EKONOMI POLITIK SEBAGAI AKAR MASALAH DI PAPUA
Muhammad Yamin Rumbrawer
Ekonomi politik adalah cabang ilmu yang mempelajari interaksi antara kegiatan ekonomi, politik, dan sosial dalam suatu masyarakat. Secara khusus, ekonomi politik mempelajari bagaimana kebijakan ekonomi dibuat, diimplementasikan, dan dampaknya terhadap distribusi kekayaan, kekuasaan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam analisis ekonomi politik, aspek-aspek politik seperti kekuasaan, kebijakan publik, ideologi, dan lembaga politik dihubungkan dengan fenomena ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Tujuan utama dari studi ekonomi politik adalah untuk memahami dinamika kekuasaan dan distribusi sumber daya dalam masyarakat serta dampaknya terhadap kebijakan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Akar masalah di Papua adalah berbagai masalah akonomi dan politik. Oleh karena itu, solusi paling tepat adalah dialog antara semua pemangku kepentingan untuk mencari jalan penyelesaian kedua masalah tersebut. Aksi kekerasan yang terus terjadi di Papua menyebabkan provinsi tersebut semakin terpuruk. Akar masalah Pengelolaan Sumber Daya Alam, Papua kaya akan sumber daya alam, terutama tambang dan kehutanan. Namun, pengelolaan sumber daya ini sering kali dipertanyakan karena adanya praktik eksploitasi yang merugikan masyarakat setempat dan menyebabkan degradasi lingkungan. Ketidakadilan dalam distribusi keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam juga memicu konflik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat. Ekonomi politik di Papua memiliki peran yang signifikan sebagai akar masalah yang meliputi berbagai isu kompleks di wilayah tersebut.
Adapun faktor penyebab di mana ekonomi politik menjadi akar masalah di Papua yaitu ketimpangan ekonomi, Meskipun Papua memiliki potensi ekonomi yang besar, sebagian besar penduduknya masih hidup dalam kemiskinan. Ketimpangan ekonomi yang signifikan antara kelompok etnis, wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara Papua dan Indonesia bagian lainnya, menciptakan ketegangan sosial dan politik. Korupsi dan ketidakadilan ini menjadi praktik korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam dan alokasi dana pembangunan menciptakan ketidakadilan ekonomi dan politik di Papua. Kondisi ini memperburuk ketimpangan ekonomi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi politik.
Konflik Sosial dan ketegangan politik ekonomi politik yang tidak stabil sering kali menjadi pemicu konflik sosial dan ketegangan politik di Papua. Ketidakpuasan terhadap distribusi kekayaan dan kekuasaan dapat memicu protes, unjuk rasa, dan bahkan tindakan kekerasan, yang berdampak negatif pada stabilitas politik dan investasi ekonomi.Integrasi politik yang tidak sempurna meskipun Papua secara resmi merupakan bagian dari Indonesia, masih ada ketidakpuasan terhadap integrasi politik wilayah ini ke dalam negara kesatuan. Perbedaan budaya, sejarah, dan kepentingan politik antara Papua dan pemerintah pusat sering kali menjadi sumber ketidakharmonisan politik dan ekonomi.
Memecahkan akar masalah ekonomi politik di Papua memerlukan upaya serius dari pemerintah, masyarakat Papua, dan aktor lainnya untuk meningkatkan transparansi, keadilan, partisipasi, dan pembangunan yang inklusif. Solusi jangka panjang harus mencakup reformasi kebijakan ekonomi, peningkatan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, perlindungan hak asasi manusia, serta pemberdayaan masyarakat lokal.
Ekonomi politik sebagai akar masalah di papua yang bisa menyebabkan ketimpangan ekonomi dalam konteks Papua ketidaksetaraan ekomoni dan ketidakpuasan terhadap kebijakan politik pemerinah pusat menjadi akar masalah yang menyebabkan ketegangan sosial dan politik di wilayah tersebut. Hal ini menciptakan tantangan yang kompleks yang perlu diatasi melalui upaya kolaboratif dan inklusif.