POSTTIMUR.COM, TERNATE — Di tengah gemerlap pertumbuhan ekonomi yang ditopang investasi dan hilirisasi industri pertambangan, Maluku Utara justru menghadapi persoalan serius di sisi lain: tekanan inflasi yang menempatkan provinsi ini sebagai daerah dengan tingkat inflasi tertinggi secara nasional.
Kondisi tersebut menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum otomatis berarti meningkatnya daya beli dan kesejahteraan masyarakat apabila harga kebutuhan pokok terus mengalami tekanan.
Dalam struktur inflasi Maluku Utara, Kota Ternate menjadi salah satu wilayah yang memiliki peran penting. Sebagai pusat perdagangan, jasa, konsumsi dan distribusi barang di Maluku Utara, pergerakan harga di Ternate sangat dipengaruhi oleh kelancaran pasokan dari luar daerah.
Ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar wilayah, panjangnya rantai distribusi, biaya transportasi laut serta karakter geografis kepulauan membuat harga komoditas di Ternate relatif rentan terhadap berbagai gangguan pasokan.
Ketika harga di daerah produsen meningkat atau distribusi mengalami hambatan, dampaknya dengan cepat dirasakan masyarakat Ternate. Komoditas seperti beras, cabai, bawang, minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya menjadi indikator yang langsung bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Fenomena ini sekaligus memperlihatkan ironi pembangunan Maluku Utara. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi daerah mencatat angka yang sangat tinggi akibat ekspansi industri pengolahan mineral. Namun di sisi lain, masyarakat masih harus menghadapi persoalan klasik berupa mahalnya kebutuhan pokok dan tingginya biaya distribusi.
ISEI: Inflasi Harus Jadi Alarm Pemerintah
Merespons kondisi tersebut, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kota Ternate menilai tingginya inflasi harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
ISEI menilai persoalan inflasi tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan statistik ekonomi, tetapi harus dibaca sebagai persoalan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
Terlebih bagi pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan gubernur yang baru dilantik, persoalan pengendalian harga menjadi salah satu tantangan penting dalam membangun ekonomi yang tidak hanya tumbuh tinggi, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Masyarakat, kata ISEI, membutuhkan lebih dari sekadar angka pertumbuhan ekonomi. Mereka membutuhkan harga beras yang terjangkau, cabai yang tidak melonjak, minyak goreng yang tersedia dan kebutuhan pokok yang dapat dibeli dengan pendapatan yang mereka miliki.
Dengan demikian, stabilitas harga kebutuhan dasar harus ditempatkan sebagai salah satu agenda prioritas pemerintah daerah.
Akademisi Unkhair Soroti Ketergantungan Pasokan
Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun (Unkhair), Musdar Muhammad, SE., ME, menilai tingginya kontribusi Kota Ternate terhadap dinamika inflasi tidak dapat dilepaskan dari ketergantungan daerah terhadap pasokan pangan dari luar wilayah.
Menurutnya, Ternate merupakan episentrum konsumsi, tetapi kemampuan produksi pangan lokal masih relatif terbatas.
“Kota Ternate adalah episentrum konsumsi, namun produksi pangan lokal kita relatif sangat rendah. Dampaknya, ketika terjadi disrupsi rantai pasok atau peningkatan harga dari daerah produsen seperti Sulawesi Selatan atau Jawa Timur, Ternate langsung merasakan imbas besarnya secara berantai,” ujar Musdar.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada capaian investasi dan hilirisasi pertambangan di wilayah Halmahera, tetapi juga memperhatikan sektor pangan dan biaya logistik yang langsung memengaruhi masyarakat.
“Gubernur baru tidak boleh hanya terlena dengan capaian megah investasi tambang di Halmahera, tetapi harus memprioritaskan keterjangkauan harga pangan warga lewat pembenahan rantai pasok maritim lokal serta insentif logistik yang memadai,” tegasnya.
Menurut Musdar, penguatan konektivitas antarwilayah harus berjalan beriringan dengan pembangunan basis produksi pangan lokal. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap daerah produsen di luar Maluku Utara membuat struktur harga daerah menjadi sangat rentan terhadap gejolak eksternal.
ISEI Dorong TPID Tidak Sekadar Seremonial
Sementara itu, Ibrahim Yakub, SE., ME, akademisi Unkhair sekaligus Sekretaris Bidang Ekonomi Desentralisasi dan Fiskal ISEI Ternate, menyoroti pentingnya efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam mengendalikan inflasi.
Ia menilai pemerintah daerah sebenarnya memiliki ruang intervensi melalui kebijakan anggaran untuk meredam gejolak harga.
“Dalam perspektif ekonomi desentralisasi dan fiskal, pemerintah daerah memiliki ruang anggaran yang sebenarnya dapat diintervensi untuk menjaga stabilitas harga,” kata Ibrahim.
Namun, ia mengingatkan agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tidak berhenti pada rapat koordinasi dan kegiatan seremonial.
“TPID Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate tidak bisa lagi bekerja dengan pola ‘bisnis seperti biasa’ atau sekadar seremonial rapat koordinasi rutin di hotel,” tegasnya.
Menurut Ibrahim, pengendalian inflasi membutuhkan intervensi yang konkret dan terukur, mulai dari operasi pasar murah, subsidi ongkos angkut komoditas pangan hingga kerja sama pasokan dengan daerah produsen.
“Harus ada alokasi anggaran fiskal yang konkret untuk operasi pasar murah secara berkala, subsidi ongkos angkut komoditas pangan, serta eksekusi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) yang nyata dengan provinsi-provinsi produsen,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan APBD harus mampu merespons perubahan harga di pasar. Jika kebijakan fiskal tidak responsif terhadap tekanan inflasi, maka masyarakat berpotensi terus menjadi pihak yang paling dirugikan.
“Jika alokasi APBD tidak responsif terhadap pergerakan inflasi, maka daya beli masyarakat akan terus tergerus,” tandasnya.
Tiga Agenda Mendesak
Berdasarkan pandangan ISEI dan akademisi Unkhair, terdapat sejumlah langkah strategis yang perlu segera diperkuat pemerintah provinsi maupun pemerintah kota.
Pertama, mengubah pola kerja TPID. Pengendalian inflasi harus bergerak dari sekadar koordinasi menuju intervensi nyata yang terukur berdasarkan perkembangan harga komoditas di pasar.
Kedua, memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Pemerintah perlu membangun hubungan pasokan langsung dengan daerah produsen sehingga stok pangan lebih terjamin dan rantai distribusi dapat dipangkas.
Ketiga, memperkuat produksi pangan lokal sekaligus membenahi logistik maritim. Ketahanan pangan tidak akan tercapai apabila daerah terus bergantung pada pasokan dari luar wilayah. Karena itu, peningkatan produksi lokal harus berjalan bersamaan dengan efisiensi distribusi antarpulau.
Pada akhirnya, tingginya inflasi menjadi ujian bagi arah pembangunan Maluku Utara. Pertumbuhan ekonomi yang spektakuler akan kehilangan maknanya apabila tidak mampu menjaga daya beli masyarakat. (*)
