Oleh: Atmanelsa Muthmainnah
Mahasiswa Program Studi Manajemen, Universitas Khairun Ternate
Pengelolaan sumber daya alam seharusnya menjadi jalan menuju kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, sebagaimana amanat konstitusi. Namun, jika tidak dilakukan dengan bijak, justru bisa menciptakan ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, dan mengabaikan pembangunan manusia itu sendiri. Hal inilah yang sedang terjadi di Pulau Obi, salah satu daerah di Maluku Utara yang kini menyandang status sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam sektor pertambangan nikel.
Penetapan Obi sebagai kawasan industri strategis lewat Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020, memang membawa banyak harapan: pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan pembukaan lapangan kerja. Namun di sisi lain, masyarakat Obi kini menghadapi tantangan serius, terutama terkait kualitas dan keberlangsungan sumber daya manusia (SDM) mereka.
Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pertambangan, muncul dilema yang tak mudah dipecahkan. Banyak generasi muda di Obi lebih memilih langsung bekerja sebagai buruh tambang setelah lulus SMA ketimbang melanjutkan pendidikan tinggi. Alasan ekonomi keluarga dan minimnya dorongan untuk studi lebih lanjut menjadi faktor dominan. Padahal, tanpa kualitas SDM yang mumpuni, mustahil pembangunan di Obi akan berkelanjutan, apalagi setelah era tambang usai.
Peningkatan mutu SDM di Obi seharusnya menjadi prioritas. Pemerintah daerah dari tingkat desa hingga provinsi perlu memiliki visi yang selaras dalam membangun SDM, dengan cara menggandeng sektor swasta, khususnya perusahaan tambang, melalui optimalisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
Baca Juga:
Pengangguran: Bukan Sekadar Angka, Tapi Cerita Tentang Harapan yang Tertunda
Membangun Maluku Utara Melalui Perencanaan Wilayah yang Berkeadilan dan Berkelanjutan
Berdasarkan regulasi, seperti KEPMEN ESDM No. 1824 Tahun 2018, perusahaan diwajibkan menyelenggarakan program PPM, di mana pendidikan menjadi salah satu klaster utama. Sayangnya, implementasi di lapangan sering kali tidak menyentuh persoalan mendasar pendidikan, seperti akses, kualitas pengajar, hingga fasilitas penunjang. Padahal, seharusnya keberadaan perusahaan bisa menjadi katalis bagi kemajuan pendidikan di Obi.
Sudah saatnya pemerintah dan perusahaan menyusun roadmap atau mind map kebijakan pendidikan di Obi. Beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain:
- Pemerataan akses pendidikan hingga ke pelosok desa.
- Peningkatan kualitas pendidikan melalui pelatihan guru, kurikulum yang adaptif, dan fasilitas yang memadai.
- Penguatan riset dan inovasi pendidikan yang relevan dengan karakteristik lokal Obi.
Infrastruktur dan suprastruktur pendidikan di Obi juga perlu diperkuat dengan manajemen pendidikan yang berkelanjutan. Jangan sampai pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi hanya menyisakan kerusakan ekologi dan tumpukan konflik sosial. Tanpa SDM yang unggul, pembangunan di Obi hanyalah cerita sesaat yang tak menyentuh akar persoalan jangka panjang.
Pulau Obi memiliki potensi besar, tidak hanya dari tambangnya. Sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata juga bisa menjadi andalan jika didukung oleh SDM yang cakap dan berdaya saing. Maka dari itu, pendidikan harus menjadi investasi utama. Suatu saat nanti, ketika tambang berhenti beroperasi, hanya SDM-lah yang akan menjadi penopang masa depan Obi.
Kita harus belajar dari banyak daerah yang menjadi ‘korban’ eksploitasi sumber daya tanpa membangun manusianya. Jangan biarkan Obi menjadi satu dari sekian banyak kisah gagal pembangunan karena mengabaikan pentingnya SDM. Membangun Obi bukan hanya soal menggali nikel, tapi juga menggali potensi manusia yang ada di atasnya.
