Daerah

AMDAL Belum Terbit, DPRD Haltim Desak Proyek PT FHT Disetop

Oleh Julfian Wahab - 20 Nov 2026 WIT

HALTIM, POSTTIMUR.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Timur, Idrus E. Maneke, meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menghentikan sementara proyek penambahan kawasan PT Feni Halmahera Timur (FHT). Desakan itu menyusul dugaan aktivitas konstruksi perusahaan belum didukung dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang ditetapkan.

Idrus mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima DPRD, proses AMDAL untuk perluasan kawasan tersebut masih berada pada tahap pembahasan dan konsultasi publik. Namun, dokumen itu belum memperoleh penetapan resmi.

“Ternyata proses AMDAL untuk penambahan kawasan yang saat ini sedang dibangun memang sudah dibahas, tetapi belum ditetapkan. PT Feni Halmahera Timur nakal juga, seharusnya mereka menunggu sampai ada pengesahan atau penetapan AMDAL itu,” ujar Idrus kepada wartawan.

Menurut dia, pembangunan yang tetap berjalan sebelum adanya penetapan dokumen lingkungan tersebut perlu dipersoalkan. Apalagi, lokasi proyek berada di dekat permukiman warga dan fasilitas pendidikan.

Persoalan itu juga menjadi salah satu tuntutan Aliansi Pemuda Buli. Aktivitas pembangunan perusahaan dikeluhkan karena dampaknya mulai dirasakan masyarakat di sekitar kawasan proyek.

“Ini keliru dari pihak Feni. Masa AMDAL belum selesai sudah membangun? Ini jelas bertentangan dengan ketentuan. Oleh karena itu, kami mendesak PT Feni menahan diri dan menghentikan sementara pembangunan sambil menunggu penetapan AMDAL,” katanya.

Idrus juga meminta instansi teknis Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur segera melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek. Ia menilai penghentian sementara diperlukan untuk memastikan aktivitas pembangunan tidak menimbulkan dampak lebih luas sebelum persoalan dokumen lingkungan diselesaikan.

Ia menyebut, aktivitas pembangunan tersebut mulai dikeluhkan pihak sekolah, khususnya siswa SMP Satu Atap (Satap) yang berada tidak jauh dari lokasi proyek.

“Pemerintah daerah melalui instansi teknis harus meninjau langsung dan menghentikan aktivitasnya sambil menunggu proses AMDAL disetujui. Sudah dikeluhkan bahwa siswa SLTP Satu Atap (Satap) mulai merasakan dampak dari aktivitas pembangunan Feni karena lokasinya yang dekat dengan fasilitas sekolah,” ujar Idrus.(Red)

Back To Top