Oleh: Nissa Maujud
Mahasiswa Program Studi Manajemen, Universitas Khairun Ternate
Provinsi Maluku Utara saat ini tengah menjadi sorotan nasional. Pada triwulan pertama tahun 2025, pertumbuhan ekonominya melonjak hingga 34,58%, menjadikannya provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Pencapaian ini terutama dipicu oleh sektor industri pengolahan, khususnya nikel, yang mencatat pertumbuhan fantastis sebesar 75,3 persen. Tambahan dorongan datang dari sektor pertambangan dan pengadaan listrik yang juga tumbuh signifikan.
Tentu, ini merupakan kabar baik. Sumber daya alam yang melimpah, terutama nikel, menjadi motor utama penggerak pembangunan. Investasi besar-besaran untuk smelter, pelabuhan, dan infrastruktur energi seolah menjadi simbol loncatan besar Maluku Utara menuju panggung ekonomi nasional.
Namun, di balik angka-angka mengagumkan itu, terdapat realitas yang tidak bisa diabaikan: ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih mengakar. Seperti yang diakui oleh Gubernur Sherly Tjoanda, pertumbuhan yang tinggi belum diiringi dengan peningkatan signifikan dalam taraf hidup masyarakat. Banyak warga masih belum merasakan manfaat langsung dari geliat ekonomi daerahnya sendiri.
Ketimpangan ini tampak jelas dalam struktur ekonomi yang timpang. Pertumbuhan terkonsentrasi di sektor industri besar dan tambang, sedangkan sektor-sektor tradisional seperti pertanian, perikanan, dan usaha rakyat yang menjadi penopang kehidupan mayoritas masyarakat justru tertinggal. Keterbatasan infrastruktur, akses pasar, serta rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja memperparah kondisi tersebut.
Baca Juga:
Membangun Tanpa Merusak: Tantangan Perencanaan Wilayah Berkelanjutan di Maluku Utara
Mengangkat Sektor Unggulan sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi Halmahera Selatan
Lebih jauh, ketergantungan terhadap komoditas tunggal seperti nikel membawa risiko besar. Fluktuasi harga global dapat mengguncang stabilitas ekonomi daerah sewaktu-waktu. Ini menjadi alarm bahwa diversifikasi ekonomi adalah kebutuhan mendesak, bukan sekadar wacana. Sektor pertanian, kelautan, dan pariwisata memiliki potensi besar jika dikelola serius dan inklusif.
Langkah-langkah awal sebenarnya telah diambil. Pemerintah daerah mulai mendorong penguatan UMKM, membuka akses permodalan, dan membangun infrastruktur di wilayah-wilayah tertinggal. Namun, semua itu memerlukan sinergi antarpihak dan komitmen jangka panjang. Tanpa pendekatan yang menyeluruh dan berpihak pada masyarakat bawah, pertumbuhan hanya akan memperlebar jurang ketimpangan.
Maluku Utara kini berada di titik persimpangan. Ia bisa melaju menjadi kekuatan ekonomi baru di Indonesia Timur, atau justru terjebak dalam euforia angka-angka tanpa kesejahteraan yang nyata. Pilihannya jelas: pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Jika tidak, kemajuan hanya akan dinikmati segelintir pihak, sementara mayoritas warganya tetap berada dalam bayang-bayang kemiskinan struktural.
