Oleh: Santiwi Djufri
Mahasiswa Program Studi Manajemen, Universitas Khairun Ternate
Dalam dunia yang terus bergejolak, ekonomi global kini seperti kapal di tengah samudra badai—penuh ketidakpastian dan kejutan yang tak terduga. Di sinilah pentingnya kebijakan makroekonomi sebagai kompas penunjuk arah. Bagi Indonesia, negara berkembang dengan struktur ekonomi terbuka, tantangan-tantangan global seperti krisis komoditas, inflasi impor, hingga disrupsi teknologi bukan sekadar isu teoritis, melainkan ancaman nyata terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Pertanyaannya: apakah kita siap? Jawabannya bergantung pada sejauh mana kita mampu merespons dengan kebijakan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga inovatif dan adaptif.
Selama ini, kebijakan moneter dan fiskal telah menjadi andalan dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Ketika pandemi COVID-19 melanda, penurunan suku bunga dan berbagai bentuk bantuan sosial menjadi penyelamat bagi jutaan rumah tangga dan pelaku usaha. Pemulihan ekonomi Indonesia yang tumbuh 3,7% pada tahun 2021 bukanlah sebuah kebetulan, melainkan buah dari keputusan-keputusan kebijakan yang cepat dan tepat sasaran.
Namun, pemulihan pascapandemi membawa serta tantangan baru. Ketergantungan pada harga komoditas global membuat Indonesia sangat rentan terhadap lonjakan harga minyak atau pelemahan rupiah. Selain itu, ekonomi digital yang berkembang pesat menuntut adanya regulasi dan sistem keuangan yang mampu mengantisipasi potensi risiko baru, seperti ketimpangan digital atau ketidakstabilan sektor fintech.
Bank Indonesia (BI) telah menunjukkan bahwa kebijakan makroekonomi bisa bersifat inovatif tanpa kehilangan pijakan pada stabilitas. Ketika inflasi melonjak pada 2023, BI merespons dengan menaikkan suku bunga acuan sebesar 250 basis poin. Hasilnya? Inflasi berhasil ditekan dari 5,1% menjadi di bawah 4% pada 2024.
Tak berhenti di situ, BI juga meluncurkan inisiatif rupiah digital sebagai bagian dari Central Bank Digital Currency (CBDC). Ini bukan sekadar simbol digitalisasi, tetapi langkah konkret untuk memperluas inklusi keuangan, meningkatkan efisiensi transaksi, dan memperkuat fondasi ekonomi digital nasional. Relaksasi kebijakan kredit UMKM pun menjadi langkah cerdas yang menunjukkan keberpihakan pada sektor riil.
Indonesia memiliki peluang besar yang tidak dimiliki banyak negara lain: kekayaan alam yang melimpah, bonus demografi, dan posisi strategis dalam peta perdagangan dunia. Namun, semua potensi itu tidak akan berarti jika tidak dikelola dengan strategi yang tepat. Di sinilah kebijakan makroekonomi berperan sebagai pengarah pembangunan nasional.
Keberhasilan Bank Indonesia menjaga keseimbangan antara inflasi dan pertumbuhan membuktikan bahwa institusi publik bisa menjadi progresif, tanggap, dan terbuka terhadap perubahan. Kini, tantangannya adalah menjadikan keberhasilan itu sebagai model bagi sinergi antarlembaga—terutama antara pemerintah pusat, otoritas fiskal, dan dunia usaha.
Kebijakan makroekonomi yang inovatif bukanlah pilihan, tetapi kebutuhan mendesak dalam menghadapi tantangan global saat ini. Dunia terus berubah, dan Indonesia harus bergerak lebih cepat dari perubahan itu jika ingin tetap relevan dan berdaulat secara ekonomi.
Kebijakan yang responsif terhadap teknologi, memperkuat sinergi antaraktor ekonomi, serta fokus pada keberlanjutan adalah kunci menuju masa depan yang tangguh. Indonesia tak boleh hanya menjadi penonton dalam arus perubahan global. Sudah saatnya kita menjadi pemain utama dengan visi ekonomi yang kuat dan strategi kebijakan yang inovatif.
