Oleh: Iqmal
Ekonomi tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu hadir dalam ruang yang dipenuhi tarik-menarik kepentingan politik. Itulah sebabnya, ketika kita bicara soal pembangunan ekonomi Indonesia, kita tak bisa mengesampingkan peran politik dalam menentukan arah dan bentuk kebijakan ekonomi kita. Di sinilah pentingnya memahami ekonomi politik: bagaimana keputusan-keputusan ekonomi dibentuk, dijalankan, dan diperebutkan dalam bingkai kekuasaan.
Dua aktor penting dalam lanskap ekonomi Indonesia saat ini adalah BUMN dan investasi asing. Keduanya memainkan peran besar dalam pembangunan nasional, namun di saat yang sama juga menyimpan dilema masing-masing. Yang jadi pertanyaan mendasar: apakah keduanya membawa kita menuju kedaulatan ekonomi, atau justru menjauhkan kita dari cita-cita itu?
BUMN, sejak lama, telah menjadi simbol campur tangan negara dalam sektor strategis. Keberadaan mereka bukan semata untuk mengejar profit, tetapi juga untuk menjamin pelayanan publik dan menjaga kontrol negara atas sumber daya penting. Dalam banyak hal, BUMN adalah wajah dari kehadiran negara di tengah rakyatnya. Tapi jujur saja, banyak dari kita yang skeptis. Efisiensi rendah, intervensi politik, dan kasus korupsi seolah menjadi “penyakit kronis” yang terus membayangi BUMN kita. Padahal, jika dikelola dengan benar, BUMN bisa menjadi tulang punggung perekonomian nasional, bukan beban negara.
Di sisi lain, investasi asing memang menawarkan banyak janji: lapangan kerja, teknologi, hingga percepatan pertumbuhan. Tapi janji-janji itu juga datang dengan konsekuensi. Kita menyambut modal asing dengan tangan terbuka, tetapi sering kali lupa bahwa modal datang dengan kepentingan. Ada kekhawatiran yang sah soal bagaimana investor asing bisa mendikte kebijakan kita, menggunakan kekuatan hukum internasional atau lobi politik ketika merasa dirugikan. Dalam banyak kasus, kita lihat negara kalah melawan korporasi global, karena sejak awal aturan mainnya memang tidak seimbang.
Lalu, bagaimana seharusnya kita menyikapi ini? Saya percaya, jalan tengah yang sehat adalah dengan menciptakan sinergi yang adil antara BUMN dan investasi asing. Keduanya bisa saling melengkapi jika ada arah yang jelas. BUMN bisa menjadi mitra strategis yang menjaga kepentingan nasional, sementara investasi asing bisa menjadi katalis pertumbuhan, selama kita punya keberanian untuk menegakkan regulasi yang adil dan berpihak pada rakyat.
Yang kita butuhkan bukan sekadar kebijakan yang pro-investasi atau program pembesaran BUMN secara sporadis. Kita butuh strategi ekonomi politik yang berpijak pada visi nasional yang kuat: menjadikan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penonton atau korban dari dinamika global.
Ekonomi bukan hanya soal angka pertumbuhan. Ia soal siapa yang mengendalikan, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang ditinggalkan. Jika kita gagal menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka sebesar apa pun investasi yang masuk, atau sebanyak apa pun BUMN yang kita miliki, kita tetap belum merdeka secara ekonomi.
