POSTTIMUR.com, JAKARTA– Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan para pakar.
RDPU ini berfokus pada pembahasan isu krusial terkait upah minimum, khususnya pentingnya peran serikat pekerja dalam penetapannya dan upah minimum provinsi (UMP) di Maluku Utara.
Senator Hasby Yusuf, dalam RDPU tersebut, menekankan pentingnya keberadaan dan peran serikat pekerja yang terorganisir dengan baik di setiap perusahaan.
Beliau berpendapat bahwa serikat pekerja yang kuat dan representatif memiliki peran vital dalam memperjuangkan hak-hak pekerja, termasuk dalam negosiasi penetapan upah minimum yang layak.
“Untuk PT Harita Group agar segera membentuk serikat pekerja sebagaimana amanah UU. Perusahan tambang yang tidak membentuk serikat pekerja rentan adanya diskriminasi dan pengabaian hak hak para pekerja”

Desakan ini menjadi perhatian khsusus Hasby yusuf dalam pembentukan serikat pekerja di Harita Group, Keberadaan serikat pekerja yang efektif, menurutnya, akan menjamin terselenggaranya dialog yang konstruktif antara pekerja dan pengusaha dalam menentukan upah minimum.
Selain itu, Senator Hasby juga menyoroti pentingnya penetapan UMP yang adil dan layak di Provinsi Maluku Utara. Beliau mendorong agar pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Maluku Utara dalam menentukan besaran UMP.
Ia juga menekankan adanya pembentukan dewan pengupahan pada kabupaten kota yang belum terbentuk,
“Saya berharap agar kabupaten yang belum bentuk Dewan pengupahan segera dibentuk, agar dalam penentuan UMK bisa lebih representasi kepentingan pekerja dan perusahan di daerah”
Hal ini penting untuk memastikan bahwa UMP yang ditetapkan mampu memenuhi kebutuhan hidup layak bagi para pekerja di provinsi tersebut.
RDPU ini dihadiri oleh perwakilan KSBSI yang menyampaikan aspirasi pekerja terkait upah minimum. APINDO, sebagai perwakilan pengusaha, juga turut memberikan masukan dan pandangannya terkait dampak penetapan upah minimum terhadap iklim investasi dan daya saing industri.
Hasil dari RDPU ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan terkait upah minimum yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
Komite III DPD RI berkomitmen untuk terus mengawal dan memperjuangkan hak-hak pekerja di Indonesia.
Reporter : Saf