TERNATE, POSTTIMUR.COM — Dewan Perjuangan Rakyat Moti (DPRM) menegaskan bahwa aksi demonstrasi yang digelar di Kantor Wali Kota Ternate dan Kantor DPRD Kota Ternate merupakan gerakan murni untuk kepentingan masyarakat Moti, bukan titipan, pesanan, maupun kepentingan politik anggota DPRD Kota Ternate atau pihak tertentu.
Penegasan ini disampaikan menyusul munculnya anggapan bahwa aksi DPRM berkaitan dengan kepentingan atau konflik internal di tubuh DPRD Kota Ternate.
DPRM menyatakan tidak memiliki kepentingan untuk masuk dalam dinamika internal maupun pertarungan kepentingan antaranggota DPRD.
Koordinator Lapangan DPRM, Rahman Daud, menegaskan bahwa sasaran aksi mereka sangat jelas, yakni memperjuangkan kepentingan masyarakat Moti sebagai konstituen dan meminta kejelasan terkait pelaksanaan reses yang menjadi sorotan.
“Kami tidak datang membawa kepentingan siapa-siapa. Tidak ada anggota DPRD yang menggerakkan kami. Tidak ada oknum yang membiayai gerakan ini. Kami berdiri karena ada persoalan yang menyangkut masyarakat Moti,” tegas Rahman.
Menurutnya, terlalu sederhana jika kritik masyarakat Moti terhadap pelaksanaan reses kemudian ditarik menjadi persoalan kepentingan politik pihak tertentu.
“Jangan alihkan substansi perjuangan kami dengan tudingan bahwa ini kepentingan oknum. Kalau ada yang menganggap demikian, silakan buktikan. Kami siap mempertanggungjawabkan gerakan ini,” ujarnya.
Sasaran Tuntutan Jelas
DPRM menegaskan bahwa tuntutan mereka tidak diarahkan untuk menjatuhkan individu tertentu.
Mereka meminta agar pelaksanaan reses yang sebelumnya diagendakan di Moti namun berlangsung di Toboko dapat dijelaskan secara terbuka, termasuk mengenai peserta, aspirasi yang dihimpun, dokumentasi dan laporan hasil kegiatan.
Selain itu, DPRM juga telah menyerahkan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD Kota Ternate untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
DPRM juga menyerahkan pengaduan kepada Pemerintah Kota Ternate terkait keterlibatan aparatur kelurahan yang disebut dalam rangkaian persoalan tersebut.
“Sasaran kami jelas: transparansi, klarifikasi dan pertanggungjawaban. Bukan mencari siapa yang harus kami jatuhkan,” kata Rahman.
“Moti Punya Kepentingan, Bukan Titipan”
DPRM menilai masyarakat Moti memiliki persoalan dan kepentingan sendiri yang layak diperjuangkan tanpa harus ditunggangi kepentingan politik siapa pun.
Karena itu, DPRM meminta seluruh pihak tidak menggeser substansi aksi dengan membangun narasi seolah-olah gerakan tersebut merupakan kepentingan anggota DPRD tertentu atau oknum siapapun.
“Kami tegaskan sekali lagi: ini gerakan masyarakat Moti. Bukan gerakan Nurjaya Ibrahim, bukan gerakan Amin Subuh, bukan gerakan Ridwan AR, bukan gerakan Naila Ibrahim, bukan gerakan Irawati Nurman, bukan gerakan Najib Thalib, dan bukan gerakan siapa pun di DPRD atau oknum manapun,” tegas Rahman.
Ia mengatakan DPRM siap membuka ruang untuk membuktikan bahwa aksi tersebut berdiri atas kepentingan masyarakat Moti.
“Kalau ada yang menuduh aksi ini titipan, silakan buktikan. Kami justru siap membuka prosesnya. Yang kami bawa adalah aspirasi masyarakat Moti,” ujarnya.
DPRM menegaskan akan terus mengawal pengaduan dan tuntutan tersebut melalui jalur yang tersedia.
“Kami tidak sedang mencari panggung. Kami sedang memastikan suara masyarakat Moti tidak hilang di balik kepentingan politik siapa pun. Moti punya kepentingan sendiri, Moti punya suara sendiri, dan suara itu yang kami kawal,” pungkas Rahman. (*)
