Berita

Revitalisasi SD Negeri 37 Halsel Disorot, Papan Informasi Proyek Tak Terpasang

Oleh Riski Mansur - 25 Sep 2026 WIT

POSTTIMUR.COM, HALSEL — Pelaksanaan proyek Revitalisasi SD Negeri 37 Kabupaten Halmahera Selatan menjadi sorotan publik. Proyek yang dilaksanakan melalui mekanisme swakelola tersebut tengah berjalan, namun hingga Jumat (25/9/2026), papan informasi proyek belum terlihat terpasang di lokasi kegiatan.

Padahal, papan informasi menjadi salah satu sarana penting untuk memastikan keterbukaan informasi kepada masyarakat, khususnya terkait penggunaan anggaran negara dalam suatu pekerjaan pembangunan.

Berdasarkan pantauan media di lapangan, pekerjaan fisik revitalisasi gedung sekolah sedang berlangsung. Namun, tidak ditemukan papan informasi yang memuat identitas kegiatan, nilai dan sumber anggaran, dasar pelaksanaan, susunan panitia pelaksana, jadwal pekerjaan, maupun saluran pengaduan masyarakat.

Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi pelaksanaan proyek, mengingat masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi mengenai penggunaan anggaran publik.

Sejumlah ketentuan mengenai keterbukaan dan pelaksanaan pengadaan pemerintah, antara lain UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta ketentuan pengadaan pemerintah dan petunjuk teknis revitalisasi satuan pendidikan, menekankan pentingnya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.

Dalam pelaksanaan revitalisasi satuan pendidikan melalui mekanisme swakelola dan P2SP (Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan), informasi kegiatan pada prinsipnya perlu dapat diketahui dan dipantau oleh masyarakat.

Papan informasi setidaknya diharapkan memuat nama kegiatan, sumber dan nilai anggaran, dasar pelaksanaan atau SK pembentukan P2SP, nama ketua dan anggota panitia, waktu pelaksanaan, serta jalur pengaduan masyarakat.

Namun, berdasarkan pantauan di lokasi, informasi tersebut belum terlihat dipasang pada area pekerjaan Revitalisasi SD Negeri 37 Halmahera Selatan.

Masyarakat menilai mekanisme swakelola semestinya tidak menjadi alasan untuk mengurangi keterbukaan informasi. Sebaliknya, keterlibatan masyarakat dalam swakelola seharusnya membuka ruang pengawasan terhadap proses pembangunan.

Tanpa adanya informasi yang jelas di lokasi, wali murid, tokoh masyarakat, maupun warga sekitar dinilai kesulitan mengetahui besaran anggaran, pihak yang bertanggung jawab, waktu pelaksanaan, serta spesifikasi pekerjaan yang sedang dilakukan.

“Swakelola tetap menggunakan uang negara. Masyarakat berhak tahu berapa dananya, siapa yang bertanggung jawab, hingga kapan selesai. Tanpa papan, siapa yang bisa menjamin dana dikelola benar?” ujar salah satu warga.

Sementara itu, Kepala SD Negeri 37 Halmahera Selatan, Sarbanun Usman, telah dikonfirmasi oleh media untuk meminta penjelasan terkait pelaksanaan revitalisasi dan tidak adanya papan informasi proyek di lokasi.

Namun, hingga berita ini ditayangkan, yang bersangkutan belum memberikan respons kepada media.

Media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak sekolah maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan proyek tersebut.

Reporter: Aziz

Back To Top