Oleh: Sri Lestari Usman
Mahasiswa Program Studi Manajemen, Universitas Khairun Ternate
Inflasi adalah fenomena yang tidak asing dalam dinamika perekonomian. Ia menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pertumbuhan ekonomi, namun bila tidak terkendali, dampaknya bisa sangat merugikan, baik bagi pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat secara luas. Dalam konteks Indonesia, inflasi masih menjadi tantangan utama yang harus diwaspadai, terutama di tengah gejolak harga global dan tekanan domestik.
Inflasi yang tinggi menggerus daya beli masyarakat. Dengan jumlah uang yang sama, masyarakat hanya mampu membeli lebih sedikit barang dan jasa. Akibatnya, konsumsi rumah tangga menurun dan kualitas hidup, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, semakin tertekan. Tidak hanya itu, inflasi juga mempercepat kenaikan biaya hidup, mempersulit masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, transportasi, dan energi.
Dunia usaha pun tidak luput dari imbasnya. Ketidakstabilan harga membuat pelaku usaha kesulitan dalam menyusun perencanaan jangka panjang. Kenaikan biaya produksi yang tidak menentu mendorong penundaan investasi dan ekspansi bisnis. Dalam skala nasional, hal ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat penciptaan lapangan kerja.
Pemerintah melalui bank sentral biasanya merespons inflasi dengan menaikkan suku bunga acuan. Kebijakan ini memang efektif untuk menekan laju inflasi, tetapi juga membawa risiko: investasi melemah karena bunga kredit tinggi, dan konsumsi ikut turun. Dalam jangka panjang, strategi ini harus disertai dengan upaya struktural untuk menjaga pasokan barang dan efisiensi distribusi.
Baca Juga:
Maluku Utara Bangkit: Membangun Masa Depan dari Potensi Lokal
Mengangkat Sektor Unggulan sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi Halmahera Selatan
Yang lebih mengkhawatirkan, inflasi juga memperbesar ketimpangan ekonomi. Masyarakat kelas bawah yang sebagian besar pendapatannya digunakan untuk konsumsi, jauh lebih rentan terhadap lonjakan harga. Sementara itu, kelompok berpenghasilan tinggi cenderung memiliki akses terhadap instrumen investasi yang nilainya dapat mengimbangi inflasi.
Mengelola inflasi bukan hanya soal angka di statistik, tetapi soal menjaga kestabilan sosial dan ekonomi. Pemerintah perlu hadir dengan kebijakan fiskal yang berpihak kepada masyarakat rentan, misalnya melalui subsidi tepat sasaran, kontrol harga pangan, dan penguatan cadangan logistik. Di sisi lain, bank sentral harus menjalankan kebijakan moneter yang adaptif, namun tidak mengabaikan dampaknya terhadap dunia usaha dan konsumsi rumah tangga.
Dengan pengelolaan yang cermat, inflasi tidak harus menjadi ancaman. Ia bisa dijinakkan dan bahkan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Yang dibutuhkan adalah sinergi antarlembaga dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat banyak.
