Tidak Ada Partisipasi Publik, RTRW Dinilai Hanya untuk Korporasi

Mahasiswa Gelar Aksi di Depan Gedung DPRD Provinsi Maluku Utara

Daerah272 Dilihat

POSTTIMUR.com, SOFIFI–Sejumlah mahasiswa mengelar aksi menolak pengesahan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada Selasa, 19/12/2023 di Depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara (Pemprov malut).

Aksi dimulai pada pukul 10.00 WIT dari kampus satu Universitas Bumi Hijra (Unibra) hingga di depan kantor DPRD Malut.

Pantauan Posttimur.com dilapangan, Mahasiswa menuntut agar Pemprov Malut memberikan dokumen dan melibatkan partispasi publik dalam revisi RTRW.

Risdian kayang, koordinator aksi saat dimintai keterangan, mengatakan bahwa Revisi RTRW sempat di tunda semenjak dari tahun 2019 ketika covid-19 sedang bergejolak kalah itu.

“Revisi dokumen mulai dari tahun 2019 namun ditunda,tetapi tidak ada pemberitahuan pembahasan lanjutan tiba-tiba dokumen ini akan di sahkan 19 desember 2023”. Terangya pada awak media 19/12/2023.

Kata ia, bahwa Proses pengesahan terselubung ini hanya untuk memenuhi kepentingan korporasi

“Proses perumusan yang terselubung mengindikasikan kalau revisi RTRW adalah pesanan industri atas kepentingan korporat” tegasnya.

Saat awak mendia mendatangi kantor DPRD malut,tampak tak seorang pun angota DPR yang berada di sana.

Foto : Masa Aksi Mahasiswa saat Aksi di Depan Gedung DPRD Provinsi Maluku Utara, Selasa, (19/12)

Sala satu petugas satuan polisi pamong praja (satpol pp) membenarkan bahwa anggota DPRD tidak sedang berada dalam kantor.

“Mereka tidak masuk sudah beberapa waktu belakangan sampai hari ini,entah mungkin kampanye pencalonan diri entah apa saya kurang tau” ungkap petugas tersubut.

Ia menambahkan, akan di adakan rapat paripurna tetapi waktunya belum di tentukan

“Rapat paripurna tentang RTRW memang dalam minggu ini, namun waktunya belum ditentukan dan untuk hari ini belum ada” katanya.

Massa bertahan untuk meminta DPRD untuk datang dan melakukan hearing, namun berujung hingga pembubaran paksa, berupa intimidasi dan represifitas pihak kemanan.

Reporter : Sukriyanto Safar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *