Oleh: Wa Ode Sukma Wati
Perdebatan soal peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) versus investasi asing dalam ekonomi Indonesia kerap muncul setiap kali kita bicara soal arah pembangunan nasional. BUMN kerap dipuja sebagai simbol kedaulatan ekonomi, sementara investor asing dicurigai sebagai ancaman terhadap aset strategis bangsa. Namun benarkah kita harus memilih salah satu dan menolak yang lain?
BUMN jelas punya peran penting. Ia adalah representasi kehadiran negara dalam ekonomi. Namun, dominasi BUMN di banyak sektor juga menimbulkan persoalan baru: pasar jadi tidak seimbang, efisiensi rendah, bahkan beberapa di antaranya terus disuntik APBN karena tak kunjung mandiri secara finansial. Ini jadi ironi. Di saat kita berharap BUMN jadi mesin pembangunan, mereka justru jadi beban.
Di sisi lain, investasi asing membawa harapan: modal, teknologi, dan lapangan kerja. Tapi di balik itu, ada kekhawatiran besar soal penguasaan asing terhadap sumber daya vital. Wajar jika ada resistensi publik ketika tambang, energi, atau jaringan telekomunikasi kita dikuasai oleh korporasi luar.
Namun, dalam dunia yang semakin terhubung dan saling tergantung, jalan ekstrem tidaklah bijak. Bukan soal memilih BUMN atau asing, tapi bagaimana negara mengatur keduanya agar selaras dengan kepentingan nasional. Negara harus jadi wasit yang adil—mendorong BUMN menjadi lebih efisien dan profesional, sekaligus menyaring investasi asing agar benar-benar memberi nilai tambah bagi Indonesia, bukan sekadar menguras sumber daya.
Sudah saatnya pemerintah membangun ekosistem ekonomi yang sehat, di mana BUMN, swasta lokal, dan investor asing bisa bersinergi. Kita butuh pendekatan ekonomi politik yang inklusif dan berpihak pada masa depan bangsa, bukan pada kepentingan jangka pendek.
Indonesia tak perlu menutup diri dari dunia luar. Tapi kita juga tak boleh menyerahkan kedaulatan ekonomi begitu saja. Kuncinya ada pada keseimbangan, ketegasan regulasi, dan visi jangka panjang.
