Oleh: Risma Rudi
Mahasiswa Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun
Makassar saat ini berada pada titik krusial dalam peta pembangunan ekonomi Indonesia. Kota ini bukan hanya jantung perekonomian Sulawesi Selatan, tetapi juga memainkan peran strategis sebagai motor penggerak kawasan Indonesia Timur. Pertumbuhan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pasca-pandemi, menunjukkan bahwa Makassar memiliki potensi besar untuk bertransformasi menjadi kota metropolitan dengan daya saing nasional, bahkan internasional. Namun, potensi itu belum sepenuhnya tergarap karena masih ada tantangan-tantangan mendasar yang perlu segera diselesaikan.
Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memperlihatkan tren pertumbuhan ekonomi yang cukup menggembirakan. Sektor perdagangan, konstruksi, transportasi, dan logistik menjadi tulang punggung utama yang mendorong aktivitas ekonomi kota. Akan tetapi, jika dilihat lebih dalam, struktur ekonomi Makassar masih rapuh. Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor konsumtif dan dominasi sektor informal menjadi indikator lemahnya basis produksi dan rendahnya produktivitas tenaga kerja. Ini tentu menjadi perhatian serius, karena pembangunan yang berkelanjutan seharusnya bertumpu pada fondasi ekonomi yang kuat dan inklusif.
Salah satu kesalahan dalam arah pembangunan Makassar selama ini, menurut saya, adalah terlalu menitikberatkan pada pembangunan fisik semata—gedung pencakar langit, jalan tol, dan infrastruktur megah lainnya—tanpa dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Padahal, esensi pembangunan ekonomi bukan hanya terletak pada tampilan fisik kota, melainkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat: akses pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang terjangkau, lapangan kerja formal yang layak, dan distribusi ekonomi yang adil.
Makassar memiliki keunggulan geografis yang luar biasa. Letaknya yang strategis sebagai simpul konektivitas laut dan udara di kawasan timur Indonesia memberi peluang besar untuk menjadi pusat logistik dan perdagangan regional. Dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), pelabuhan modern, serta industri berbasis teknologi dan maritim, Makassar bisa mengambil peran penting dalam jaringan ekonomi nasional dan internasional, bahkan menjangkau kawasan Pasifik.
Namun, ambisi pertumbuhan ini tidak boleh mengabaikan dampak sosial dan lingkungan. Ketimpangan wilayah, kemacetan, pencemaran lingkungan, serta marjinalisasi kelompok rentan adalah risiko nyata yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, pemerintah kota perlu mengadopsi pendekatan pembangunan yang lebih partisipatif dan transparan. Partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan harus diperkuat, agar pembangunan tidak hanya berpihak pada investor besar, melainkan juga mencerminkan kepentingan rakyat banyak.
Sebagai warga, kita juga memegang peran penting dalam mendorong arah pembangunan kota. Dukungan terhadap produk lokal, kesadaran terhadap isu-isu ekonomi kota, dan keterlibatan dalam forum diskusi publik merupakan langkah nyata untuk memastikan bahwa Makassar tidak hanya tumbuh secara fisik, tetapi juga kuat secara sosial dan ekonomi.
Akhir kata, saya percaya bahwa Makassar bisa menjadi contoh sukses pembangunan ekonomi daerah di Indonesia jika dikelola dengan visi jangka panjang, keberpihakan terhadap rakyat kecil, serta kolaborasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Peluang itu terbuka lebar. Kini tinggal bagaimana kita memilih: menjadi penonton, atau ikut berperan dalam membentuk masa depan Makassar yang lebih adil dan berdaya saing.
