Oleh: Erna
Dalam beberapa tahun terakhir, tren politik populis semakin menguat di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Dengan mengusung jargon keberpihakan pada rakyat kecil, kebijakan populis kerap diwujudkan dalam bentuk subsidi, proteksi terhadap pasar domestik, hingga intervensi harga. Tujuannya jelas: memenangkan simpati publik dalam jangka pendek. Namun di balik popularitasnya, kebijakan ini menyisakan dilema serius bagi masa depan ekonomi nasional, terutama dalam konteks menarik investasi asing.
Investasi asing bukan sekadar modal masuk. Ia membawa teknologi, membuka lapangan kerja, memperluas akses pasar global, dan menciptakan efek ganda bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sayangnya, pendekatan populis yang berlebihan sering kali menimbulkan ketidakpastian regulasi—pembatalan kontrak sepihak, perubahan kebijakan mendadak, atau beban transfer teknologi yang terlalu berat. Bagi investor, situasi seperti ini adalah sinyal bahaya yang membuat mereka berpikir dua kali sebelum menanamkan modal.
Kita bisa belajar dari negara lain. Vietnam dan Malaysia, misalnya, berhasil menjadi magnet investasi berkat konsistensi kebijakan ekonomi yang pro-pasar. Sementara itu, negara-negara seperti Argentina dan Venezuela mengalami stagnasi karena terlalu larut dalam populisme yang mengorbankan iklim investasi.
Namun, bukan berarti kebijakan populis dan investasi asing adalah dua kutub yang selalu bertentangan. Keduanya bisa berjalan seiring jika ada kemauan politik untuk menyeimbangkan kepentingan. Pemerintah perlu menciptakan ekosistem yang menjamin kepastian hukum, transparansi, dan stabilitas bagi investor, sekaligus memastikan hasil investasi dapat dinikmati secara adil oleh rakyat.
Salah satu solusi adalah mendorong apa yang saya sebut sebagai populisme produktif—kebijakan pro-rakyat yang tidak anti-investasi, melainkan justru memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan. Contohnya, memberikan insentif bagi investor yang mempekerjakan tenaga lokal, membangun pusat pelatihan kejuruan, atau berinvestasi dalam pengembangan UMKM lokal sebagai bagian dari rantai pasok.
Tantangannya memang besar. Di satu sisi, pemerintah harus menjawab tuntutan rakyat yang semakin vokal terhadap isu keadilan sosial. Di sisi lain, Indonesia juga harus tampil kompetitif di mata dunia sebagai destinasi investasi yang menarik. Ini adalah ujian kepemimpinan: mampukah pemerintah mengelola harapan masyarakat tanpa mengorbankan rasionalitas kebijakan ekonomi?
Pada akhirnya, populisme yang bijak adalah yang mampu menjembatani antara suara rakyat dan kebutuhan pembangunan jangka panjang. Bukan yang sekadar menawarkan solusi instan, tetapi menyiapkan fondasi kokoh bagi masa depan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.
