POSTTIMUR.com, TERNATE- Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wilayah XI yang meliputi Maluku dan Papua resmi mendeklarasikan pernyataan bertajuk “Indonesia Timur Gelap” usai melaksanakan seminar, pelantikan, dan rapat kerja wilayah di Kota Ternate.
Kegiatan yang mengangkat tema “Tantangan Green and Blue Economy Terhadap Perekonomian Indonesia Timur” ini dihadiri ratusan peserta dari enam lembaga Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis di wilayah Maluku dan Papua. Agenda tersebut berakhir dengan dirumuskannya rekomendasi program kerja untuk tiga provinsi dalam periode kepengurusan dua tahun ke depan.
Koordinator Wilayah XI ISMEI, Galang Agustira K. Halang, menyayangkan ketidakhadiran Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam kegiatan nasional ini. Menurutnya, ketidakhadiran tersebut menunjukkan kurangnya komitmen pemerintah daerah terhadap aspirasi mahasiswa dan masyarakat.
“Kami datang dari enam kampus di tiga daerah untuk berpartisipasi aktif demi kepentingan rakyat. Tapi pemerintah daerah justru abai,” tegas Galang.
Baca Juga:
Sosialisasi Dampak Judi Online: Langkah Awal Menuju Kesuksesan Ekonomi Remaja
Ekonomi Kerakyatan vs. Ekonomi Pasar: Membangun Keseimbangan demi Kesejahteraan
Dalam penutupan kegiatan, ISMEI Wilayah XI mengeluarkan seruan dan tuntutan keras kepada pemerintah di tiga provinsi, yaitu Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Berikut adalah butir-butir tuntutan mereka:
Tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Maluku:
1. Tangkap mafia Gunung Botak dan hentikan operasi tambang ilegal di wilayah tersebut.
2. Segera sediakan fasilitas pendidikan dan infrastruktur dasar di Kabupaten Seram Bagian Timur, khususnya di Kecamatan Kilmury.
3. Berikan kebijakan yang pasti terhadap realisasi Lumbung Ikan Nasional.
Tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara:
1. Tolak reklamasi pantai di seluruh wilayah Maluku Utara.
2. Transparansi dalam penataan ruang dan tata wilayah (RTRW).
3. Cabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Position dan PT. STS di Halmahera Timur.
4. Hentikan kriminalisasi masyarakat adat dan bebaskan warga Maba Sangaji, Halmahera Timur.
5. Hentikan seluruh aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan.
6. Desak pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) secara adil di 10 kabupaten/kota.
Tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Papua:
1. Tolak proyek strategis nasional (PSN) di Merauke.
2. Tolak kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di wilayah Papua.
3. Tolak kehadiran PT. Antam di Blok Wabu.
4. Tolak agresivitas militer di Tanah Papua.
ISMEI Wilayah XI menegaskan bahwa deklarasi ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral mahasiswa ekonomi terhadap nasib masyarakat di kawasan timur Indonesia. Mereka juga menyerukan agar pemerintah segera mengambil langkah nyata demi keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi di wilayah tersebut.
Editor: Ikhy
