Posttimur.com, Malut–Proyek Multiyears (MY) Provinsi Maluku Utara, yang melekat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan Nilai Rp 27,7 miliar itu nampak tidak terealisasi, Sabtu (10/08/24).
Sungguh miris, mengapa tidak. Daerah kaya akan sumber daya alam, bahkan menjadi salah satu daerah yang mana pertambangan dari salah satu perusahaan raksasa dan juga perusahan lainnya bercokol nyaris tak berkembang pembangunannya.
Sebagaimana hal tersebut tampak jelas dari salah satu pekerjaan mega proyek provinsi, proyek Multi-Years yakni Jalan Jikotamo, Sambiki, Anggai dan Air Mangga yang nampak diabaikan, dan dibiarkan terbengkalai.
Proyek Multi-Years di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara yang besar senilainya Rp 27,7 miliar itu tak nampak progres pekerjaannya. Padahal jika dilihat dari waktu kerjanya, seharusnya berakhir pada Desember 2023 berdasarkan hitungan Kalender. Namun nyatanya sampai sekarang tak maksimal pekerjaannya.
“Apa yang melatarbelakangi sehingga pekerjaannya tak kunjung selesai” ucap Yudin selaku warga Obi mempertanyakan.
Ia menyesali sikap pemerintah yang seakan mendiamkan proyek yang mangkrak itu. “Anggara 27 miliar lebih tentunya bukanlah nominal yang kecil. Minimal, progres pekerjaan harusnya mencapai 60%. Nyatanya tidak”, katanya.
“Berulang kali kami menyuarakan, melakukan demonstrasi soal pekerjaan proyek tersebut, baik di Obi sendiri ataupun di Ternate dengan mendatangi kediaman Gubernur, bahkan juga di Sofifi. Meminta kejelasan dari progres proyek yang dikerjakan oleh PT. Adis Pratama tersebut. Namun sama saja, seakan nihil tindak lanjutannya.” Beber mantan Ketua MPO GPMO-MALUT itu.
Baru-baru terlihat masyarakat yang terakumulasi dalam Kelompok Persatuan Sopir Jasa Angkutan Umum Barang dan Penumpang, rute Laiwui, Sambiki, Anggai dan Air Mangga yang langsung turun tangan melakukan perbaikan jalan, kerja bakti dengan peralatan seadanya. Naif bukan, di mana tanggung jawab itu.
“Dimana sikap tegas secara institusional baik legislatif maupun eksekutif. Seharusnya para wakil rakyat yang berasal dari Obi berbicara tegas soal problem tersebut. Ini bukan soal tanggung jawab Komisi yang berwenang, melainkan soal keterpanggilan dan beban moril. Moment politik datang, berkampanye menyebut rentetan masalah yang akan dikawal nantinya, namun setelah terpilih apa! Seharusnya jangan menunjukan sikap pasif terhadap masalah yang ada di Obi”. Pintanya.tutup.
Editor: unn
reporter: iki
