Oleh : Asyudin La Masiha
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya”, demikian Ir. Soekarno Presiden pertama Republik ini menegaskan. ‘Jasa’ dalam ungkapan tersebut dimaknai sebagai sumbangsi yang diberikan kepada bangsa ini baik moril, ataupun materil. Sedangkan frasa ‘menghormati’ tak dipahami sebagai gerakan fisik, penulis memahaminya sebagai memori kolektif yang terinternalisasi kuat dalam kesadaran setiap diri generasi serta mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut tanpa melepas diri dari kontektualisasi zaman.
Tak sedikit bangsa ini melahirkan tokoh heroik, sosok kepahlawanan yang menjadi simbol perlawanan bagi generasi disetiap zaman. Jauh sejak masa kolonialisme portugis hingga Belanda, juga Jepang hingga mencapai puncak momentumnya yakni proklamasi kemerdekaan, talah bermunculan sosok tokoh yang memprakarsai perjuangan, menjadi simbol perlawanan. Baik dari kalangan perempuan seperti Boki Nukila, Laksanama Malahayati, Cut Nyak Mutia, Martha Christina Tiahahu juga Cut Nyak Dien dan masih banyak lagi yang dengan gagah perkasa mengelora dan mengkobarkan api perlawan. Tentunya tak kalah saing dan kalah menarik juga dari kaum lelaki. Hampir pada setiap etape babak sejarah kolonoal di Indonesia selalu bermunculan sosok tokoh yang menggelorakan perlawanan. Dan mungkin abad ke-20 adalah kulminasi moment dalam semua perjuangan. Diantara tokoh-tokohnya adalah salah satu sang Proklamator kemerdekaan yang juga bapak Koperasi pertama Indonesia, Bung Hatta. Namun bukan berarti yang lain dikesampingkan, melainkan penyamatan tersebut dilakukan untuk memfokuskan tulisan ini.
Siapa yang tak mengenal sosok tersebut, tokoh nasional kelahiran Bukittinggi, 12 Agustus 1902 merupakan anak kedua dari pasangan Muhammad Djamil dan Siti Saleha. Memiliki nama dengan gelar lengkap Dr. (H.C). Drs. H. Mohammadt Hatta, Masa pendidikannya dimulai partama kali dengan mengeyam pendidikan pada sekolah formal swasta lalu kemudian berjalan enam bulan ia pindah ke sekolah rakyat dan berhenti sewaktu kelas tiga. Ia lalu melanjutkan studinya dengan masuk ke Europeesche Lagere Scool (ELS) tahun 1913, kemudian melanjutkan pendidikannya di sekolah Meer Uitgebreid Lagere Onderwisj (MULO) pada tahun 1917, lalu pada tahun 1919 ia berangkat ke Batavia melanjutkan studinya di Sekolah Tinggi Dagang Prins Hendrik School dan pada tahun 1921 ia ke Belanda melanjutkan studinya dengan belajar ilmu perdagangan dan bisnis di Nederland Handelshogenschool di Rotterdam.
Dalam masa-masa pergolakan dan dinamika kemerdekaan, ia terlibat aktif semenjak melanjutkan studinya di Belanda. Ia melibatkan dirinya dalam organisasi sosial yakni Indische Vereeniging, kemudian pada tahun 1924 beralih nama menjadi Perhimpunan Indonesia yang belakangan menjadi salah satu organissi politik karena pengaruh tiga tokoh besar lainnya yakni Ki Hadjar Dewantara, Cipto Mangunkusumo dan juga Douwes Dakker atau yang lebih dikenal dengan tokoh “Tiga Serangkai”. Bung Hatta juga terlibat mengasuh disalah satu majalah bernama Hindia Putera pada tahun 1923 dengan menjabat bendahara yang belakangan berganti nama menjadi Indonesia Merdeka.
Bung Hatta menjadi salah satu tokoh yang memimpin organisasi Perhimpunan Indonesia pada tahuhn 1926 yang menjadikan dirinya terlambat menyelesaikan studinya. Selaku seorang pemimpin organisasi, tentunya keintelektualan dirinya tidak lagi diragukan bahkan ia pernah terlibat dalam sidang Liga Anti Imprealisme, Penindasan Kolonial dan untuk Kemerdekaan Nasional yang di laksanakan di Frankfrut pada tahun 1927 yang menjadi titik awal ketidakpercayaan Bung Hatta pada Komunis. Ia tak kalah saing dengan tokoh-tokoh pergerakan lainnya dalam menggelorakan kemerdekaan bagi Bangsa Indonesia, keterlibatannya dalam aktivitas politik mengakibatkan dirinya harus ditangkap bersama dengan Ali Sastroamidjojo, Nazir Datuk Pamantuk dan Abdulmajid Djojoadiningrat oleh penguasa Belanda dengan tuduhan terlibat dalam partai terlarang karena dikait-kaitkan dengan sosok Semaun yang beraliran Komunis dalam peristiwa pemberontakan PKI padea tahun 1926-1927 dan mendapatkan hukuman tiga tahun penjara di Rotterdam. Memang tak bisa dipungkiri antara kedekatan Bung Hatta dan Semaun, keduanya pernah terlibat dalam suatu perjanjian yang dikenal dengan “Konvesi Semaun-Hatta” pada tahun 1926.
Tak cukup untuk memuat jejak hayat, perlawanan dan perjuangan Bung Hatta dalam tulisan ini, dilain sisi telah banyak karya yang menuliskan kebesaran beliau. Pada prinsipnya beliau merupakan sosok yang tak pernah absen dalam pergolakan dan perjuangan kemerdekaan bangsa ini, bahkan tak jarang dalam setiap aktivitas politiknya mengakibatkan dirinya harus di buang juga dipenjara sebagai upaya kolonial mengasingkan dirinya dalam dinamika perjuangan. Digul dan Banda Naira adalah saksi dari perjuangannya demi tercapainya kemerdekaan. Fisik dapat dipenjara, namun pikiran dan semangat akan selalu bebas menembus batas. Baginya, jika pengasingan adalah penjara bagi badan maka ia menjadi sekolah mendidik pikiran. Tak salah, sebab nampak jelas bagaimana dirinya menghadapi situasi pengasingan dengan membawa buku yang nantinya akan ia baca. Di Boven Digul, ia membawa 16 peti koper yang kesemuanya berisikan buku, dalam kata-katanya; Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku merasa bebas.
Mengenang kembali Bung Hatta rasa tak lengkap jika belum mengurai esensi pemikirannya terkait dengan Demokrasi dan Ekonomi. Selaku orang yang menempuh pendidikan di Eropa, tentunya kontamisasi dan pergolakan pemikiran sangatlah dasyat. Sosok sekaliber dirinya, tentu melahap dan menyerap banyak literatur, diantarantya literatur Barat tempat dimana ia berstudi bahkan juga aliran-aliran pemikiran-idelogi khususnya ideologi Sosialisme dan juga Marxisme hingga Demokrasi Barat. Pertanyaanya apakah Hatta menolak atau menerima Demokrasi Barat?
Menurut Zulfikri Suleman, Hatta adalah sosok penganut Demokrasi Barat yang beraliran Sosialis atau Sosialisme Demokrasi yang berkembang di Jerman dan juga Inggris serta negara-negara Skandanavia sejak akhir Perang Dunia Satu. Namun ia sendiri menolak demokrasi yang mementingkan individualisme, karena baginya dalam perkembangan masyarakat yang demikian, kaum pemodallah yang akan memanfaatkan demokrasi demikian. Dan itu sangat potensial menghidupkan kapitalisme karena tidak ada yang mengimbanginya.
Sebagaimana William Ebenstein dan Edwin Fogelman menyebut demokrasi politik dalam pengertian “pementingan individu” dalam kehidupan politik, maka keberadaan negara dan kelompok-kelompok lainnya adalah semata-mata untuk melayani kepentingan individu-individu. Walapu konsepsi demikian menganulir yang namanya persaingan, namun tentu keberadaanya harus berada pada kepatuhan akan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam pandangan Bung Hatta, keberadaan dari demokrasi ialah melindungi hak-hak individu jika tak demikian maka yang terjadi ada penghisap antara yang satu dengan yang lain (yang kuat menghisap yang lemah).
Sedangkan paham sosialisme Bung Hatta sendiri berangkat dari kolektivisme Indonesia yakni gotong royong dan asas kekeluargaan. Selain itu, Hatta juga meminjam konsep dari paham Sosialisme Barat yang bagi dirinya sosialisme di Indonesia akan berjalan cepat lewat gerakan koperasi karena berangkat dari pengalamannya dalam mempelajari koperasi di Skandanavia. Karena baginya, koperasi bukan semata menolak kapitalisme melainkan juga merupakan istrumen dalam membentuk budi daya mulia dari seorang insan. Bagi dirinya, pada prinsipnya semua paham sosialisme memiliki nilai kesamaan, yakni menghendaki suatu tatanan pergaulan hidup di mana tidak ada lagi yang namanya penindasan dan penghisapan. Sederhanya, bila tidak ada persamaan maka tidak ada pula demokrasi.
Tentunya pemikiran Bung Hatta akan sosialisme berdasar pada kondisi Indonesia di bawah kolonialisme, sebuah potret akan pertentangan kelas. Namun bukan pertentangan kelas sebagaimana Marx melihat apa yang terjadi di Eropa, pertentangan kelas di Indonesia adalah antara Bangsa Indonesia dengan Bangsa Belanda maka akan sangat kuat tarikan pertentangan kelasnyaberdasar dari itu pulalah, bagi Hatta sosialisme Indonesia memperoleh coraknya sendiri yakni dimaknai dalam sifat dan nilai nasioanlisme.
Rupanya Bung Hatta dalam membicarakan demokrasi politik tidak melapaskan pandangannya dengan demokrasi ekonomi, baginya kedua hal tersebut memiliki hubungan yang erat bak dua sisi koin. Hatta sebagaimana Soekarno dan Sjahril merupak penerus dari tradisi sosialisme terkemuka di Indonesia, walapun Hatta tidak terlibat dalam lahirnya paham Marhaenisme ala Soekarno juga tidak terdaftar sebagai anggota PSI-nya Sjahril akan tetapi komitmennya terkait dengan demokrasi ekonomi tak surut sepanjang hayatnya. Hal itu nampak jelas dalam pamflet yang ditulisnya untuk PNI-Baru pada tahun 1932 dengan judul menuju Indonesia Merdeka yang sarat akan demokrasi ekonomi dan juga keterlibatannya dalam menyusun konstitusi dengan berjuang mencantumkan ide demokrasi ekonominya sebagaimana dalam pasal 33 UUD 1945. Bahkan setelah meletakkan jabatannya sebagai wakil Presiden, iya tetap konsisten memperjuangan ide demokrasi ekonomi sebagaimana ia menulis dalam artikel yang berjudul Demokrasi Kita pada tahun 1960. Menurtnya, “Demokrasi Politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Disebelah demokrasi politik, harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu cita-cita demokrasi Indonesia adalah demokrasi sosial, melingkupi seluruh lingkungan hidup yang menetukan nasib manusia”.
Untuk dapat memahami pemikiran tokoh, maka pertama yang harus dilakukan adalah memaham kerangka berfikir si tokoh. Dalam konteks ini, kerangka berfikir ekonomi Bung Hatta, yakni; Pertama, teori ekonomi yang menurutnya hanya mengandung kebenaran sejauh diterapkan pada dirinya sendiri, olehnya itu bagi Bung Hatta teori ekonomi harus dilihat sebagai alat bantu dalam memahami realitas ekonomi. Kedua, untuk memahami realitas ekonomi, maka diperlukanlah apa yang disebut oleh Bung Hatta sebagai politik ekonomi yang dimaksudkan sebagai siasat untuk melaksanakan teori-teori ekonomi secara rasioanl .sebagai suatu siasat, politik ekonomi harus sedapat mungkin memperhatikan keberadaan dari faktor-faktor non ekonomi. Terakhir adalah politik perekonomian sebagai transformasi lanjut dari politik ekonomi, yang mana dimaksudkan untuk mencapai dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Politik perokonomian dipahami sebagai keputusan politik yang hadir dan didasari atas pertimbangan ideologi. Maka berdasarkan uraian, rupanya Bung Hatta meletakkan ideologi pada puncak paling atas dalam struktur pemikiran ekonominya sedangkan teori ekonomi berada pada lapisan paling bawah. Kiranya jelas bahwa dalam pemikiran Bung Hatta, bukanlah teori ekonomi yang menjadi acuan melainkan kemauan yang hidup dalam hati serta pikiran masyarakat sebagaimana terungkapkan melalui ideologi yang dihayati oleh masyarakat.
Langkah kedua dalam memahami pikiran ekonomi Bung Hatta adalah dengan menjejaki ideologi yang mendasari pikirannya. Kiranya sudah diuraikan diatas bahwa selain dari penganjur paham sosialisme, Bung Hatta juga adalah penganut demokrasi tulen dan konsisten yang tak hanya dalam politik melainkan juga dalam ekonomi yang menurutnya “cita-cita dari demokrasi Indonesia adalah Demokrasi Sosial yang melingkupi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia”.
Revrisond Baswir dalam mengurai pemikiran Bung Hatta atas pemikiran demokrasi ekonominya, mengemukakan; pertama, demokrasi ekonomi menjamin hak seluruh anggota masyarakat untuk turut serta dalam proses pembentukan produksi nasional. Sehingga menurutnya mengganggur sesungghunya adalah bagian dari perbuatan terlarang di Indonesia dengan mendasari argumennya menggunakan pasal 27 UUD 1945 bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Kedua, demokrasi ekonomi menghendaki keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam menikmati hasil produksi nasional. Dalam tafsirannya, dalam rangka demokrasi ekonomi setiap warga negara harus turt serta mendapat bagian. Artinya adalah mengemis merupakan berbuatan terlarang di Indonesia, dimana senafas dengan perintah konstitusi dalam pasal 34 UUD 1945 bahwa, “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Ketiga, sebagai inti dari demokrasi ekonomi, penyelenggaraan produksi dan pembagian hasil-hasilnya harus berlangsung di bawah pimpinan atau pengawasan anggota masyarakat. Artinya, terlepas dari ragam bentuk kelembagaan, anggota masyarakat harus menjadi subjek dalam perekonomian Indonesia.
Berlandaskan pada pasal 33 UUD 1945 sebagai titik tolak penyelenggaran demokrasi ekonomi, Bung Hatta memberikan acuan utamanya; pertama, perekonomian harus dimaknai dan disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang benyak di kuasai oleh negara. Ketiga, bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tentunya bila kita mecermati secara seksama dengan perilaku dalam pengelolaan ekonomi di Indonesia akhir-akhir ini seakan jauh dari konsepsi pemikiran ekonomi Bung Hatta. Walaupun secara teks sama namun dalam implementasi kebijakan dapat dikata terlampau jauh perbedaanya.
Kondisi ekonomi Indonesia sekarang dengan maraknya investasi-invasi asing, kuatnya cengkaraman elit ekonomi, belum lagi perilaku penyelewangan kewenangan yang dipertontonkan dalam wujud praktek korupsi rasa-rasanya konsep pemikiran sang Proklamator kemerdekaan Bung Karno yang dikenal dengan Kemandirian Ekonomi (BERDIKARI) sebatas kalimat semata yang menjadi yel-yel politik. Ada hal yang menarik, rupanya Bung Hatta tidak menolak keterlibatan asing-investasi asing dalam kemandirian ekonomi Indonesia, melainkan ia menerimanya dengan mengemukakan sejumlah syarat diantaranya; pertama, tidak boleh ada pihak asing dalam mencampuri urusan politik dalam negeri. Kedua, dalam soal hutang luar negeri, tidak boleh melebih dari 3-5 persen pertahun. Ketiga adalah jangka waktu pinjaman tidak dalam waktu yang lama, dalam keperluan industri tidak boleh melebih 10-20 tahun. Dalam konteks demikian, Bung Hatta melihat keberadaan dari investasi asing hanyalah bersifat sementara atau dalam pengertiannya dalam jangka panjang investasi asing haruslah semakin berkurang. Tentunya Bung Hatta tidak menghendaki berlangsungnya masa dimana ekonomi Indonesia bergantung pada investasi asing, sebab ia khawatir akan berulangnya kolonialisme di Indonesia, terutama dalam aspek ekonomi sebagaimana ia kemukakan bahwa “suatu politik perekonomian yang didasarkan atas inisiatif partikelir hanya akan membuka jalan bagi masuknya kapitalis asing di Indonesia yang dengan itu sejarah kolonialisme ekonomi akan berulang kembali”.
Fenomena sekarang mungkin membenarkan apa yang disampaikan oleh Bung Hatta di atas. Golongan elit yang berkuasa sekan menutup mata dan pikiran dengan tidak menghiraukan apa yang diperingatkan oleh Bung Hatta. Apa yang dicita-citakan Bung Hatta dicampakan dan menjadi sia-sia karena terlalu asyiknya golongan elit yang berkuasa dengan kepentingannya sendiri. Sekarang kita seakan berada dalam himpitan kapitalisme, suasana neokolonialisme diera globalisasi. Kita seakan kehilangan pegangan dalam membedakan antara bangsa merdeka dengan mana bangsa terjajah, kira-kira demikian pernyataan dari Revrisond Baswir. Mungkin inilah alasan kenapa Bung Hatta lebih menghendaki Indonesia berpaham Ekonomi Koperasi sebagaimana ia menegmukakan bahwa; “cita-cita koperasi Indonesia menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Paham koperasi Indonesia menciptakan masyarakat yang kolektif, berakar pada adat istiadat hidup Indonesia yang asli-gotong royong dan musyawarah, tetapi ditumbuhkan pada tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kehendak zaman”.
Terakhir, tak berlebihan bilang penulis harus mengungkapkan kekaguman penulis terhadap sosok tokoh pemikir-pejuang ini, Bung Hatta. Setidaknya sebagai bentuk penghormatan, tulisan ini dipersembahkan untuk mengenang dan memperingati 122 tahun Bung Hatta. Semoga pemikiran dan perjuangan beliau dapat mengilhami kita semua dalam menyelesaikan problem kebangsaan kita hari-hari ini yang kian carut marut. Sebab sadar atau tidak kita terlanjur memahami perjuangan Proklamasi Kemerdekaan sebagai sebuah peristiwa dari perjuangan politik semata, dan tidak kesampaian memahaminya sebagai perjuangan membebaskan diri dari hisapan ekonomi kolonialisme. Padahal jika ditelisik alasan dari penjajahan bukanlah motif politik melainkan ekonomi dengan maksud meraup dan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari Bumi Indonesia. Begitu juga dengan gerakan perjuangan kemerdekaan yang digerakkan oleh motif ekonomi sebab hidup dalam kondisi kemelaratan yang berkepanjangan akibat penjajahan.
