Oleh: Sisna Sahupala
Dalam berbagai diskusi tentang arah pembangunan nasional, satu pertanyaan kerap muncul: pendekatan ekonomi seperti apa yang paling tepat untuk Indonesia? Sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam dan jumlah penduduk yang besar, Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh menjadi kekuatan ekonomi dunia. Namun, pertumbuhan itu tak akan bermakna jika tak mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata. Di sinilah perdebatan antara ekonomi kerakyatan dan ekonomi pasar menjadi relevan.
Saya percaya, ekonomi kerakyatan bukan sekadar konsep, melainkan cerminan dari nilai-nilai luhur bangsa—gotong royong, keadilan sosial, dan kemandirian. Dalam pendekatan ini, rakyat kecil bukan sekadar objek pembangunan, tapi subjek yang aktif berperan. UMKM, koperasi, petani, dan nelayan menjadi ujung tombak ekonomi yang tak boleh dipinggirkan. Prinsipnya jelas: ekonomi untuk rakyat, bukan sebaliknya.
Namun, di sisi lain, kita tak bisa menutup mata dari realitas global. Ekonomi pasar—dengan segala kelebihannya dalam hal efisiensi, inovasi, dan pertumbuhan—telah menjadi motor penggerak dunia. Negara-negara yang membuka diri terhadap pasar bebas sering kali lebih cepat tumbuh. Tapi pertanyaannya: pertumbuhan untuk siapa? Jika pertumbuhan hanya dinikmati segelintir elite, maka kita sesungguhnya sedang membangun menara di atas jurang ketimpangan.
Bukan berarti ekonomi pasar harus ditolak mentah-mentah. Saya justru melihat bahwa tantangan kita hari ini bukan memilih antara keduanya, tetapi bagaimana mengawinkan keduanya dengan bijak. Ekonomi pasar memberi kita dorongan untuk bersaing dan berinovasi, sementara ekonomi kerakyatan memastikan tak ada yang tertinggal dalam perlombaan itu.
Indonesia memiliki kebutuhan khusus—populasi besar, kesenjangan sosial yang mencolok, dan dominasi sektor informal. Dalam konteks ini, ekonomi kerakyatan bukanlah pilihan alternatif, melainkan sebuah keniscayaan. Tapi itu pun belum cukup. Kita tetap perlu pasar yang sehat, kompetitif, dan terbuka agar ekonomi kita tidak stagnan dalam proteksi dan ketergantungan.
Akhirnya, menurut saya, membangun ekonomi Indonesia tidak bisa dilakukan dengan satu pendekatan tunggal. Diperlukan keseimbangan: negara hadir untuk melindungi yang lemah, tanpa mematikan dinamika pasar. Kita butuh kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, tapi juga mampu mengundang investasi dan mendorong produktivitas.
Jadi, bukan soal memilih: ekonomi kerakyatan atau ekonomi pasar. Tapi bagaimana kita menyusun orkestra kebijakan yang mampu menghadirkan harmoni antara keadilan sosial dan kemajuan ekonomi.
