Posttimur.com–Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Khairun Ternate gelar protes unjuk rasa di depan Kantor dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Ternate dan Kantor Walikota Ternate sebagai bentuk respon atas melambungnya pajak pertambahan nilai (PPN 12%), senin (06/01/025)
Sejumlah massa aksi mulai bergerak dari kampus menuju rute aksi pertama sekira pukul 09:00 Wit. Sontak massa aksi dengan sorakan suara tolak PPN12%, PPN malapetaka bagi rakyat Indonesia.
Sementara itu Rajib L.Safi koordinator aksi saat di temui awak media, ia menyebut, Aksi kami Hari ini sebagai bentuk responsif terhadap kebijakan pemerintah yang tertuang pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
“Yang substansi-nya bermuara pada Kenaikan PPN 12%. Alasan dan dalil yang disampaikan oleh Menteri keuangan ini demi kesehatan Keuangan Kas Negara. Maka dari itu Menurut hemat kami Sebenarnya pemerintah masih memiliki alternatif lain sebagai langkah taktis tuk Menopang Keuangan Kas Negara. Dimulai dari Efisiensi Kabinet, pajak penghasilan Orang kaya, atau pajak Karbon.” Sebut Rajib
“Selain Menyoroti isu-isu Strategis Nasional kami juga menyoroti Isu-isu Strategis di tingkatan lokal dimulai dari Dampak Reklamasi, Problem air Bersih, Hingga Status PSN Di Maluku Utara.” Cetusnya
Kemudian pada pukul 16:02 Massa Mulai terlihat tiba di rute aksi ke 2 yaitu depan Kantor Walikota Ternate. Mereka kemudian membentang spanduk yang bertulis PPN 12% Malapetaka bagi rakyat Indonesia, serta umbul-umbul dengan masing-masing tuntutan mereka.
Sempat terjadi mediasi dan hering terbuka bersama Walikota Ternate dengan massa aksi, namun massa kembali menelan kekecewaan sebab bagi mereka tidak ada sikap politik dari walikota Ternate untuk Tegas Menolak Kenaikan PPN 12% Tersebut.
Selain itu M.Fatahuddin Hadi, selaku Presiden BEM Universitas Khairun menyampaikan, “Sesuai Kesepakatan teklap kami, bahwa tujuan Dari aksi kami hari ini ialah kampanye Isu serta mempublikasikan tuntutan kami, hingga kami berharap agar tuntutan ini dapat terpenuhi”
“Belum lagi di saat kami melakukan aksi di titik pertama Kantor DPRD Kota Ternate, Alhamdulillah tuntutan kami berhasil dimediasi oleh wakil ketua 1 dan wakil ketua 3 yang menghampiri massa aksi dan bersama-sama membacakan sikap Kami Menolak Kenaikan PPN 12%.” Pungkas Fatahuddin
“Kami juga turut mempertanyakan terkait masalah RT/RW (Rancangan Tata Ruang dan Rancangan Tata wilayah) dengan sasaran reklamasi dimulai dari Kelurahan Kalumata hingga pada kelurahan Jambula. dan seluruh tuntutan, kami pun rencananya akan diakomodir oleh DPRD dan dibahas pada rapat secara internal, dengan secara komprehensif.” Ujarnya
Adapun penyampaian dan bobotan orasi teman-teman masa aksi yang secara kritis menyampaikan bahwa PPN12% merupakan implikasi dari sistem Negara yang kapitalis neolib bahwa semakin jelas mengelola negara. Kebijakan menggenjot pendapatan melalui sektor pajak adalah bukti bahwa hipotesis tersebut bukan isapan jempol semata.
“Sebetulnya Ini tak lepas dari campur tangan Internasional Monetary Fund (IMF) dengan memberi pengaruh penting atas pengambilan kebijakan. Serta ini pula rekomendasi IMF sebagai hasil assessment terhadap perekonomian Negara Indonesia dalam laporan bertajuk Article IV Consultation tahun 2019 adalah kenyataan tak terelakkan”. Sebut salah seorang orator ketika menyampaikan orasi politiknya.
Sesudah memperhatikan kinerja penerimaan negara yang masih dibawah, terutama pajak, IMF menunjukan strategi Penerimaan Jangka Menengah atau Medium-Term Revenue Strategy (MTRS) untuk diterapkan pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Menurut IMF, MTRS mewakili peta jalan reformasi sistem perpajakan yang komprehensif karena menyentuh hampir semua aspek perpajakan, termasuk PPN, cukai, PPh Badan, PPh Orang Pribadi, pajak properti, dan administrasi pajak.
Selanjutnya “Ihwan” selaku masa aksi turut menjelaskan pajak dari pemahaman tokoh yang iya pelajari yakni, Montesquieu di dalam catatan buku karyanya “De l’Esprit des Lois” (1748). “Pajak yang terlalu tinggi akan menghambat Laju pertumbuhan Ekonomi.”
Hal ini disebabkan akan menekan daya beli masyarakat. dan potensi dampak inflasi akan semakin memuncak.
Ihwan, juga mengkritisi bahwasannya Gini-Rasio atau tingkat kesenjangan antara Masyarakat menengah ke bawah dan masyarakat menengah ke atas terbilang cukup tinggi gap-nya.
Dan mayoritas masyarakat Indonesia adalah masyarakat kelas menengah ke bawah.
“Maka dari itu ditakutkan kenaikan PPN 12% ini tidak hanya berdampak pada barang-barang mewah saja, namun menyasar juga pada produk-produk Kebutuhan pokok dan domestik.” Jelasnya.
Ada pun isu turuna yang menjadi dasar dari gerakan hari ini, Selain menyoroti terkait problem Nasional, BEM Unkhair juga turut andil mengagitasikana dan mengkampanyekan terkait masalah Lokal di Maluku Utara. Dengan beragam tuntuta yakni :
– Tolak Reklamasi Di Maluku Utara
– Cabut Status PSN di Maluku Utara
– Cabut PT Priven
– Tolak pembahasan Revisi UU PA
– Kembalikan Militer Ke Barak
– Kesehatan dan Pendidikan Gratis
– Jegal Neoliberalisme, tolak PPN
12%
– Tangkap Dan Adili Mafia BBM
– Wujudkan Reforma agraria sejati
– Tuntaskan masalah air bersih di kota
Ternate
– Tangkap dan adili jendral pelanggaran HAM
Reporter : Riski Tarabubun & Ajim
