budidaya, tetapi diarahkan menuju sistem produksi yang lebih mandiri.
Salah satu gagasan yang mengemuka adalah kebutuhan agar bibit dan pakan ikan dapat diproduksi secara mandiri oleh masyarakat perikanan Maluku Utara. Dengan demikian, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
Gagasan tersebut menjadi penting mengingat Maluku Utara merupakan wilayah kepulauan dengan potensi sumber daya perikanan yang besar. Penguatan sektor perikanan berbasis masyarakat dinilai dapat menjadi bagian dari strategi diversifikasi ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Audiensi tersebut diikuti dan diisi oleh sejumlah akademisi, yakni Dr. Azis Hasyim, Nurdin I. Muhammad, Dr. Tharim Imam, Nonce Hasan, Dr. Faisal Malik, Dr. Amar Ome selaku Ketua Forum Dosen Unkhair, serta Dr. Norkholis Wahidin dari bidang perikanan.
Melalui pertemuan tersebut, Forum Dosen berharap komunikasi antara akademisi, kepolisian, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat terus diperkuat. Kolaborasi lintas sektor dinilai diperlukan agar berbagai persoalan pembangunan Maluku Utara tidak hanya dibahas secara sektoral, tetapi dapat melahirkan kebijakan yang lebih terintegrasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Audiensi ini sekaligus menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam memberikan gagasan, kritik konstruktif, serta rekomendasi kebijakan bagi pembangunan daerah, terutama dalam menghadapi tantangan keamanan, ketahanan pangan, pendidikan, fiskal daerah, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. (*)
